Hasilnya, ribuan botol oli palsu yang siap didistribusikan diamankan dari sebuah rumah di Jalan Beton Mas Utara No 217, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara. Anggota gabungan ini juga menggrebek sebuah rumah Jalan Beton Mas Utara Nomor 147, yang diduga kuat merupakan tempat memproduksi oli palsu ini.

Komandan Kodim 0733BS/ Semarang, Letkol Inf Muhammad Taufiq Zega yang dikonfirmasi mengatakan, penggrebekan ini bermula dari informasi masyarakat.

“Berawal dari warga yang mengeluh setelah ganti oli ternyata mesin sepedamotornya justru bermasalah,” ungkapnya, di Semarang, Kamis (19/3).

Setelah ditelusuri, ternyata mengarah pada sebuah rumah yang ada di Jalan Beton Mas No 147, yang belakangan diketahui milik Handoyo. Dari rumah ini ditemukan ribuan kemasan oli mesin yang jamak dijual dipasaran. Antara lain merek, Castrol, Mesran, Yamalube, AHM dan Federal Oil.

Bakan oli yang diduga palsu ini sudah siap edar karena sebagian telah dikemas dalam beberapa karton.

“Dari penemuan ini dikembangkan lagi dan mengungkap rumah yang diduga kuat menjadi tempat untuk memproduksi oli palsu ini,” tambahnya.

Sang pemilik, Handoyo mengaku oli mesin dari berbagai merek ini dibuat dengan cara mengolah kembali oli mesin bekas yang ditampungnya dari berbagai tempat. Caranya diberikan campuran dan disaring kembali hingga menyerupai oli mesin yang baru. Untuk menyamarkan ia mengemas oli mesin ini dengan berbagai botol oli bermerek.

“Yang bersangkutan mengaku, bisnis pembuatan oli palsu ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun terakhir dan dikelola di Kelurahan Beton Mas tersebut,” tambah Dandim 0733 BS/ Semarang.

Barang bukti dan Handoyo diamankan di Makodim 0733 BS/Semarang. Untuk penindakan hukum, Kodim berkoordinasi dengan aparat Polda Jawa Tengah. “Kasus ini akan kita diserahkan ke polisi untuk diproses,” tambah Taufiq.

Raibnya Uang Kas tak Pengaruhi Kinerja Pemkot Semarang

SEMARANG -- Meski uang kas daerah yang didepositokan pada rekening Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ‘raib’, kinerja penggunaan anggaran pemerintahan kota ini tak sampai terganggu.

Kabag Humas Pemkot Semarang, Achyani yang dikonfirmasi mengaku uang senilai Rp 22 miliar yang hingga kini belum jelas tersebut memang uang kas daerah.

Meski kas daerah ini juga dapat digunakan bagi kebutuhan belanja pegawai, namun hingga saat ini tak berdampak apapun bagi kinerja pemerintahan Kota Semarang. Secara umum, persoalan belum jelasnya keberadaan kas daerah di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) tak mempengaruhi kinerja pemerintahan.

“Apalagi, persoalan anggaran pemerintahan ini kan sudah diplot dan rancanangannya sudah disusun melalui mekanisme sebelumnya,” jelasnya, Kamis (19/3).

Ia menambakan, persoalan kas daerah di BTPN Cabang Semarang ini sudah masuk ke ranah hukum. Sehingga Pemkot Semarang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku.

Hal ini diamini oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Yudi Mardiana yang dikonfirmasi terpisah. Ia menegaskan, dalam persoalan ini, Pemkot Semarang ingin menyelamatkan aset pemkot yang tak lain merupakan uang milik rakyat.

Dalam hal ini ia tak mau berandai- andai apakah ada orang dalam yang terlibat dalam raibnya uang kas daerah ini. “Dalam persoalan ini kami tak ingin menduga- duga siapa yang ‘bermain’ di balik semua ini. Biarlan aparat penegak hukum yang menanganinya,” tegas Yudi.

Dia juga mengaku sudah dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Meski begitu, ia tidak secara gamblang menyebutkan perihal keterangan sebagai saksi untuk kepentingan pemeriksaan siapa pihak mana.

“Setelah kami melaporkan masalah ini ke Polrestabes, pihak BTPN juga mengadukan salah satu ‘orang dalamnya’ kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tanda- tanda ketidakjelasan uang kas daerah Pemkot Semarang di BTPN ini sudah dicium Yudi saat penandatanganan nota kesepakatan (MoU) penyimpanan uang kas daerah dengan pihak perbankan. Karena MoU dengan pimpinan perbankan ini tidak dihadiri pimpinan BTPN Cabang Semarang.

Ternyata simpanan kas daerah Pemkot Semarang ini tidak diakui di BTPN. Hingga masalah ini berujung pada pengaduan DPKAD ke Polrestabes Semarang.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID