Adapun rincian datanya, Kulonprogo terdiri dari tiga kecamatan dengan 10 desa. Bantul sebanyak lima desa di tiga kecamatan. Sedangkan Gunungkidul 18 desa di enam kecamatan.

"Kami memprediksi potensi warga yang terdampak tsunami di wilayah tersebut sebanyak 100 ribu orang," kata Heri pada Workshop penguatan UPT BMKG dan BPBD dalam memahami rantai peringatan dini tsunami di Kantor BMKG, Jalan Wates Km 8, Gamping, Sleman (14/9).

Menurutnya stunami di daerah-daerah tersebut bisa terjadi dengan kekuatan gempa berskala tujuh sampai delapan richter. Gempa yang timbul dapat menyebabkan stunami setinggi 11 meter dan mampu menjangkau daratan dua hingga tiga kilo meter.

Namun begitu, Heri menuturkan, ada daerah yang memiliki permukaan datar dan perbukitan di bibir pantai. Sehingga secara geografi beberapa wilayah sudah memiliki pemecah gelombang stunami alami. Maka itu, untuk mengantisipasi kerugian akibat stunami pemerintah akan memasang alat deteksi dini.

"Kami tentu saja membutuhkan bantuan dari instansi teknis seperti BMKG untuk mengurangi dampak kebencanaan," tutur Heri.

Deputi Bidang Geofisika, BMKG, Masturyono mengatakan, instansinya akan masang alat pemantau gempa bernama trimursor di Pundong dan Piungan. Alat tersebut akan bekerja mendeteksi proses pengumpulan energi yang signifikan di beberapa daerah.

Selain itu, alat tersebut mampu mendeteksi perubahan air dan suhunya di kedalaman 100 meter. Saat ini BMKG telah menyebar 169 sensor seismograf pemantau gempa di DIY.

Masturyono menegaskan, wilayah selatan DIY dan Jawa Tengah sangat berpotensi terjadi stunami. Sebab di wilayah tersebut terdapat dua lempengan yang saling bergesekan. Antara lain lempeng Eurasia dan Benua Hindia. "Sampai sekarang pergerakannya masih berlangsung," katanya.

20 Bus Trans Jogja Milik Pemkot Akan Dilelang

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya akan melelang 20 bus Trans Jogja yang sudah lama mangkrak di Terminal Giwangan. 20 bus ini merupakan hibah Kementrian Perhubungan untuk transportasi perkotaan 10 tahunan lalu. Bus ini sebelumnya dipinjampakaikan ke Pemprov DI Yogyakarta untuk angkutan Trans Jogja dan masa pinjam pakainya selesai.

Menurut Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, 20 bus ini akan dilelang bersama 50 kendaraan dinas lainnya yang sudah tidak dipakai lagi. Berdasarkan hasil kajian, nilai kondisi bus tersebut rata-rata tinggal 28 persen.

"Lelang ini sifatnya terbuka untuk umum," ujarnya, Senin (14/9).

Menurutnya, 50 kendaraan dinas yang akan dilelang rata-rata usianya sudah 10 tahun. 50 kendaraan bermotor lain yang sudah dipastikan akan dilelang terdiri dari satu unit alat berat untuk operasional sampah, satu unit kendaraan roda enam, empat unit roda empat dan sisanya merupakan sepeda motor.

Diakuinya, mobil sedan yang dulu digunakan untuk kegiatan kedinasan R Widagdo saat menjabat Walikota Yogyakarta periode 1991-2001 juga bakal turut dilelang.

Terkait lelang 20 bus eks Trans Jogja, selain mempertimbangkan kondisi bus yang sudah mangkrak selama satu setengah tahun, pihak yang menjalankan proses lelang yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta juga cukup padat jadwalnya. Sehingga 20 bus ini segera dilelang agar nilai transaksinya tidak semakin akan jauh berkurang. Apalagi tidak semua armada tersebut dapat dijalankan lantaran masalah accu.

Meski Digugat Rp 1,12 M, Lima PKL Masih Jualan di Tanah Kraton

YOGYAKARTA -- Meski digugat Rp 1,12 milyar karena menempati lahan kraton oleh pemilik kekancingan (pemegang surat izin) lima pedagang kaki lima (PKL) perempatan Gondomanan, Jalan Brigjend Katamso, Ngampilan, Yogyakarta tetap berjualan.

"Kita tetap berjualan, sumber kehidupan kami disitu," kata Suwarni, pedagang makanan di perempatan Gondomanan tersebut, Senin (14/9).

Kelima PKL ini digugat pemilik kekancingan Eka Aryawan sebesar Rp 1,12 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Sidang perdana gugatan terhadap lima PKL ini akan digelar Senin ini (14/9) di PN Yogyakarta.

Kelimanya adalah Agung Budisantoso, Budiyono, Sutinah. Suwarni dan Sudiyanto. Sutinah juga mengaku tetap berjualan seperti biasa meskipun lahan yang ditempatinya diperkarakan di pengadilan.

"Ndak masalah, tetap normal berjualan," katanya.

Dia mengaku tidak pernah menerima ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu atas kasus tersebut.

Seperti diketahui, lima PKL Gondomanan ini digugat oleh Eka Aryawan sebesar Rp 1,120 milyar ke PN Yogyakarta. Eka menunjukkan surat kekancingan dari Kraton Yogyakarta dengan nomor 203/HT/KPK/2011 yang berisi penggunaan lahan seluas 73 meter persegi yang diklaim sebagian ditempati lima PKL tersebut. Kelima PKL sendiri hanya menempati lahan ukuran 4X5 meter saja. Karenanya mereka berjualan bergantian.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID