Koordinator SBMI Wonosobo, Siti Maryam, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Maria Bo Niok mengakui, pihaknya sengaja menghadirkan tim khusus dari beberapa unsur masyarakat, baik dari perwakilan organisasi perempuan, ormas, hingga dari unsur pemerintah Kabupaten. “Bupati dan Ketua TP PKK Kabupaten pun kami undang untuk memberikan masukan dan arahan agar kelak Perda benar-benar mampu memenuhi harapan para buruh migran”, ungkap Maria. Dari pemikiran tim dan arahan Bupati tersebut, Raperda perlindungan BMI dari Wonosobo diyakini Maria akan mencakup kepentingan dan kebutuhan para buruh migran beserta keluarga mereka. “Selain pasal terkait usia minimal anak yang dapat ditinggal oleh seorang calon tenaga kerja, draft raperda menurut Maria juga akan mengatur sanksi bagi PPTKIS. “PPTKIS yang dengan sengaja menempatkan tenaga kerja tidak sesuai persyaratan bisa disanksi berat, berupa denda dan pidana kurungan”, jelas Maria lebih lanjut. Terkait besaran sanksi denda dan lamanya hukuman penjara, menurut Maria akan dibahas lebih mendetail lagi oleh tim.

Tahap finalisasi raperda tersebut juga mendapat atensi khusus dari Bupati Wonosobo, HA Kholiq Arif. Bupati yang hadir bersama istrinya, Aina Liza bahkan memberikan penekanan pada bagaimana hak-hak buruh migran beserta keluarga yang ditinggalkan merantau. “Perda ini nantinya harus benar-benar mengatur secara jelas mengenai batasan usia anak yang akan ditinggal oleh calon TKI”, tegas Bupati. Batasan usia anak, yaitu minimal 2 tahun perlu menjadi perhatian serius bagi tim, agar kelak anak tersebut benar-benar merasakan kasih sayang dari sang ibu, paling tidak dalam hal mendapatkan jatah air susu ibu (ASI) eksklusif. Selain itu, Bupati juga memberikan arahan agar Perda mengatur pula persyaratan administrasi, baik bagi calon TKI maupun administrasi PPTKIS sendiri. “Jangan sampai ada PPTKIS yang tak berijin resmi, mengirim dan menempatkan TKI di sembarang tempat, bahkan ke Negara-negara rentan konflik”, harap Kholiq.

Senada, Ketua TP PKK Kabupaten, Aina Liza Khloliq pun berharap agar adanya Raperda perlindungan TKI Wonosobo tersebut, hak para buruh migran, khususnya dari Wonosobo akan dapat terakomodasi. “Kita sangat prihatin dengan berbagai kasus yang menimpa TKI di luar negeri, sehingga nantinya keberadaan Perda ini juga diharapkan akan meminimalisir munculnya kasus kasus serupa”, ungkap Aina. Pihaknya selaku Ketua TP PKK, diakui Aina juga terus memantau perumusan Raperda, termasuk tahap finalisasi, demi terwujudnya payung hukum yang helas bagai para buruh migrant dari Kabupaten Wonosobo.