Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, pihaknya menduga, dinas terkait kurang optimal dalam menentukan luas lahan dan kebutuhan pupuk bersubsidi. “Sehingga masih ada petani yang tak berdaya akibat sulit mendapatkan pupuk yang sebenarnya menjadi hak mereka,” ungkapnya di Ungaran, Selasa (10/3).

Secara kasat mata, jelas politisi PDIP ini, Distanbuthun bisa menghitung dan mengalkulasi berapa sebenarnya kebutuhan pupuk tersebut dengan akurat.

Karena berapa luasan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Semarang sudah jelas dan berapa kebutuhan pupuk yang tepat sesuai dengan teknologi pertanian. “Kalau masih ada petani yang sulit mengakses pupuk bersubsidi, ini kan ‘kebangetan’ sekali. Karena itu hak petani,” tegas The Hok Hiong.

Ia juga mengakui, alokasi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan pemerintah kabupaten (pemkab).

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana petani yang tidak ikut kelompok. Sebab di Kabupaten Semarang juga masih banyak di luar kelompok.

Mereka ini mau mendapatkan pupuk di mana dan pasti harganya mahal dan memberatkan. “Karena pupuk bersubsidi tidak dijual bebas di pasaran,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto membenarkan. Masalah pupuk ini juga terungkap dalam evaluasi kinerja SKPD oleh Wakil Rakyat Kabupaten Semarang.

Bakan persoalan kesulitan pupuk ini merupakan masukan dari para petani kepada wakil rakyat. Sebagai mitra kerja eksekuif, dewan mengevaluasi sejauh mana persoalan pupuk ini ditangani.

“Sebab yang berkembang di lapangan masih ada petani yang kesulitan mengakses pupuk, di sisi lain ada temuan pupuk bersubsidi dijual di pasar- pasar,” tegasnya.

Kenaikan Tarif Tol Jangan Bebani Masyarakat

SEMARANG -- Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Tengah berharap kenaikan tarif jalan tol jangan sampai membebani masyarakat khususnya yang bekerja di sektor transportasi umum.

"Pada dasarnya kami mendukung dengan rencana Pemerintah tersebut, tetapi kami berharap besaran kenaikan tidak berlebihan," kata Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Organda Jateng Dedi Sudiardi di Semarang, Selasa (10/2).

Menurutnya, jika kenaikan tarif tersebut terlalu besar maka dipastikan akan banyak angkutan umum khususnya pengangkut barang yang lebih memilih untuk lewat jalan raya biasa.

"Selama ini kan untuk angkutan umum banyak yang melewati tol dari Krapyak ke Bawen maupun sebaliknya, kalau ongkos sekali lewat lebih dari Rp 60 ribu pasti para pengemudi lebih memilih lewat jalan raya," katanya.

Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan mengingat para pelaku jasa transportasi pasti akan berpikir dari sisi keekonomian. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar besaran kenaikan tarif tol tersebut dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah.

Sementara itu, pihaknya juga berharap langkah menaikkan tarif tol tersebut diikuti oleh peningkatan pelayanan sehingga pengguna jalan tol menjadi lebih nyaman. Diakuinya, selama ini para pengemudi masih sering menghadapi kemacetan terutama saat akan keluar dari tol.

"Selama ini yang masih sering macet yaitu jalan keluar tol Ungaran dan Krayak. Dengan adanya kemacetan tersebut, sulit bagi kami untuk bisa irit bahan bakar dan waktu," katanya.

Menurutnya, kecepatan waktu merupakan satu hal yang diutamakan, terutama untuk angkutan umum pengangkut barang. Hal itu karena berhubungan dengan pesanan dari pihak lain. "Selain itu, kami juga meminta agar rambu-rambu dan penerangan jalan lebih ditingkatkan, angkutan pembawa barang itu kan biasanya harus cepat jadi rambu-rambu dan penerangan sangat penting bagi kami," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan pengguna jasa jalan tol akan dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen saat membayar di pintu tol.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro konsisten mengenakan PPN untuk tarif tol karena tol merupakan salah satu subjek PPN yang ada di Indonesia namun belum pernah dikenakan.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID