Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak lepas dari upaya TNI untuk konsiten melakukan reformasi internal. Yang paling adalah komitmen untuk tidak ikut terjun ke dunia politik. "Ini yang harus perlu dijaga," terangnya.

Pernyataan berbeda dikatakan pengamat politik Josep Kristiandi mengatakan, tingginya kepercayaan terhadap TNI tidak lepas dari masih melekatnya rasa inferior sipil terhadap militer. Di mana itu berdampak pada kurangnya kepercayaan sipil dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Hal itu bisa terlihat dalam beberapa kasus, di mana TNI selalu diturunkan ketika persoalan tidak selesai. "Keamanan tidak selesai, TNI diturunkan. Asap tidak padam, TNI diturunkan," tuturnya.

Namun dia menegaskan, jika tingginya kepercayaan kepada militer bukan berarti masyarakat menginginkan kembali ke masa orde baru. Justru masyarakat menaruh harapan besar agar TNI bisa professional dalam menjalankan fungsinya sebagai pertahanan negara.

Sementara itu, Direktur Imparsial, Poengky Indarti mengatakan, profesionalisme TNI harus terus dijaga. Salah satu caranya dengan tidak masuk ke ranah-ranah sipil. Oleh karenanya, pihaknya mengkritik adanya upaya masuknya TNI ke dalam ranah sipil seperti yang tercandum dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI yang tengah dibahas.

"Dalam pasal 4,5 dan 6 TNI kembali menjalankan fungsi keamanan," terangnya. Padahal, lanjutnya, hal tersebut merupakan kewenangan kepolisian. Sementara TNI berfungsi sebagai alat pertahanan sebagaimana tercantum dalam UU TNI.

Untuk itu, Poengki berharap agar TNI tetap konsisten menjalankan fungsinya secara professional. Sebab, faktanya hal tersebut telah membawa TNI menjadi lembaga yang cukup mendapat kepercayaan.

Sebagaimana diketahui, sebelum CSIS, beberapa lembaga survei lainnya juga telah melakukan penelitian yang sama. Di antaranya Poltracking dan Indo barometer. Di mana dalam dua lembaga survei tersebut TNI berada di posisi kedua sebagai lembaga paling dipercaya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alihkan Program Bela Negara untuk Infrastruktur di Perbatasan

JAKARTA – Tokoh masyarakat Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kornelius D. Talok meminta Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu untuk mendukung pembangunan daerah perbatasan. Salah satunya adalah mengalihkan anggaran program bela negara di Kementerian Pertahanan untuk pembangunnan di daerah perbatasan seperti Kabupaten Belu, Provinsi NTT.

“Kami, masyarakat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, masih banyak mengalami kendala seperti infrastruktur jalan, pendidikan, penerangan atau listrik termasuk persoalan ekonomi. Jadi kami berpikir, anggaran program bela negara itu lebih baik dialihkan saja untuk memajukan daerah perbatasan,” kata Kornelius Talok saat bincang-bincang dengan JPNN.com di Jakarta, Senin (26/10) dini hari.

Kornelius juga menyarankan Kementerian Pertahanan agar meningkatkan kualitas pendidikan bagi prajurit TNI terutama yang ditugaskan di wilayah perbatasan. Dengan begitu, kata Kornelius, prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan tidak hanya menjaga perbatasan dari aspek pertahanan negara saja, tetapi juga memajukan pendidikan masyarakat di perbatasan dengan cara berperan sebagai guru. “Di wilayah perbatasan relatif masih kekurangan guru,” kata Alumnus Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang ini.

Selain itu, Kornelius juga mengusulkan agar prajurit TNI bertugas menjaga perbatasan seharusnya memiliki kualifikasi di bidang kesehatan sebagai tenaga medis. Hal ini perlu, mengingat persoalan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan masih cukup tinggi akibat kekurangan rumah sakit

“Jadi, prajurit yang bertugas di perbatasan itu bisa terlibat langsung membantu masyarakat di pendidikan maupun kesehatan,” kata mantan Anggota DPRD Kabupaten Belu, Provinsi NTT ini.

Sumber : JPNN.com