“Desa kini sudah bisa merintis untuk mewujudkan impian mereka dengan dana transfer yang jumlahnya fantastis”, kata Bupati. Khusus untuk kecamatan Wadaslintang, di mana realisasi penerimaan PBB masih berada di angka 95 %, Bupati mewanti-wanti agar dalam minggu ini juga segera dituntaskan. “Kecamatan Wadaslintang ini dana transfer mencapai 10 Milyar lebih, dan bahkan ada desa yang menerima dana mencapai 800 Juta lebih, sehingga sangat tidak adil bila kewajiban melunasi PBB tak bisa dituntaskan”, tegas Bupati. Konsekuensi yang harus dihadapi bagi desa yang tak tertib PBB, dikatakan Kholiq akan cukup berat, mengingat adanya denda dan terhambatnya pencairan dana bantuan lain di luar DTD. Tertibnya administrasi desa, dalam masa sekarang dikatakan Bupati sudah menjadi tuntutan, tak hanya dalam PBB saja, namun juga bagaimana desa bisa menyusun rencana pembangunan dengan melibatkan semua pihak terkait.

“Keseriusan pemerintah dalam mempercepat kemajuan desa melalui DTD sudah terwujud, dan bahkan pada 2016 mendatang DTD akan naik hingga 2 kali lipat dari jumlah yang diterima saat ini”, beber Bupati lebih lanjut. Dengan situasi tersebut, apabila desa tak menyiapkan diri secara sungguh-sungguh, implikasi yang muncul bisa saja justru kontra produktif. “Saya lebih baik mengingatkan sekarang dengan suara keras, agar tidak ada Kades maupun perangkat desa yang terjebak urusan dengan aparat karena tak mampu mengelola DTD dengan baik”, pungkas Bupati.

Arahan Bupati tersebut menjadi jawaban dari paparan Camat Wadaslintang, Hemi Widiyanto, yang di awal acara mengurai hal terkait PBB dan upaya desa mencairkan DTD tahap kedua. “Masih ada 3 desa yang belum melunasi PBB, yaitu Desa Lancar baru 90 %, Desa Trimulyo 88 %, dan Desa Ngalian 89 %, selebihnya 16 desa lain sudah 100 persen”, papar Hemi. Sementara untuk penyelesaian SPJ DTD Tahap I, Hemi mengungkap masih ada dua desa, yaitu Tirip dan Besuki.