Dinas Pertanian Tanaman Pangan, menurut Sumaedi diminta untuk menugaskan 2 personel untuk mengawasi komoditi berupa pupuk bersubisi dan non subsidi, pertisida serta hortikultura. Sementara Dinas Kesehatan ditugaskan untuk mengawasi komoditas pangan seperti mi basah, pangan olahan, air minum dalam kemasan, minyak goring, garam, dan tepung terigu, serta komoditas non pangan seperti pupuk, pertisida, pakaian bekas, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Tiga orang dari Dinkes akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan dan non pangan tersebut. Tugas untuk pengawasan terhadap peredaran pupuk, pertisida dan bahan kimia berbahaya, dikatakan Sumaedi juga akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Bagian Perekonomian Penanaman Modal Setda.

Untuk Kantor Ketahan Pangan, tim pengawas akan lebih fokus kepada upaya memantau peredaran pangan seperti mi basah, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), minya goreng, garam, tepung terigu, dan jenis makanan lainnya di pasaran. Pengawasan oleh tim dari SKPD tersebut, dijelaskan Sumaedi merupakan salah satu upaya agar peredaran barang-barang, khususnya yang bersubsidi, tidak sampai disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen.