ENA adalah sekolah tinggi pemerintahan dan merupakan lembaga pendidikan serta pelatihan di Perancis. ENA juga dipercaya untuk menjalankan seleksi dan pelatihan bagi pejabat senior pemerintahan Perancis dan dikenal sebagai sekolah paling presitisius dan elit untuk ASN di Perancis.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa MoU ini tidak hanya penting dalam memperkuat hubungan persahabatan Indonesia dengan Perancis, tetapi juga memberikan kesempatan yang bagus bagi Indonesia dalam perbaikan tata kelola pemerintahan (governance) melalui pembangunan kapasitas SDM di sektor publik.

“ENA merupakan sekolah administrasi pemerintahan yang prestisius di Perancis. Kerja sama ini akan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk mendapatkan best practices dan ketrampilan atau pengetahuan penting dalam rangka perbaikan governance di sektor publik,” ucap Rini, Kamis (24/9).

Ia menambahkan, MoU KemenPAN-RB dengan Perancis akan menjadi bagian penting dari reformasi dan modernisasi birokrasi di Indonesia‎.

Kepala BKN: Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Bukan Ajang Perlombaan

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan seleksi terbuka yang dilakukan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) bukan merupakan ajang perlombaan. Sebab hasil akhir dari pencarian kandidat adalah mengutamakan kompetensi yang paling tepat untuk pengisian jabatan sesuai dengan karakteristik dibutuhkan.

“Pengisian JPT lewat open bidding bukan ajang mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan pula berarti yang tidak terpilih adalah tidak baik. Ini yang harus diluruskan dulu agar tidak salah persepsi,” kata Bima Haria dalam siaran persnya, Kamis (24/9).

Dia menyebutkan, orang terpilih dalam open bidding adalah orang yang pas atau paling cocok menempati JPT. Dia menyontohkan pelaksanaan assessment untuk tujuh peserta seleksi jabatan Sekretaris Jenderal MPR yang dilaksanakan di BKN.

“Untuk memilih seorang Sekjen MPR ada tiga kompetensi yang akan dinilai. Pertama yang perlu dimiliki yaitu mengenai PAKPA, kalau di MPR hal tersebut terkait dengan pengguna anggaran,” katanya.

Menurutnya, kompetensi kedua terkait masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Dikatakannya, masalah-masalah administrasi dan kepegawaian di dalam ruang lingkup MPR merupakan salah satu hal yang perlu dipelajari para calon pejabat Sekjen MPR.

“Kompetensi yang ketiga yaitu mengenai substansi MPR‎,” katanya.

Sumber : JPNN.com