"Dipastikan program desa belum berjalan. Karena anggaran saja belum disahkan," kata Asisten Tata Pradja Kabupaten Kudus Agus Budi Satriyo didampingi Kabag Pemerintahan Desa, Adi Sadhono, Selasa (14/7/2015).

Padahal, syarat utama melaksanakan program pembangunan di desa harus sudah mengesahkan APBDes sekaligus syarat pencairan alokasi dana desa (ADD).

Dari 123 desa di Kudus, baru 52 desa atau 42,28 persen yang sudah mengesahkan APBDes. Kemudian berkas dikirim ke Pemdes Kudus untuk dilakukan verifikasi.

Dari puluhan desa tersebut, ada satu kecamatan yang telah mengesahkan APBDes. Kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Kaliwungu dengan jumlah desa sebanyak 15 desa.

"Dari jumlah desa tersebut, tercatat jumlah desa yang sudah mencairkan dana, sebanyak 13 desa, sedangkan dua desa masih dalam proses," imbuhnya.

Menurutnya, ada kecamatan yang semua desanya hingga kini belum ada yang mengajukan proses pencairan dana, yakni Kecamatan Undaan.

"Hal itu tidak bisa dijadikan indikator bahwa semua desa belum menyusun APBDes. Hanya saja, desa yang sudah mengesahkan APBDes biasanya ditindaklanjuti dengan penyampaian ke Pemdes untuk diverifikasi karena biasanya masih ada beberapa koreksi," ujarnya.

Keterlambatan pengurusan, kata dia, dikarenakan adanya aturan baru yang perlu dipahami oleh masing-masing pemerintah desa. Sehingga pihaknya, memaklumi adanya keterlambatan tersebut karena masih masa transisi.

Dia berharap pemerintah desa perlu mengatur waktu dengan baik. Karena nantinya juga harus mempersiapkan penyusunan APBDes tahun 2016 serta APBDes Perubahan 2015.

Sesuai PP nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6/2014 tentang Desa pada pasal 101 dijelaskan bahwa pengesahan APBDes paling lambat bulan Oktober.

Artinya, APBDes tahun 2016 harus sudah selesai bulan Oktober 2015, sehingga pembangunan di desa bisa dimulai awal tahun anggaran.

Sumber : TRIBUNJATENG.COM