Sejak 2012, data yang tercatat di KPA menurut Heru layak menjadi keprihatinan bagi semua pihak. “Berturut-turut mulai tahun 2012 sampai 2015, jumlah ODHA di Kabupaten Wonosobo adalah 34, 39, 71, dan 76 orang,” papar Heru. Terus meningkatnya jumlah tersebut, menurutnya tak lepas dari belum adanya payung hukum berupa peraturan daerah sebagai penguatan kewenangan lembaga. Selain itu, kerjasama antar instansi maupun lembaga terkait dinilai Heru juga belum terjalin secara optimal. “Dinas Kesehatan, RSUD, bahkan sampai KPA cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam mengupayakan penaggulangan HIV/AIDS,” keluh Heru. Hal itulah yang menurutnya perlu diperbaiki, termasuk melalui rakor yang dihadiri para pihak, mulai dari Wakil Bupati, Komisi D DPRD, Direktur RSUD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sampai pada asosiasi pengusaha karaoke. “Raperda penanggulangan HIV/AIDS kami nilai perlu diterbitkan secepatnya, karena belajar dari Kabupaten tetangga, terbitnya Perda memiliki efek cukup signifikan,” tandasnya.

Sepaham dengan KPA, Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo pun menilai Perda Penanggulangan HIV/AIDS menjadi bagian penting dari upaya promotif yang nantinya bakal berperan sangat vital. “Kami mendukung penuh untuk terbitnya raperda penangulangan HIV/AIDS, mengingat kondisi di lapangan memang menuntut semua pihak harus berpikir lebih serius,” tegas Wabup. Menguatnya peran kelembagaan, serta meningkatnya kerjasama antar pihak terkait yang dapat diakomodasi melalui peraturan daerah, dikatakan Wabup bakal selaras dengan tujuan akhir, yaitu menekan munculnya ODHA baru. “Seoptimal mungkin kita semua harus berusaha agar tahun depan, jangan ada lagi muncul ODHA baru,” tegas Agus.

Dukungan terhadap terbitnya Raperda juga muncul dari anggota Komisi D DPRD, Handayani. “Usulan raperda penanggulangan HIV/AIDS kami nilai layak untuk disampaikan ke program legislasi daerah (Prolegda),” tanggap Yani. KPA, diharapkan Yani lebih proaktif untuk mengajukan usulan tersebut, termasuk melengkapi dengan naskah akademik sebagai salah satu syarat pembahasan raperda.