"Shelter itu nanti juga menampung masalah penumpang lain, seperti Centre of Crisis," ujar Bambang.

Shelter baru itu nantinya akan membantu penumpang pesawat dari luar negeri yang bermasalah. Misalnya sakit hingga tak memiliki ongkos. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang membawahi BPK TKI, Gatot Abdullah Mansyur menerima keputusan bersama tersebut.

"Namun nanti tetap harus ada transisi dulu, karena selama ini banyak permasalahan yang dikerjakan BPK TKI," jelasnya.

Dia mengatakan pembubaran BPK TKI juga berkaitan dengan anggaran dan aset dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Intinya kami terbuka, monggo saja. Namun yang pasti perwakilan pemerintah harus ada di airport untuk menyelematkan TKI yang bermasalah," terangnya.

Gatot boleh saja mengklaim BPK TKI sangat bermanfaat membantu TKI yang pulang. Namun pada prakteknya, terlebih sebelumnya BNP2TKI dipegang Gatot, banyak masalah yang terjadi di shelter pemulangan tersebut. Keberadaan BPK TKI itu juga yang memicu terjadinya pemerasan terhadap TKI yang pulang. Hal tersebut berhasil diungkap KPK dalam sidaknya menjelang lebaran lalu.

Selain pembubaran BPK TKI, rapat juga menyepakati adanya saluran pengaduan yang terintegrasi. Saluran pengaduan itu ditarget harus selesai Desember nanti.

"Terkait calo, kami juga meminta tidak hanya ditindak secara administratif. Mereka yang terindikasi pemerasan harus harus dijerat dengan pidana," tegas Bambang.

Pria yang pernah menjadi advokat itu mengatakan hasil dari rapat bersama ini harus dilaksanakan oleh sejumlah pihak hingga Desember mendatang. Tiap bulan pelaksanaan dari hasil rapat ini akan dilakukan evaluasi.

Sumber : jpnn.com