Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) tentang e-governmentyang ditandatangani oleh Menteri PANRB RI Yuddy Chrisnandi dan Minister for Communications and Information Yacoob Ibrahim.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

Menteri Yuddy mengatakan bahwa MoU ini merupakan tonggak penting pada hubungan persahabatan kedua negara. "Pemerintahan Indonesia dan Singapura saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah e-government,” ujar Yuddy dalam siaran pers yang diterima JPNN, Selasa (28/7).

Kedua negara memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Saya yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi,” imbuhnya.

Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB ke Singapura pada 25 – 27 Januari 2015. Sebagai informasi, e-government Singapura berdasarkan United Nations Survey 2014 adalah terbaik ketiga di dunia. Pemanfaatan e-government Singapura telah meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai pelayanan publik.

Menteri Yuddy berharap, MoU ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan isu-isu kebijakan dalam pengembangan e-government.

Pelaksanaan PTSP di Daerah akan Dievaluasi

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di 50 Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai role model dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi juga dilakukan terhadap PTSP pusat yang dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono mengatakan, lambatnya pelayanan PTSP itu dikhawatirkan dapat menghambat investasi.

"KemenPAN-RB akan melakukan pengecekan dan menyelesaikan langsung hambatan-hambatan di PTSP, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian dan lembaga diminta untuk segera mendelegasikan kewenangan perizinannya ke PTSP," kata Mirawati dalam rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan BKPM, di Jakarta, Selasa (28/7).

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 298/Seskab/06/2015 yang ditujukan kepada Menteri PANRB bbaru-baru ini. Surat tersebut menyatakan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pusat (BKPM) dan PTSP di daerah dinilai masih lambat.

Mirawati menambahkan, penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan semestinya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan, memperpendek prosedur pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

"PTSP pusat maupun daerah seharusnya melakukan terobosan yang lebih baik lagi, seperti pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan pelayanan dan pengaduan berdasarkan Permen PANRB Nomor 24 tahun 2014," ujarnya.

Mirawati menjelaskan, sebelumnya Kementerian PANRB hanya concern pada pelayanannya, tetapi ke depan harus ditentukan juga mengenai bentuk kelembagaannya, apa itu Badan atau Kantor.

Adapun survei minimal harus dilakukan setahun sekali, identifikasi jenis survei yang digunakan jangan hanya berbentuk nilai, namun lebih mendorong adanya saran dan kritik.

Sumber : JPNN.com