Menurut Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Kabupaten Tegal, Muhammad Heri Edi, sertifikasi perikanan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk di pasar dunia. Sebab rata-rata negara maju mengharuskan ikan yang masuk ke sana memiliki sertifikasi. Hal ini pun dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

"Tujuannya agar petani ikan lebih kompeten dalam kegiatan budidaya perikanan. Sehingga mampu menyesuaikan keinginan pasar," kata Heri saat mengunjungi P2MKP Mino Ngremboko yang terletak di Dusun Bokesan, Sabtu (2/5). Untuk mendapatkan sertifikasi, di akhir pelatihan nanti, peserta diwajibkan mengikuti uji kompetensi.

Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Suseno Sukoyono yang turut hadir di Dusun Bokesan menyampaikan, pelatihan ini penting untuk mengubah cara pandang petani dalam budidaya ikan. "Harapannya mereka tahu dan memahami SOP (standar operasional prosedur) budidaya ikan. Kalau selama ini budidaya gurame dari benih, sekarang harus dari indukan. Kalau punya kompetensi, petani ikan jadi tahu urutan-urutan pertanian yang benar," katanya.

Suseno menjelaskan, sertifikat itu akan berdampak pada saat penjualan. Produk ikan yang bersertifikat memiliki harga yang lebih tinggi di pasaran. Ketika ikan masuk ke luar negeri seperti Eropa, sertifikat itu akan menjadi tanda bahwa produk yang diterima bukanlah ikan berpakan antibiotik.

Suseno menceritakan, Prancis memiliki Undang-undang tahun 2010, menyatakan ikan yang masuk ke masyarakatnya harus bersertifikat. "Nah yang dicek adalah pakan yang diberikan. Kalau dari antibiotik, Prancis tidak mau menerima. Tapi kalau di Mino Ngremboko ini kan sudah memakai cara budidaya ikan yang baik. Jadi pakan dan proses budidayanya pun jauh dari antibiotik," tuturnya.

Selain itu, petani ikan yang bersertifikat juga bisa menerima kemudahan untuk mengambil kredit usaha. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Forum Komunikasi (Forkom) P2MKP DIY, Saptono. "Tinggal menunjukkan sertifikat pada bank, mereka sudah bisa melakukan kredit. Tidak perlu menggunakan persyaratan yang berbelit-belit," ujarnya di tempat yang sama.

Sertifikat petani ikan dikeluarkan atas kerja sama P2MKP dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Adapun pelatihan untuk sertifikasi dilakukan selama tiga hari. Materinya berupa pembenihan, pembesaran, pembuatan pakan, dan pengolahan Ikan bagi masyarakat sekitar.

Pelatihan ini pun terbuka bagi masyarakat nonbudidaya. Seperti pelajar, mahasiswa, aparatur negara, TNI, wartawan, sampai penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Saat ini ada 12 P2MKP di seluruh DIY. Semuanya berada di bawah binaan BPPP Tegal.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID