Penghentian aktivitas bongkar muat tersebut dinilai telah menghambat kelancaran arus logistik barang. Akibat terganggunya fungsi penting Pelabuhan Tanjung Emas sebagai gerbang keluar masuknya barang, baik domestik maupun ekspor-impor, dikhawatirkan oleh banyak pihak dapat berakibat lumpuhnya perekonomian daerah, khususnya Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

"Kegiatan di pelabuhan merupakan aktivitas penting di obyek vital dan strategis milik negara. Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting untuk pengiriman barang," katanya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (23/11).

Kejadian tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyebabkan waktu antrian sandar kapal menjadi lama yang berdampak pada demurrage, tetapi yang paling dikhawatirkan juga akan mengganggu aktivitas ekspor-impor berbagai komoditas penting yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas.

Edi melanjutkan, penghentian aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas ini menjadi preseden buruk di tengah usaha pemerintah yang sedang gencar mendorong program Tol Laut demi meningkatkan kinerja logistik nasional.

"Para pelaku bisnis menjadi khawatir dan masyarakat juga dapat terdampak dengan melonjaknya harga barang," katanya menambahkan.

Tersandung Izin, Aktivitas Bongkar Muat di Tanjung Emas Dibekukan

JAKARTA -- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, melarang adanya aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas sejak Kamis (19/11).

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III selaku pemilik Pelabuhan Tanjung Emas menyatakan sudah berusaha melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) sebagaimana yang diminta KSOP Tanjung Emas.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengayakan, upaya Pelindo III itu diwujudkan dalam surat yang ditujukan kepada Kepala KSOP Tanjung Emas Semarang tertanggal 7 Agustus 2015. Dalam surat itu, Pelindo III meminta rekomendasi dari KSOP Tanjung Emas Semarang untuk digunakan sebagai syarat pengurusan SIUPBM.

"Kami bahkan sudah bersurat ke Gubernur Jawa Tengah, namun dari pihak KSOP belum juga mengeluarkan rekomendasi SIUPBM dengan alasan Pelindo III harus membentuk Badan Usaha yang khusus menangani kegiatan bongkar muat," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (23/11).

Bahkan, lanjutnya, dari pihak KSOP Tanjung Emas Semarang meminta kepada Pelindo III untuk merubah Anggaran Dasar perusahaan agar dapat memperoleh rekomendasi SIUPBM.Menurutnya, hal itu tidak mungkin merubah Anggaran Dasar perusahaan, karena Pelindo III didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 yang ditandatangani oleh Presiden.

Edi menerangkan, dalam ijin BUP yang dimiliki oleh Pelindo III berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.88 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dapat melalukan pengusahaan jasa kepelabuhanan salah satunya penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

Bongkar Muat di Tanjung Emas Berhenti

SURABAYA – Aktivitas bongkar muat barang PT Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas harus terhenti. Hal ini menyusul pelarangan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas kepada Pelindo III yang disebut tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).

Menurut Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto, pihaknya telah berusaha mengurus surat izin per 7 Agustus 2015. Dalam surat itu, pihaknya meminta rekomendasi KSOP Tanjung Emas untuk digunakan sebagai syarat pengurusan SIUPBM.

“Kami bahkan sudah bersurat ke Gubernur Jawa Tengah, tapi dari pihak KSOP belum juga mengeluarkan rekomendasi SIUPBM dengan alasan Pelindo III harus membentuk badan usaha yang khusus menangani kegiatan bongkar muat,” kata Edi seperti dalam rilis yang diterima Republika.co.id pada Senin (23/11).

Bahkan kata Edi, KSOP Tanjung Emas meminta Pelindo III untuk mengubah anggaran dasar perusahaan agar dapat memperoleh rekomendasi SIUPBM. Namun, kata dia, hal itu tak mungkin dilakukan. Sebab, Pelindo III didirikan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 1991. Selain itu dalam izin BUP yang dimiliki Pelindo III berdasarkan Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 88/2011 dijelaskan Pelindo III sebagai BUP dapat melakukan pengusahaan jasa kepelabuhanan di mana salah satunya dengan penyediaan dan pelayaan jasa bongkar muat barang.

“Apa yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dianggap sebagai kejadian yang luar biasa, mengingat di pelabuhan lain di lingkungan Pelindo III tidak terjadi hal yang demikian, seperti contoh di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Pelabuhan tersebut saat ini sudah memiliki SIUPBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat rekomendasi dari KSOP Tanjung Intan Cilacap,” tuturnya.

Kerugian Kemacetan Bongkar Muat Tanjung Emas Rp 1 Miliar per Hari

SURABAYA --- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tengah mencatat kerugian sebagai dampak dari penghentian aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Menurut Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan dengan berhentinya bongkar muat tersebut kerugian ditaksir bisa mencapai ratusan juta rupiah.

"Secara ekonomi total kerugian akibat penghentian kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas tersebut mencapai Rp 300 juta per hari dan multiplier effect terhadap kerugian ekonomi bisa mencapai hingga Rp 1 miliar,” kata Edi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (23/11).

Lantaran kondisi tersebut, pihaknya berharap agar Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan segera mengambil langkah atas penghentian bongkar muat tersebut. Sebelumnya Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tanjung (KSOP) Tanjung Emas melakukan pelarangan atas kegiatan bisnis bongkar muat yang dilakukan Pelindo III Cabang Semarang pada Kamis (19/11). Hal ini dilakukan karena kegiatan bisnis atau bongkar muat barang disebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).

Padahal, kata dia, dalam perjanjian Konsesi antara Kementrian Perhubungan, BUMN Pelindo I, III, dan IV awal bulan ini di Jakarta, Menteri Ignasius Jonan mengatakan pemerintah memberi hak kepada Pelindo I, III, dan IV sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau operator yang mengelola pelabuhan.

“Setelah merevitalisasi pelabuhan dengan berbagai investasi yang sudah dilakukan selama ini dan telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Pelindo III malah dipermasalahkan dengan perizinan yang harusnya sudah termasuk dalam kapasitasnya sebagai BUP. Dengan adanya izin BUP dan investasi yang telah dikeluarkan dan untuk menjaga iklim investasi, tentunya Pelindo III berhak untuk mengusahakan kegiatan bongkar muat sendiri di Pelabuhan Dalam Tanjung Emas tanpa harus melibatkan PBM swasta,” tuturnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID