Seusai mendengarkan keterangan para saksi Majelis Hakim kemudian meminta terdakwa, penasihat hukum serta Jaksa Penuntut umum untuk menandatangani Berita Acara Persidangan (BAP).

"BAP ini bersifat rahasia dan akan segera dikirimkan ke MA untuk diketahui apakah PK yang diajukan pemohon diterima atau ditolak," katanya.

Sementara penasihat hukum Mary Jane, Agus Salim SH mengatakan pihaknya masih mempertanyakan dakwaan terhadap kliennya.

"Klien kami tidak mengerti Bahasa Indonesia, seharusnya surat dakwaan diberikan dalam bahasa yang dimengerti terdakwa," katanya.

Usai menjalani sidang PK tersebut Mary Jane Fiesta Veloso tinggal menunggu keputusan MA apakah permohonan PK yang diajukannya diterima ataukah justeru ia harus menjalani eksekusi hukuman mati.

Mary Jane Fiesta Veloso ditangkap Bea Cukai Yogyakarta karena kedapatan berusaha menyelundupkan narkoba jenis heroin seberat 2,6 kilogram pada April 2010.

Pengadilan Negeri Sleman yang menyidangkan perkara tersebut menjatuhkan vonis hukuman mati pada terdakwa Mary Jane Fiesta.

Pada akhir 2014 Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi dari terpidana mati ini.

Pelaksanaan IPWL Pengguna Narkoba Belum Efektif

YOGYAKARTA – IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) bagi para pengguna narkoba belum efektif. IPWL di DIY belum dirasakan oleh para pelapor (red. pasien pengguna narkoba).

Hal itu terungkap dalam FGD tentang efektivitas pelaksanaan IPWL di daerah, di Gedung Unit 8 Kepatihan Yogyakarta, Rabu (4/3).

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Masyarakat Dinas Kesehatan Etty Kumolowati, IPWL yang merupakan Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri.

Di DIY ada beberapa IPWL antara lain: RSUP Dr Sardjito, RS Grhasia, Puskesmas Gedongtengenm RSUD Kota Yogyakarta, RS Bayangkara Yogyakarta, Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Umbulharjo.

Heri dari salah satu LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) di DIY mengungkapkan dalam proses rehabilitasi di Puskesmas, pelapor seringdisanggongi oleh polisi. Padahal pelapor (para pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi) lebih senang datang ke Puskesmas karena mungkin lebih murah.

Etty juga mengungkapkan ada satu pasien di Puskesmas yang sudah mendapat kartu IPWL dan positif HIV di Lembaga Pemasyarakatan sehingga petugas Puskesmas harus mengantar metadon dan ARV (obat HIV dan AIDS) ke LP.

Selanjutnya Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukarjadi mengakui IPWL belum efektif dan ini tidak hanya berlaku di DIY saja.

Menurut dia, lembaga itu dikatakan efektif apabila SDM memadai, sarana dan prasarana terpenuhi, program yang konstruktif, solutif, dan tuntas. "Hal itu harus didukung program dan budget. Apalagi setelah rehabilitasi, mereka harus diberdayakan dan sampai sekarang belum ada," ujarnya.

Sementara menurut Heri, dokter di Puskesmas yang menjadi IPWL juga menangani pasien umum. Sehingga karena dokter tugasnya merangkap menangani pasien umum dan IPWL maka tidak bisa efektif. Seharusnya ada dokter khusus yang menangani IPWL sampai selesai.

Etty mengakui adanya kekurangan tenaga kesehatan. "Dari status kepegawaian dokter di Puskesmas itu merupakan pegawai kabupaten/kota. Sementara sekarang ada moratorium untuk PNS. Sehingga tidak bisa menambah tenaga dokter di Puskesmas. Kecuali kalau BNN mengangkat dokter yang ditempatkan di IPWL," tuturnya.

Di bagian lain Untung mengatakan DIY sudah darurat narkoba. Karena secara nasional juga sudah dinyatakan darurat narkoba. Apalagi di DIY di posisi ke lima terbanyak pengguna narkoba di Indonesia.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID