"Guna mewujudkan pelaksanaan perizinan yang efektif dan efisien kami telah menerapkan sistem pelayanan terpadu, penerapan laporan sistem online, dan barcode manifest," katanya pada sosialisasi pengolahan limbah B3 di Sahid Rich Hotel Yogyakarta, Rabu (18/11).

Adapun pelayanan limbah yang telah disediakan oleh Kementerian LHK saat ini salah satunya adalah perizinan ekspor-impor limbah B3.

Untuk memperoleh izin ekspor-impor, sebuah perusahaan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dulu dari Kementerian LHK. Dengan sistem online yang diterapkan sekarang, Tuti mengatakan rekomendasi tersebut bisa keluar lebih cepat. Bahkan jika berkas perizinan lengkap, rekomendasinya bisa selesai dalam waktu satu hari.

"Kalau tidak sehari, paling lama ya dua hari. Mengurus izin sendiri kan gratis," katanya. Namun ia menuturkan pengurusan rekomendasi dapat berlangsung lama jika berkas perizinan tidak lengkap. Sehingga untuk menyempurnakan berkasnya perusahaan harus bulak-balik berhari-hari ke Kementerian LHK.

Menurut Tuti kondisi seperti ini sering dialami perusahaan karena mereka tidak mengurus perizinan ekspor-impor limbah secara langsung. Melainkan menggunakan menggunakan jasa calo. Maka itu Tuti mengimbau agar perusahaan tidak lagi menggunakan calo dalam mengurus perizinannya.

Proses Perizinan Bisa Lebih Cepat

SLEMAN -- Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3, Laksmi Dhewanthi menuturkan, tahun ini dari 60 perusahaan yang sudah mengajukan perizinan ekspor-impor limbah, 40 lainnya sudah menerima rekomendasi Menteri LHK. Dengan penerapan sistem online diharapkan 2016 proses pengurusan perizinan dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga jumlah perusahaan pemegang rekomendasi bisa bertambah.

"Tentunya akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mengurus izin ini," tutur Laksmi. Di antaranya pencabutan izin usaha. Menurutnya saat ini ada dua perusahaan di Jawa Barat yang izin usahanya sudah dicabut. Satu perusahaan mamufaktur dan lainnya perusahaan jasa.

Namun pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mengurus izin pengelolaan limbah tidak serta merta dijatuhkan begitu saja. Sanksi tersebut dilimpahkan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Di mana perusahaan diberi peringatan lebih dulu sampai batas waktu tertentu. Namun jika tidak melakukan kewajibannya sampai waktu yang ditentukan, Kementerian LHK akan mengajukan mereka ke Dirjen Penegakkan Hukum.

Warga Keluhkan Kewajiban Rekam Ulang KTP-El

SLEMAN -- Sebagian warga mengeluhkan kewajiban rekam ulang untuk mengurus pengajuan KTP-El. Bahkan mereka diminta mengurus pengajuan KTP-El dari RT dan RW. Padahal warga tersebut sudah merekam data KTP-El pada 2013 lalu.

Hal ini dianggap merepotkan, sebab warga harus merekam datanya lebih dari sekali. Seperti yang dialami warga Pugeran, Desa Maguwoharjo, Depok Sleman Hamid (34 tahun). Ia mengaku pihak kecamatan memintanya untuk melakukan rekam data ulang dan mengurus pengajuan KTP-El di tingkat RT dan RW terlebih dulu.

"Katanya bagi warga yang sudah rekam 2014 ke atas harus rekam lagi dan mendaftar pengajuan di RT RW," kata Hamid, Rabu(18/11).

Ia menilai hal tersebut cukup merugikan. Karena warga yang sudah merekam data KTP-El sejak tiga tahun lalu harus merekam datanya kembali. Kondisi ini jelas membuang waktu. Ditambah kartu identitas elektroniknya belum juga diterima oleh masyarakat. "Lalu data yang direkam dulu kemana," ujarnya.

Menanggapi hal ini Camat Depok, Budiharjo menjelaskan perekaman data KTP-El sekitar dua sampai tiga tahun dilakukam oleh pemerintah pusat. Sehingga untuk mencetak kartunya daerah mesti menunggu data kiriman dari Kemendagri. Namun sekarang pencetakan KTP-El dapat dilakukan di daerah.

Guna memperlancar pencetakan KTP-El di kecamatan, warga memang diminta untuk merekam kembali datanya. Karena kondisi tersebut, kata Budi, ada ratusan warga Di Depok yang akhirnya melakukan rekam ulang.

"Kami tidak mempersulit. Kalau mau cepat, rekam ulang dan dicetak di kecamatan agad tidak menunggu terlalu lama. Daripada menunggu dari Kemendagri," paparnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Sleman, Supardi menegaskan, sebenarnya masyarakat tidak perlu melakukan rekam ulang untuk mencetak KTP-El. Termasuk mengurusnya di tingkat RT dan RW. Kecuali jika ada kesalahan teknis sehingga data tidak bisa diakses.

"Yang ngurus di RT dan RW kalau buat KTP baru. Kalau yang sudah merekam data tinggal ambil saja kartunya," kata Pardi. Masyarakat dapat mengambil KTP-El di kecamatannya masing-masing dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID