Menurut Staf Ahli APKASI, Himmatul Hasanah, pihaknya sengaja melakukan audiensi ke seluruh Pemerintah Kabupaten se-Indonesai yang masuk menjadi anggota APKASI, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya permasalahan di tiap kabupaten akan dibawa ke pusat untuk disinergikan dengan berbagai kebijakan dan program kerja yang ada di APKASI. Jika dari permasalahan yang ada bisa segera ditangani, pihaknya siap menindaklanjuti dengan sebuah solusi, jika belum bisa ditindaklanjuti, pihaknya siap memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk mencarikan sokusi yang tepat.

Dari audiensi yang dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Wonosobo, Haryono, untuk Kabupaten Wonosobo, permasalahan di 4 sektor mengemuka dan memerlukan perhatian serta kajian serius multi pihak, termasuk APKASI. Keempat permasalahan ini adalah peningkatan mutu guru di sektor pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan dasar di sektor kesehatan, program hemat energi melalui penerangan jalan umum memakai lampu LED di sektor energi serta penanganan lahan kritis di sektor lingkungan hidup.

Untuk permasalahan peningkatan mutu guru, Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Amir Nurhakim, mengungkapkan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan isu nasional, sehingga hal ini juga jadi fokus pihaknya. Menurutnya, berbagai permasalahan sektor ini cukup banyak, diantaranya dalam standarisasi pendidikan guru, masih ada 20 persen guru di Wonosobo belum berijazah Strata 1 (S1) serta jumlah guru yang telah bersertifikasi belum sampai 50 persen. Dari total 5281 guru di Wonosobo, baru 2570 guru yang bersertifikasi.

Minimnya jumlah guru bersertifikasi, salah satu penyebabnya, karena banyak guru terhambat dalam mengumpulkan angka kredit, khususnya angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang salah satu bentuknya adalah penyusunan tulisan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Di sektor kesehatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Heriyono, menyampaikan, untuk fasilitas kesehatan di Wonosobo, selain 1 RSUD dan 2 RS swasta kelas C, juga ada 24 puskemas yang 7 diantaranya memiliki fasilitas rawat inap. Seluruh puskesmas sudah menjadi BLUD, yang dipetakan jadi 15 sesuai jumlah kecamatan di Wonosobo, serta 4 puskesmas sudah terakreditasi. Meski demikian, jumlah dokter masih jadi permasalahan. Sesuai kebutuhan, setidaknya diperlukan 31 dokter, sedang saat ini masih berjumlah 26 dokter. Pihaknya pada tahun 2015, sebenarnya sudah membuka lowongan 16 dokter umum melalui BLUD, namun hanya 2 yang mendaftar. Sehingga belum bisa menutup jumlah dokter yang diperlukan.

Selain dokter, minimnya jumlah tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, apoteker dan tenaga laboratorium puskesmas, juga jadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Wonosobo.

Sedang di sektor energi, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Wonosobo, Lutfi Amin, mengungkapkan, program hemat energi melalui penerangan jalan umum yang memakai lampu LED, sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa titik di Wonosobo, namun jumlahnya belum begitu banyak. Dari 2225 titik, baru 572 yang sudah terpasang lampu LED. Sisanya, pihaknya sangat berharap jika dari kementerian atau APKASI ada dana, bisa membnatu Pemerintah Kabupaten, untuk mewujudkan program hemat energi yang berimbas pada program ketahanan energi nasional.

Sementara di sektor lingkungan hidup, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo, Dwiyama S.B., menjelaskan, terkait Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), harus dipenuhi semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan UKL-UPL yang harus disusun insititusi penghasil limbah. Untuk lahan kritis, tercatat untuk kawasan dieng ada 2500 hektar yang masuk kategori lahan kritis, sedang di lereng Gunung Sindoro Sumbing, tercatat ada 4.500 hektar yang menuju lahan kritis. Lahan-lahan tersebut, sebagian besar merupakan lahan pribadi, yang sudah dimiliki turun temurun, padahal sesuai RTRW, lahan-lahan tersebut masuk kawasan lindung.

Menanggapi hal tersebut, Himmatul akan menyampaikan hal-hal tersebut ke APKASI untuk dikaji, dan selanjutnya akan disinergikan dengan program kerja yang ada di APKASI.