Menurut Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Ny. Wiwi Esin Satriyo Hidayat, rakor ini sangat penting mengingat kegiatan PKK merupakan salah satu urusan pada Kementerian Dalam Negeri, melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang mana hal ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menjadikan perlunya PKK mensinkronkan kegiatannya dengan program kerja yang dimiliki di tiap OPD sebagai pendukung 10 Program Pokok PKK, selain PKK dapat memanfaatkan Dana Transfer ke Desa ata Dana Desa sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menyukseskan 10 Program Pokoknya, PKK Kabupaten Wonosobo menempatkan beberapa program prioritas yang terbagi dalam empat kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat.

Program prioritas Pokja I berupa Program Pencegahan Kekerasan (KDRT) yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas Basis Komunitas (BASKOM) dalam Pelaksanaan Gerakan Save The Children, termasuk kampanye pencegahan HIV/AIDs, pelatihan pendampingan kasus dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, melalui pengawalan RAPERDA perlindungan TKI dan anggota keluarganya, pelatihan BASKOM dalam memberikan Konseling kepada calon TKI serta pembuatan buku saku pedoman kegiatan.

Sedang program prioritas Pokja II berupa program peningkatan jumlah PAUD yang sudah menerapkan pelayanan anak usia dini holistik integratif serta program peningkatan lama sekolah melalui kegiatan Wonosobo Sekolah, Pokja III berupa optimalisasi HATINYA PKK serta peningkatan jumlah rumah sehat, Pokja IV berupa program penurunan AKI – AKB, penguatan kelembagaan yang menangani HIV/AIDs serta jambanisasi, dan sekretariat berupa program pemantapan kinerja Ketua TP Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pemantapan kelembagaan.

Penjabat Bupati Wonosobo, Satriyo Hidayat mengemukakan, sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam pembangunan, TP PKK diharapkan juga senantiasa mendukung dan berpartisipasi aktif, sehingga TP PKK dapat menjadi perekat atau fasilitator antar fungsi kemasyarakatan dengan fungsi pemerintahan, sehingga kelembagaan TP PKK harus lebih diperkuat agar pelaksanaan program dan fungsinya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Satriyo mengingatkan, masih banyak tantangan yang dihadap TP PKK untuk berkiprah dalam pembangunan di Kabupaten Wonosobo, seperti masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita serta tingginya angka penderita HIV/ AIDS maupun masih tingginya angka kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo.