Menurut Kepala Disdik Kabupaten Sragen, Mohammad Sauman, krisis guru PAI dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat sendiri. ''Selama ini, tidak ada kebijakan pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mata pelajaran (Mapel) PAI,'' katanya, kemarin.

Sauman memprediksi, dipastikan dalam kurun 10 tahun kedepan, tidak bakal ada lagi SDN yang memiliki guru agama Islam. Ini karena, semua guru PAI berstatus PNS yang ada saat ini semua sudah memasuki masa pensiun.

Ancaman krisis itu terungkap dari hasil pemetaan guru yang dilaksanakan Disdik Kabupaten Sragen. Pemetaan terkuak melalui analisis data yang dilansir data akhir 2014. Berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kecukupan guru PNS untuk pendidikan dasar, jumlah guru berstatus PNS untuk jenjang SD saat ini masih banyak kekurangan.

Kebutuhan guru kelas saja, dari total 537 SDN yang ada di Kabupaten Sragen, terdapat kekurangan sekitar 926 guru. Sedang jumlah guru kelas PNS yang ada saat ini hanya 2.351 orang. Sementara, kebutuhan ideal 3.277 orang.

Krisis paling mencolok, kata Kepala Bidan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Disdik, Sunari,
terjadi pada guru Mapel Penjaskes (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) dan guru PAI. Untuk Penjaskes, saat ini kekurangan 150 orang dari angka ideal 478 orang. Sekarang yang ada hanya ada 328 orang.

10 Tahun Kedepan Puncak Krisis Kekurangan Guru PAI Sragen

SRAGEN -- Dari proyeksi pengurangan karena pensiun setiap tahun, jumlah guru Penjaskes PNS akan mengalami puncak krisis pada 10 tahun mendatang dengan jumlah guru Penjaskes PNS hanya 144 orang.

Situasi paling mengkhawatirkan terjadi untuk Mapel PAI. Meski jumlah guru PAI PNS saat ini tercatat 356 orang. Masih dalam kategori aman. Namun, hampir semua guru PAI PNS itu akan pensiun dalam rentang 10 tahun kedepan.

Oleh karena itu, jika mulai tahun-tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS untuk Mapel ini, nasib pembelajaran agama Islam SD akan mengalami kendala. Ini karena, tidak ada lagi guru yang mengajar.

Kepala Disdik Kabupaten Sragen, Mohammad Sauman tidak menampik, jika pada jenjang SD memang ada problem kekurangan guru kelas. Terutama guru Penjaskes dan PAI yang berstatus PNS. Menilik hasil pemetaan dan proyeksi kedepan, Mapel PAI paling mengkhawatirkan. Ini karena, hampir setiap tahun banyak guru pensiun. Dan, bakal habis tahun ke-10.

Kalau menilik fakta dan proyeksi ke depan, kondisi memang seperti itu. Apalagi, adanya moratorium CPNS tidak ada pengangkatan lagi. Sedang setiap tahun selalu ada guru pensiun. Untuk merekrut tenaga honorer, juga terbentur PP 48/2005, yang tidak boleh ada pengangkatan honorer dalam bentuk apapun.

Kepala Bidan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Disdik, Sunari menilai meski terjadi kekurangan guru, proses pembelajaran, baik guru kelas maupun Penjaskes dan PAI, masih bisa diatasi dengan berbagai solusi. Selain pemerataan dan regrouping, sejumlah guru PNS PAI terpaksa harus mengampu dua sekolah. Ini karena, ada beberapa sekolah yang tidak punya guru PAI.

Krisis guru SD Mapel PAI, juga dirasakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan. Kepala UPTD Kecamatan Tanon, Naim Purwanto, menyampaikan fakta dari 28 SDN yang ada, hanya ada 12 guru PAI PNS dan beberapa honorer kategori 2 (K-2). ''Karena jumlah guru kurang banyak, beberapa guru PAI PNS terpaksa harus ndobel untuk mengajar SDN yang tidak punya guru PAI PNS maupun K-2,'' katanya.

Disdik khawatir, jika tidak ada kebijakan penambahan atau pengangkatan CPNS untuk Mapel PAI, maka 10 tahun kedepan di SDN tidak ada lagi yang mengajar pendidikan agama. Sebab, sekolah maupun UPTD tidak bisa merekrut tenaga pengajar dari luar karena terbentur larangan PP.

Sementara, sejumlah lulusan perguruan tinggi yang siap mengajar agama, juga enggan mengajar karena tidak ada kejelasan status dan terganjal aturan PP 48/2005. ''Memang, serba repot. Padahal, pendidikan agama itu hak bagi anak. Dan, penting. Apalagi di jenjang pendidikan dasar,'' tambah Sunari.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID