Menurutnya, komitmen bersama antar instansi, khususnya yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo mutlak diperlukan. Untuk itu melalui Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan untuk mencapai kedaulatan pangan di Wonosobo.

Selain komitmen, dihadapan puluhan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Camat, untuk mencapai kedaulatan pangan setidaknya perlu digalakkan pemanfaatan potensi pangan bersumber daya lokal untuk mendukung peningkatan pola konsumsi pangan yang seimbang serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok masyarakat.

Kemudian meningkatkan cadangan pangan, baik di tingkat kecamatan maupun desa, termasuk di dalamnya mengembangkan lumbung-lumbung pangan desa, serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung hidup, yang mana hal ini sekaligus mendukung program OVOP dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Selanjutnya kepada BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Wonosobo, utamanya BULOG dan Perbankan, Satriyo berharap, bisa mengambil peran yang lebih besar lagi dalam program-program pembangunan kedaulatan pangan termasuk mendukung permodalan bagi pengembangan potensi pangan bersumber daya lokal, termasuk dengan meningkatkan posisi tawar komoditas tanaman pangan, melalui peningkatan sumber daya petani dan faktor-faktor produksi, sehingga menghasilkan produksi yang sesuai kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam memenuhi pangsa pasar.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengantisipasi kenaikan harga serta kelangkaan kebutuhan pokok, utamanya saat menghadapi hari raya dan pergantian tahun pada komoditi gabah atau beras, serta meningkatkan distribusinya untuk mencapai stabilitas harga yang terjangkau bagi masyarakat melalui koordinasi antar instansi terkait di lapangan.

Agar tercapai kondisi tersebut, peranan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian juga sangat strategis. Untuk itu, kepada penyuluh pertanian dan pihak terkait lainnya di lapangan, Satriyo berpesan untuk terus meningkatkan kerjasama dan koordinasinya dalam mendukung program kedaulatan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Abdul Munir, menyampaikan tantangan untuk meningkatkan produksi pertanian sebagai wujud adalah kedaulatan pangan adalah cepatnya alih fungsi lahan pertanian ke bukan pertanian, seperti untuk perumahan atau pindah jenis tanaman lain seperti salak dan kayu albasia. Ia mencontohkan lahan sawah, yang pada tahun 2004 masih 18.494 ha, di tahun 2014 berkurang menjadi 16.003 ha. Selama sepuluh tahun berkurang 2.491 ha atau rata-rata per tahun 24,91 ha. Selain itu sebagian petani belum melaksanakan anjuran pemerintah, khususnya kementerian pertanian, untuk melakukan swasembada pangan.

Untuk menekan hal ini, pihaknya telah melakukan program Upaya Kusus (UPSUS), meningkatkan indeks pertanaman, pengaturan pola tanam dan pengendalian OPT.

Muhammad Zaenal Muttaqin dari Perum BULOG Komplek Pergudangan Sawangan Subdivre Kedu - Divre Jateng, mengungkapkan, untuk pengadaan beras tahun 2015, target yang ditetapkan untuk Gudang Bulog Sawangan yakni 7.500.000 Kg. sedang kapasitas gudang Bulog Sawangan sebesar 2.500.000 Kg. Setiap bulannya untuk disalurkan Raskin sebesar 827.430 Kg sedang total beras yang diserap di tahun 2015 adalah 5.642.370 Kg. atau 75.23%.

Seluruh beras yang diserap adalah beras dengan kualitas medium dengan HPP Rp. 7,300 per kg sesuai Inpres No. 5 Th. 2015, dan pengadaan beras di tahun 2015 telah melibatkan dua mitra kerja dari Wonosobo, yakni Satuan tugas Pengadaan Beras DN Bulog dan Unit Pengelolaan Gabah dan Beras bulog.

Mayoritas beras yang diserap oleh gudang Bulog Sawangan sendiri adalah beras dari luar daerah Wonosobo dan terjadi pemerataan stok oleh Bulog se-wilayah divre Jateng. Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras bersubsidi, Gudang Bulog Sawangan mendapatkan beras Move dari Gudang Bulog lainnya.

Adapun kendala-kendala pengadaan beras di tahun 2015 adalah mayoritas lahan di wilayah Kabupaten Wonosobo yang bukan merupakan lahan pertanian padi, jenis beras yang hanya merupakan produk-produk beras unggulan, mayoritas petani yang mengkonsumsi sendiri beras/padi yang di hasilkan ladanganya, dan HPP Bulog yang ditentukan Pemerintah melalui Inpres tidak sesuai dengan Harga di lapangan atau di daerah Wonosobo. Selain itu musim kemarau yang panjang terjadi di tahun 2015 juga jadi kendala, selain juga penyerapan beras dari daerah lain atau dari luar Wonosobo terbentur oleh Ongkos Angkutan ditambah dengan akses ke daerah Wonosobo yang menanjak karena daerah pegunungan, kapasitas gudang kecil yang mengakibatkan penyerapan lambat serta sisi dilematis penentuan HPP karena berpengaruh kuat terhadap laju inflasi.

Sedangkan upaya untuk mengatasinya di tahun 2016 adalah optimalisasi pemenuhan target penyerapan Beras terutama untuk penyaluran beras bersubsidi dan cadangan beras pemerintah, dibangunnya unit gudang baru di Gudang Bulog Sawangan sebesar 1.000.000 Kg untuk mempercepat penyerapan beras ketika panen raya, pembinaan kepada petani agar lebih optimal produksi padi bersama intansi terkait, program Upsus penyerapan beras bersama TNI yang akan dilanjutkan di 2016 yang diharapkan akan membantu dalam optimalisasi penyerapan beras serta ekspansi penyerapan beras ke daerah lain yang lebih surplus atau merupakan daerah sentra produksi beras ketika gudang Bulog yang ada di daerah tersebut full kapasitas atau overload antrian truk beras.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, A. Eddi Mardiyanto, mengungkapkan, inflasi menjadi salah satu kendala tercapainya kedaulatan pangan. Strategi untuk mengatasi inflasi, khususnya pada harga kebutuhan pokok adalah stabilisasi harga barang kebutuhan bahan pokok dipasaran, pengadaan stok dan pasokan bahan pokok yang mencukupi, pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara berkala di wilayah kabupaten, adanya pemantauan sistem harga kebutuhan dan informasi di tiap kabupaten dan ditembuskan ke pemerintah provinsi dan pusat, adanya kebijakan pemerintah mengenai pengadaan penyaluran bahan pokok karena selama ini regulasi hanya di kendalikan di pemerintah pusat serta peningkatan koordinasi dan konsistensi antar instansi.

Sementara Kepala BAPPEDA, One Andang Wardoyo mengungkapkan peningkatan ketahanan pangan untuk peningkatan kemandirian pangan jadi isu strategis upaya tercapainya kedaulatan pangan di Wonosobo, selain peningkatan kualitas layanan publik dan produk daerah untuk mengurangi kemiskinan sampai 10 % sehingga keluar dari rangking 35 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Untuk itu urusan ketahanan pangan harus menjadi program prioritas pembangunan.