Di satu sisi, fenomena tersebut telah mendorong pertumbuhan investasi daerah. Namun di sisi lain telah menggerus indeks kenyamanan hidup masyarakat kota Yogyakarta.

Tidak jarang, hal ini menimbulkan konflik yang berujung pada kekhawatiran hilangnya keistimewaan. Sebab, pembangunan kota tidak lagi berlandaskan pada acuan sejarah dan budaya. Namun mengedepankan keuntungan ekonomi semata.

Pemaparan tersebut disampaikan Dosen Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM, Suryanto dalam ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Teknik, Jumat (28/8).

Penelitiannya menyimpulkan, ketentuan mengenai penataan ruang dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tidak cukup sebagai acuan pengaturan keistimewaan tata kota di Yogyakarta.

Menurutnya konsep keistimewaan tata ruang kota Yogyakarta saat ini tidak jelas. Padahal, pertimbangan keistimewaan harus berdasarkan akar sejarah dan budaya. "Induk tata ruang keistimewaan adalah teks yang ada di buku negarakertagama," katanya.

Suryanto menerangkan, dalam pupuh-pupuh di buku Negarakertagama diuraikan tata ruang Majapahit sebagai kota tertua. Adapun penanda keistimewaan Yogyakarta dalam tataran konsep adalah struktur poros monumental Tugu, Kraton, Panggung Krapyak dan Struktur Mandala Masjid Pathok Negoro.

Kemudian pola ruang kampung-kampung prajurit Kraton. Sedangkan keistimewaan tata ruang dalam praktiknya diwujudkan dalam kawasan Jero Beteng. Ia menambahkan, keistimewaan tata ruang Kota Yogakarta merupakan warisan berharga dari Pangeran Mangkubumi.

Bahkan, semua prinsip pembangunan kota yang berkonsep budya Jawa telah diwujudkan di Kota Yogyakarta. Suryanto mengibaratkan Kota Yogyakarta sebagai model pembangunan kota berbasis budaya. Ia pun menyimpulkan, tata ruang kota Yogyakarta adalah mahakarya Hamengku Buwono I.

"Tidak ada raja Jawa yang mempunyai kemampuan sebanding dengan beliau dalam membangun kota," terangnya. Namun, konsep pembangunan kota saat ini, justru dikembangkan lewat pengetahuan modern yang berbasis pada negara barat.

Ia berpendapat, apabila sejarah dan budaya menjadi haluan pembagunan, maka keistimewaan Kota Yogyakarta bisa tetap lestari. "Tapi jika ekonomi yang menjadi haluan, mungkin kita harus mengucapkan selamat tinggal keistimewaan (Kota Yogyakarta)," Ujar Suryanto.

PNS Kenakan Pakaian Adat Jawa di Hari Keistimewaan Yogyakarta

YOGYAKARTA -- Ada yang tidak biasa dengan penampilan para pegawai negeri sipil (PNS) di kantor-kantor Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di akhir bulan Agustus. Hari Senin (31/8) ini, semua PNS baik karyawan laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian adat tradisional Jawa Yogyakarta.

Menurut Kepala Bagian Humas DIY Iswanto, hal itu dalam rangka memperingati Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2015.

Sesuai dengan surat edaran Gubernur DIY Nomor 033/8681 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani Sekda DIY atas nama Gubernur DIY ditujukan kepada instansi vertikal yang berkedudukan di DIY, Inspektur/kepala badan/dinas/biro/direktur RS Grhasia/Sekretaris DPRD/Satuan Pol. Pamong Praja/ Unit Pelaksana Teknis/LTD dui lingkungan Pemda DIY.

Adapun isi edaran tersebut adalah: berdasarakan ketentuan pasal 4(ayat1) huruf b, Peraturan Gubernur DIY nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur DIY nomor 87 Tahun 2014 disebutkan bahwa penggunaan pakaian tradisional dipakai pada peringatan pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY.

Selanjutnya penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta telah diatur berdasarkan surat edaran Gubernur DIY nomor 0120 Tahun 2015 . Isinya: Senin (31/8) pegawai Pemda DIY, pegawai pemerintah kabupaten/kota se DIY dan pegawai instansi vertical dan seluruh jajarannya yang berkedudukan di DIY untuk menggunakan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta.

Pakai pakaian tradisional Jawa Yogyakarta adalah untuk pria mengenakan surjan motif lurik atau polos lengkap dengan blangkon, kain jarik yang diwiru, lonthong (sabuk bahansatin polos), epek, keris dan selop. Sedangkan untuk perempuan berkebaya tangkepan lurik atau polos, mengenakan jarik wiru, gelung tekuk serta selop.

"Kecuali untuk pegawai perempuan muslim meskipun mengenakan kebaya dan jarik, boleh mengenakan jilbab tanpa gulung tekuk," katanya.

Hal itu diakui Astiana, guru di salah satu sekolah swasta di Bantul. Menurut dia, semua PNS di Bantul mengenakan busana tradisional Jawa Yogyakarta. Tetapi dia tidak mengenakan gulung tekuk, melainkan jilbab.

''Karena saya pakai motor, kain jariknya saya kenakan di sekolah,'' ujarnya pada ROL.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID