Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi mengatakan pada 2014 tercatat jumlah keluarga miskin sebanyak 43.790 kepala keluarga. Angka ini turun dari 2013 sebesar 45.037 kepala keluarga. "Penurunan ini menjadi perwujudan hasil kerja pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman," katanya, Selasa (27/10).

Gatot mengemukakan berkurangnya jumlah keluarga miskin merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu suatu daerah. Ia mengakui pengentasan kemiskinan secara menyeluruh bukanlah hal yang mudah.

Namun hal tersebut juga bukan sesuatu yang mustahil. Tentunya keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dicapai melalui berbagai tahapan.

Menurut Gatot misi Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri adalah meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyukseskan misi tersebut yakni dengan mencanangkan program penanggulangan kemiskinan.

"Penyerahan Dana sosial PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sleman," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada permulaan kegiatan PNPM, modal dana awal saat itu sebesar Rp 3 miliar. Lalu berkembang melalui unit-unit asset kelembagaan dan SDM, sehingga saat ini dana unit pengelola kegiatan (UPK) Kabupaten Sleman telah mencapai Rp.30,85 Milyar. Untuk asset kelembagaan masyarakat Sleman telah memiliki 4.033 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Sedangkan asset SDM sejumlah 1.175 relawan masyarakat terlatih. Asset lain berupa pendamping sejumlah 38 fasilitator pendamping masyarakat, serta delapan orang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. "Semoga kedepannya aset yang ada dapat terus berkembang dan bertambah, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman," kata Gatot.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan PNPM di beberapa kecamatan yang relatif berhasil, misalnya di Prambanan. Sejak diluncurkan pada 2005, dana PNPM Kecamatan Prambanan sekitar Rp 30 juta. Per September 2015 telah berkembang menjadi Rp 4,96 miliar dengan 212 kelompok dan 2.299 orang penerima manfaat.

Pemerintah Imbau Warga Lereng Merapi Pindah ke Huntap

SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman imbau warga Lereng Merapi yang masih tinggal di daerah terdampak erupsi untuk pindah ke hunian tetap (Huntap) di Desa Kepuharjo, Cangkringan. Penjabat Sleman Gatot Saptadi mengatakan pemerintah sudah menyediakan lahan pembangunan Huntap seluas lima ribu hektare.

"Saat ini ada 400-an warga yang masih tinggal di Lereng Merapi. Saya harap semuanya bisa segera pindah ke Huntap," katanya saat ditemui di Pendopo Parasamya Setda Sleman, Rabu (28/10). Namun begitu pemerintah sendiri tidak bisa memaksa masyarakat untuk segera pindah.

Menurutnya luas lahan Huntap yang sudah disediakan itu sudah mencukupi kebutuhan warga. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak pindah ke Huntap. Ia mengemukakan pemerintah sendiri bermaksud memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat.

Setidaknya ada sembilan dusun yang harus dikosongkan karena rawan terkena material erupsi. Tiga di antaranya terletak di Glagaharjo, sisanya tersebar di Kepuharjo dan Umbulharjo. Sementara itu Pemkab Sleman sendiri hanya wajib memfasilitasi akses mitigasi dan evakuasi di sembilan padukuhan tersebut.

"Kami tidak bisa memperbaiki fasilitas di daerah rawan. Kecuali untuk keperluan evakuasi," kata Gatot. Ia pun membantah isu tentang penghapusan aset masyarakat di Lereng Merapi apabila mereka pindah ke Huntap. Bahkan menurutnya warga akan diberi sertifikat kepemilikan hunian dan tetap memiliki asetnya di Lereng Merapi.

Gatot mengatakan fasilitas evakuasi sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi warga Sleman. Warga daerah lain yang terkena dampak erupsi Merapi pun boleh mengungsi ke Sleman. "Seperti untuk warga Klaten. Kan merapi juga mencakup wilayah perbatasan," katanya.

Sementara itu warga Pangurejo Kecamatan Umbulharjo, Warno Utomo (49) mengatakan saat ini masih tinggal di rumah yang hanya berjarak sembilan kilo meter dari puncak Gunung Merapi. Ia sendiri menyadari bahaya erupsi akan selalu ada setiap waktu. Namun hingga kini ia memilih tidak pindah ke Huntap karena sempat takut asetnya di Lereng Merapi dihapus.

"Dulu isunya kalau saya ambil Huntap, lahan saya di lereng akan dihapus. Saya kan takut," ujarnya. Namun ia pun akhirnya mau mendaftar Huntap sesudah dinasehati saudara-saudaranya. Tapi hingga kini, perempuan yang sehari-hari berjualan di objek wisata Omahku Memori ini tidak juga mendapatkan jatah Huntap.

Ia pun memilih pasrah menungggu keputusan mengenai Huntap. Jika mendapat jatah Huntap maka akan diambil. Jika tidak ia akan tetap tinggal di Lereng Merapi.

Ponpes Pria Sangat Perlu Pendidikan Kesehatan Reproduksi

YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Yogyakarta, Muhammad Zaim berpendapat, pondok pesantren pria perlu mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Sebab, selama ini masih jarang atau bahkan belum ada pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro) di ponpes putra.

“Selama saya enam tahun di salah satu Ponpes Jawa Tengah belum pernah ada pendidikan Kespro padahal sangat penting. Karena di Ponpes laki-laki sering terjadi sempet-menyempet (hubungan laki-laki dengan laki-laki) dan yang menjadi korban biasanya yunior yang mempunyai tampang lumayan dan pelakunya biasanya senior," kata Zaim kepada wartawan usai acara Diskusi Publik 'Pendidikan Kesehatan Reproduksi Tidak Bisa Ditawar' di Hotel Gowongan Inn Yogyakarta, Rabu (28/10).

Menurut mahasiswa Pasca-Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini, korban sempetan biasanya termarginalkan. Sementara pelakunya bila sudah keluar dari ponpes biasanya belum sembuh karena ada unsur biologis. "Jadi korban kekerasan ini bukan hanya perempuan, melainkan ada juga laki-laki," katanya.

Koordinator Wilayah IHAP (Institut Hak Asasi Perempuan) Febriyanti Putri Katulistiwa mengakui selama ini persoalan yang muncul dari semua remaja adalah karena masih minimnya informasi tentang pendidikan Kespro yang benar yang diperoleh remaja.

Karena itu dalam menyampaikan informasi yang paling efektif adalah melalui pendidikan Kespro. "Karena itu tagline dalam diskusi ini Pendidikan Kesehatan Reproduksi Tak Bisa Ditawar' terutama bagi pemegang kebijakan," ucap dia.

Apalagi, kata dia menambahkan, potesi kekerasan seksual terjadi dimana-mana, tidak hanya di seklah, rumah, pondok pesnatren, dan pelakunya justru orang dekat si korban karena sering berinteraksi dan tahu kondisi korban. Jadi, kata Putri, panggilan akrab Febriyanti Putri Katulistiwa, pendekatan untuk persoalan remaja ini harus melalui preventif, promotif, rehabilitative, dan kuratif.

Pemberian pendidikan kespro ini tidak hanya di lingkungan sekolah, ponpes, keluarga melainkan masyarakat juga harus diintervensi melalui individu, akses konseling, klinik, keluarga. Yakni bagaimana mengajak remaja terbuka. Karena komunitas remaja keluar dari rumah bertemu dengan komunitasnya, maka harus punya pemahaman yang benar tentang informasi kespro.

Di samping itu, kata Putri, masyarakat juga harus peduli, karena kasus kekerasan seksual ini masyarakat punya peranan dan negara harus hadir lewat kebijakan.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID