"Kapolri perintahkan monitoring khusus yang terindikasi terlibat jaringan ISIS di tiap wilayah, monitoring khusus termasuk jaringan Gafatar perlu dimonitoring khusus," ‎kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/1).

Kapolri juga menegaskan bahwa seluruh jajarannya agar turut berperan dalam hal pencegahan aksi teror di daerah masing-masing. Kapolri, dikatakan Anton, tidak ingin kasus terorisme dibebankan pada Densus 88 Antiteror saja.

"Perintah Kapolri dalam penanganan teroris seluruh jajaran pospol, polsek, polres, polda, ikut terjun. Enggak hanya dibebankan ke Densus," terangnya.

Anton mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima ancaman akan adanya bom di Bali. Ini disampaikan oleh seseorang yang mengaku satu jaringan dengan teroris bom di Sarinah.

"Ancaman di Buleleng, berupa tulisan atau surat yang disampaikan oleh orang tidak dikenal pakai motor, intinya dia bilang kami dari jaringan yang beraksi di Jl Thamrin sudah sampai di Bali. Untuk penyelidikan mendalam kami turunkan tim di Bali," tandas Anton.

Pengamat : Revisi UU Terorisme Jawaban Lemahnya Polisi Tangani Teroris

JAKARTA - Revisi Undang-undang Terorisme yang diusulkan Kepala BIN Sutiyoso bisa menjadi jawaban atas masih tidak efektifnya kepolisian dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia.

Pengamat hukum Andri W. Kusuma menyatakan tangan kepolisian dalam memberantas teroris masih terikat aturan KUHAP yang selama ini menjadi 'kitab suci' korps baju cokelat.

Menurut dia, dalam penegakan hukum memang polisi sangat berperan. "Tapi lihat, polisi yang "kitab sucinya "KUHAP ini terbukti pada tragedi Bom Thamrin dimana polisi gagal mencegah para pelaku biarpun sudah ada info," ujar Andri, di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurutnya, memang dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, vide pasal 26 UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibutuhkan formalitas-formalitas yang wajib dipenuhi oleh kepolisian. Misalnya, harus ada dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, penyidikannya mesti mendapatkan perintah terlebih dahulu dari pengadilan negeri setempat dan hal lain hang memang sangat menyita waktu.

Sehingga, kata dia, ketika polisi dengan KUHAP-nya tidak dapat menjangkau pencegahan terorisme, maka harus ada instrument negara lain yang harus mengisi kekurangan atau kelemahan ini.

Padahal, lanjut dia, tindak pidana terorisme itu dalam menyiapkan aksinya kerap melakukan pergerakan intelijen antara lain dalam perekrutan, penggalangan, perencanaan dan baru aksi yang semunya berada “di bawah layar” sehingga kepolisian sulit membuktikannya.

Selain itu patut diingat bahwa “tidak pidana terorisme itu memiliki spektrum” yang sangat luas vide pasal 6, 7, 9, 10 dan 12 UU Terorisme. Kemudian, sifat dan karakternya juga berbeda dengan tindak pidana lainnya.

Sehingga sangatlah jelas dalam penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya penegakkan hukum oleh polisi yang dibutuhkan, akan tetapi justru lebih kental pencegahannya yaitu dalam bentuk “deteksi dini dan cegah dini”. "Nah, dalam hal deteksi dini dan cegeh dini ini adalah BIN dapat menjalankan perannya," ungkap Andri.

Menurut Andri, saat ini dilihat dari eskalasi global, terorisme terutama ISIS pergerakannya makin luas dan kondisi Indonesia sangat rawan dilihat dari sisi geografis dan demografis dimana banyaknya pintu masuk ke Negara ini, serta masih banyak sel-sel kelompok teroris yang masih hidup di Tanah air. Untuk itu, lanjut dia, penumpasan terorisme hanya dapat dilawan dengan operasi intelijen yang efektif dan dijalankan secara profesional.

"Nantinya BIN harus lebih berperan utamanya dalam hal deteksi dini dan cegah dini," paparnya. Sehingga, lanjut dia, intelijen juga harus memiliki kewenangan untuk menangkap.

Sama seperti di negara lain contohnya Malaysia, dan Singapura. "Bahkan di Malaysia, bila ada orang terduga teroris, ditangkap, kemudian dipasangi kalung yang ada GPS-nya," tutur dia.

Polri Tahan 6 Orang Jaringan Teroris Sarinah

JAKARTA - Polri memastikan sudah menangkap enam orang yang diduga terlibat aksi terorisme di kawasan Sarinah, Kamis (14/1) lalu.

Kadiv Humas Polri, Irjen Anton Charliyan mengatakan, dari enam orang itu, dua di antaranya tidak terlibat secara langsung.

Ya, usai aksi teror di Sarinah, pihak kepolisian gencar melakukan penangkapan dari berbagai daerah di Indonesia.

"Sebelumnya ada delapan orang diduga terlibat jaringan teroris Sarinah. Setelah ditelusuri ada enam orang terlibat langsung dan dua orang terlibat tak langsung, " kata Anton, Selasa (19/1).

Dia melanjutkan, di antara dua orang yang tak terlibat langsung, ditenggarai sebagai penyuplai bahan dasar peledak. Sedangkan satunya lagi, masih dalam penyelidikan oleh pihak polisi.

Meski begitu, Anton menyatakan tidak akan mengungkap identitas para pelaku itu. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang mendukung teror Sarinah berada di luar sana.

Sebelumnya, polisi menyatakan ada delapan orang diduga terkait jaringan teroris yang beraksi Sarinah. Mereka ditangkap di daerah yang berbeda, antara lain Indramayu (dua orang), Cirebon (tiga orang), Balikpapan (satu orang) dan Tegal (dua orang).

Sumber : JPNN.com