Dari survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 82 persen percaya pada KPK. Jumlah ini lebih tinggi dari tingkat kepercayaan pada Polri dan Kejaksaan Agung.

Hanya 56,6 persen responden yang percaya pada Polri. Yang tidak percaya sebanyak 34,4 persen dan 8,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Sementara itu, yang percaya Kejaksaan Agung hanya 53,5 persen responden. Responden yang tidak percaya lembaga pimpinan M.Prasetyo ini sebesar 32,3 persen. Sebesar 14,2 persen tidak menjawab survei tersebut.

“Saya akui lembaga seperti KPK dan komisi-komisi lainnya bersifat ad hoc sehingga tidak berdiri selamanya. Tapi apa kepercayaan publik sudah sepenuhnya pada dua lembaga penegak hukum lainnya?,” tegas Qodari.

Kata Survei, 82 Persen Publik Lebih Percaya KPK daripada Presiden

JAKARTA - Jelang satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkuasa, lembaga Indo Barometer menggelar survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Dari survei terhadap 1200 responden di 34 provinsi, diketahui lembaga KPK mendapat kepercayaan publik paling tinggi yaitu 82 persen.

"KPK selama ini memang mendapat kepercayaan paling tinggi di setiap survei. Yang tidak percaya hanya sebanyak 11,2 persen dan yang tidak menjawab sejumlah 6,8 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari di Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

Setelah lembaga antikorupsi tersebut, yang paling tinggi mendapatkan kepercayaan adalah TNI. Yaitu sebesar 81 persen. Hanya 8,6 persen responden yang tidak percaya TNI dan 10,4 persen memilih tidak menjawab survei.

Lembaga kepresidenan, justru berada di urutan ketiga dalam survei. Sebanyak 78,6 persen percaya pada Kepresidenan RI. Hanya 9,6 persen responden yang tidak percaya dan sisanya, 11,8 persen yang tidak menjawab.

Disusul, Mahkamah Agung dengan tingkat kepercayaan 58,7 persen. Lalu Polri sebanyak 56,6 persen. "Berikutnya, MPR dengan tingkat kepercayaan 55,2 persen dan Kejaksaan Agung 53,5 persen," imbuh Qodari.

Lembaga dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik adalah DPD sebanyak 48,8 persen dan DPR sebesar 44,5 persen.

PDIP Minta Penggiat Antikorupsi Berhenti Mendewakan KPK

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Irmadi Lubis mengajak para penggiat antikorupsi berhenti mensakralkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Irmadi, kalau KPK ini terus menerus diagung-agungkan, maka selama itu pula bangsa dan negara ini berjalan di bawah kondisi darurat korupsi.

"Sudah 13 tahun KPK ada di negeri ini. Tapi tindak pidana korupsi terus berlangsung bahkan modusnya lebih canggih," kata Irmadi, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (8/10).

Dia mengatakan, dari setiap kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu, terlihat sekali KPK tidak pernah tuntas menangani sebuah perkara.

"Buktinya, sangat banyak fakta di persidangan tindak pidana korupsi yang mengungkap berbagai pihak terlibat baik langsung atau pun tidak langsung dalam sebuah tindak pidana korupsi. Tidak satupun yang diusut KPK," tegasnya.

Mestinya ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara I ini, para penggiat antikorupsi juga mempertanyakan, kenapa KPK tidak mau mengusut tuntas setiap kasus korupsi? "Kesannya, KPK sengaja tidak menindaklanjuti fakta persidangan untuk kepentingan tertentu," ungkapnya.

Irmadi menilai, sebuah fakta persidangan sesungguhnya punya dimensi hukum yang lebih kuat dibanding sebuah proses penyidikan. "Fakta persidangan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebuah vonis hakim. Kalau penyidikan, masih harus diperdebatkan lagi di persidangan," imbuhnya.

Selama fakta persidangan tidak pernah diusut oleh KPK, menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, berarti KPK sengaja memelihara tindak pidana korupsi terus berlangsung. "Saya menduga, KPK ini sengaja menciptakan Indonesia menjadi Negara Darurat Korupsi. Mau jadi apa bangsa ini antinya?," tanya dia.

Karena itu ujarnya, PDIP saat ini dalam posisi mendorong kepolisian dan kejaksaan harus menjadi garda terdepan memerangi korupsi. "Diperkuat, dari sisi mana kepolisian dan kejaksaan lemah memerangi korupsi. Itu jauh lebih bermanfaat dari membiarkan pihak-pihak tertentu menjadikan Indonesia darurat korupsi sepanjang masa," pungkasnya.

SIGMA: Revisi UU KPK Jangan Sampai Menjadi Bola Liar

JAKARTA – Fraksi-fraksi di DPR saat ini mengusulkan draf revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poin dari draf yang diusulkan DPR itu adalah ketentuaan mengenai harus mendapatkan izin dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan.

“Usulan tersebut tidak tepat, karena bisa menurunkan derajat kasus korupsi dari kategori extra ordinary crime menjadi varian lain dari kejahatan biasa,” kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Kamis (8/10).

“Korupsi, menurut Said, suatu kejahatan luar biasa yang penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Karena itu, dia menilai kurang tepat kalau untuk penyadapan KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan.

Said juga menilai kewenangan menyadap tanpa izin pengadilan adalah salah satu ciri penanganan kasus dengan cara yang luar biasa itu. Jadi, kalau KPK diharuskan meminta izin terlebih dahulu dari institusi lain sebelum melakukan penyadapan, maka ciri tersebut menjadi pudar dan kasus korupsi tidak tepat lagi digolongkan sebagai kasus kejahatan luar biasa.

“Akan sangat riskan jika orang yang hendak disadap oleh KPK adalah hakim yang menjadi kolega ketua pengadilan misalnya,” kata Said.

Ada beberapa usulan lain menurut Said yang dikemukakan sejumlah pihak terkait rencana revisi UU KPK yang kurang tepat. Termasuk soal masa kerja lembaga KPK yang dibatasi hanya 12 tahun. Setelah itu kemudian lembaga antirasuah tersebut dibubarkan.

“Itu pun menurut saya tidak tepat. KPK itu harus dianggap sebagai lembaga permanen, kecuali UU KPK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Istilah adhoc yang berkembang selama ini kan hanya tafsir saja, bukan ketentuan norma UU. Jadi tidak tepat jika lembaga negara ditarget-targetkan masa hidupnya,” kata Said.

Ia juga menilai soal pembentukan Dewan Eksekutif KPK juga tidak perlu. Selain tidak ada urgensinya, juga sudah ada organ Penasehat KPK dan Dewan Kehormatan KPK, apabila jadi dibentuk. Tidak perlu terlalu banyak organ dalam kelembagaan KPK.

“Jadi saya mau ingatkan kepada pembentuk undang-undang khususnya Presiden yang menjadi inisiator awal revisi UU KPK, jangan sampai revisi UU KPK menjadi kebablasan,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan setiap ruang yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK harus ditutup. Agenda revisi UU KPK, kata dia, jangan sampai menjadi bola liar yang dapat dijadikan sebagai momentum oleh pihak-pihak tertentu untuk mempreteli kewenangan dan membuat KPK menjadi lembaga difabel.

Jika UU KPK Mau Direvisi Juga, Tolong Perhatikan Dua Hal Ini

JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendesak untuk direvisi.

Namun demikian, tak dapat dipungkiri pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan revisi terhadap sebuah undang-undang.

Menurut dia, kalau revisi jadi dilaksanakan, ada dua prinsip penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, materi yang hendak direvisi harus dipastikan terbatas pada pasal-pasal yang memang perlu penyesuaian berdasarkan kebutuhan.

Kedua, penambahan, pengurangan, dan perbaikan norma dalam UU KPK harus dipastikan tidak mengandung unsur pelemahan terhadap lembaga tersebut.

"Jadi, berangkat dari dua prinsip tersebut, saya kira tidak semua materi revisi usulan DPR harus diakomodir," ujar Said, Kamis (8/10).

Usulan Revisi UU KPK Ada Baiknya, Tapi...

JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, secara gagasan, beberapa materi terkait revisi UU KPK yang diusulkan DPR sebetulnya cukup bagus.

Misalnya, usulan agar nilai kerugian negara yang menjadi domain KPK diupgrade menjadi di atas Rp50 miliar dari sebelumnya Rp1 miliar.

"Usul ini terbilang masuk akal, sebab nilai Rp1 miliar berdasarkan ukuran tahun 2002, yaitu pada saat dibentuknya UU KPK. Namun nilai upgrade terlalu tinggi jika sampai Rp50 miliar. Lebih baik kalau dinaikkan di atas Rp5 miliar," paparnya, Kamis (8/10).

Dalam materi revisi DPR juga mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan (DK) KPK.

Ide ini, kata Said, juga sangat baik. Tapi secara konsep dia punya pandangan yang berbeda.

"Dari sisi keanggotaan, DK KPK lebih baik diisi seluruhnya dari unsur independen. Tidak perlu menyertakan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum seperti yang diusulkan. Ini penting agar DK KPK kelak bisa bertugas secara lebih bebas dan independen tanpa ada unsur konflik kepentingan," harapnya.

Menurut dia, pengisian anggota DK KPK bisa dilakukan dengan mekanisme dan waktu yang bersamaan dengan dengan pengisian Komisioner KPK, yaitu diusulkan oleh Presiden melalui panitia seleksi dan dipilih oleh DPR.

"Jadi modelnya seperti pengisian Anggota KPU dan Bawaslu. Dewan Kehormatan juga sebaiknya bersifat tetap dan diberi kewenangan aktif memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisioner dan Pegawai KPK," demikian Said.

Revisi UU KPK: Ada Materi yang Tidak Tepat!

JAKARTA - Beberapa materi yang diusulkan DPR dalam revisi UU KPK dinilai tidak tepat.

Misalnya, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Kewenangan tersebut tidak perlu diberikan pada KPK," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut pengamat yang kini mendalami Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia tersebut, dengan kewenangan itu, dikhawatirkan Komisioner dan Pegawai KPK bisa terjerumus dalam praktik transaksional, seperti yang diduga terjadi di lembaga lain.

"Saya kira KPK harus dilindungi dari praktik haram semacam itu," tandasnya.

Bagi dia, apabila alasan memberi kewenangan dalam rangka mengantisipasi kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh KPK dalam penanganan suatu kasus, maka SP3 sudah bukan lagi menjadi satu-satunya solusi.

"Sekarang kan sudah terbuka ruang koreksi melalui mekanisme praperadilan," beber Said.

KENYATAAN!!! Kejaksaan dan Polri Dianggap Lebih KKN dibanding KPK

JAKARTA- Survei Indo Barometer mencatat responden di 34 provinsi yakin KPK lebih bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dibanding lembaga negara dan penegak hukum lainnya. Ini terbukti karena sebanyak 65,8 persen responden memberikan penilaian tersebut.

"Hanya 13,9 persen responden yang menganggap KPK kotor, dan 20,3 persen menjawab tidak tahu," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari dalam jumpa pers keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

Setelah KPK, sebanyak 64,9 persen publik menilai TNI termasuk institusi yang bersih. Selanjutnya, lembaga Kepresidenan RI dianggap cukup bersih dengan penilaian dari 60,4 persen responden. Hanya 12,3 persen masyarakat yang menganggap kepresidenan 'kotor'. Sisanya, sebesar 27,3 persen menjawab tidak tahu.

Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) dinilai sebagai lembaga yang bersih dari KKN oleh 41,1 persen. Disusul, MPR sejumlah 33, 6 persen. Sementara itu, dua penegak hukum lain yang selama ini terbilang menjadi saingan KPK mendapat penilaian rendah. Yaitu Kejaksaan Agung dianggap bersih hanya sebanyak 32,2 persen dan yang menganggap lembaga ini sangat KKN sebesar 40,2 persen. Sedangkan, polisi dinilai bersih KKN hanya 27,9 persen. Lembaga ini dianggap KKN oleh 46,3 persen responden.

"Yang berada pada urutan terendah yaitu DPR. Yang menganggap bersih 22 persen, sisanya 50,7 persen menganggap kotor. Sedangkan, DPD dipercaya bersih oleh 30,2 persen. Sebaliknya yang menganggap kotor sejumlah 39 persen," imbu Qodari.

Untuk tingat kepuasan publik pada kinerja penegak hukum, kata Qodari, paling tinggi diraih KPK sebanyak 68,2 persen. Paling rendah adalah advokat atau pengacara sebesar 27,2 persen.

Sumber : JPNN.com