Menurutnya PNPM MPd merupakan bagian penting penanggulangan kemiskinan yang mana secara umum aset PNPM yang dihasilkan berupa sistem pembangunan partisipatif mulai perencanaan sampai pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan. Kemudian lembaga pengelola pembangunan partisipatif seperti UPK dan BP UPK, kader-kader pembangunan partisipatif, sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan serta dana bergulir UEP dan SPP yang kemudian disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), atau yang biasa disebut dengan 3M1D atau man, money, material and document.

Sesuai aturan program, seluruh aset tersebut harus diserahterimakan kepada masyarakat desa melalui forum Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) sebagai tahapan formal akhir program, yang ditandai dengan penerbitan Berita Acara (BA-MDST). Selanjutnya, Pemerintah Desa akan mengelola aset-aset program yang menjadi aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Eko menambahkan, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah yang lebih jelas dalam hal mengatur status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan kekayaan atau aset Desa. UU ini selanjutnya menjadi dasar legitimasi yang kuat bagi desa maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengaturan kepemilikan secara hukum.

Sementara Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Wonosobo, Hadi Soesilo menambahan, berdasarkan Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 serta menindaklanjuti launching 12.000 tenaga pendamping desa oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2015 dan berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015-2019, pengaturan PNPM MPd sebagai salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan pengaturan UU Desa, termasuk hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd maupun program-program sejenis yang sudah berakhir, seperti penyelarasan kelembagaan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan aset dana bergulir hasil PNPM MPd, harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan dalam UU Desa.

Salah satu langkah strategis pengintegrasian PNPM MPd ke dalam UU Desa yang sudah ditetapkan adalah mengkonsolidasikan dana bantuan langsung masyarakat (dana BLM) PNPM MPd menjadi dana desa yang disalurkan secara langsung ke desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengintegrasian ini pada hakekatnya menegaskan konsolidasi konsep Desa Membangun.

Terbitnya Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 134/DPPMD/VII/2015 sendiri, sedikit banyak mengurangi kekhawatiran para pelaku PNPM MPd, utamanya keberlangsungan program dan asetnya, seperti yang dikemukakan koordinator asosiasi BKAD Wonosobo, Muhaeri. Ia bersama seluruh pelaksana progam, tidak hanya di Wonosobo saja tapi juga di seluruh Indonesia, bersyukur akhirnya muncul petunjuk teknis yang jelas dari Kementerian terkait, sehingga program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif ini bisa segera berlanjut tanpa ada rasa kekhawatiran para pengelolanya, termasuk aset yang sudah dihasilkan bisa tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan masyarakat perdesaan.