"Penataan akan kami lakukan termasuk pada toko modern yang mengubah namanya. Jika tidak begitu keberadaannya akan terus menjamur," katanya, Ahad (4/10).

Sebelumnya, Gatot menginstruksikan agar pemilik toko modern yang berjarak kurang dari satu kilometer dengan pasar tradisional menutup sendiri usahanya.

Namun, di lapangan banyak sekali toko modern yang sengaja mengubah namanya agar tidak terjaring intruksi itu. Padahal tindakan tersebut jelas melanggar Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

Seperti di Kecamatan Depok, tepatnya di arah barat Pasar Setan Maguwoharjo. Ada salah satu display yang mirip dengan toko modern berjejaring. Toko ini bahkan memasang papan tanpa menuliskan namanya. Jaraknya pun kurang dari satu kilometer dengan pasar.

Menjelang akhir tahun ini penertiban toko modern yang melanggar izin menjadi salah satu agenda utama pemerintah daerah Sleman. Gatot menargetkan penutupan seluruh toko modern yang melanggar aturan pada Desember ini.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Sleman, dari 180 toko modern yang beroperasi, 89 di antaranya melanggar ketentuan. Karena berjarak kurang satu kilometer dari pasar tradisional.

Namun ada juga yang bermasalah dengan perizinan. Meteka hanya memiliki surat izin gangguan tapi tidak mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

"Terkait urusan ini kami memberikan tenggat waktu satu tahun untuk mengurus izinnya di BPMPPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Sleman," kata Gatot.

Ia menilai regulasi dan proses eksekusi penertiban toko modern perlu dibenahi. Hal tersebut dilakukan bukan dengan menciptakan regulasi baru. Namun, lebih ditekankan pada penyempurnaan.

“Kami akan menata lagi, seperti dari kuota dan jarak. Jarak satu kilometer itu hitungannya bagaimana. Kalau jalannya kelok-kelok seperti apa perhitungannya. Itu yang akan kami tata,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Sleman, Andreas Purwanto, mengapresiasi penertiban yang akan dilakukan Pemkab Sleman selama ini. Namun menurutnya toleransi waktu satu tahun masih terlalu lama.

"Pelanggaran itu sudah berlangsung sejak lama. Seharusnya langsung ditutup paksa, bukan diawali lagi dengan peringatan bertahap," ujarnya.

Sementara itu, anggota Forum Independen Indonesia (Forpi) Sleman Hempri Suyatna mengatakan, batas toleransi tersebut justru akan menjadi siasat bagi pemilik untuk mengubah nama. Hal ini juga memicu munculnya toko ‘siluman’.

“Ada toko modern yang mengubah namanya. Bahkan pantauan kami ada yang tanpa label sehingga seakan jadi toko tanpa nama,” paparnya.

Pedagang Pasar Prambanan Hanya Bisa Pasrah

SLEMAN -- Pedagang Pasar Prambanan hanya bisa pasrah dengan kondisi saat ini. Pasalnya Pasar Relokasi Prambanan yang beranggotakan 1.500 pedagang, didominasi pedagang asal Klaten, Jawa Tengah. Bahkan mencapai 59 persen dari total pedagang.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Prambanan, Zainudin menuturkan, kondisi ini tidak dapat dihindari. Mengingat prosedur penempatan di pasar relokasi tidak menggunakan pendataan khusus.

"Kemarin tidak ada pendataan. Siapa saja bisa masuk. Termasuk pedagang yang jualan di rumah, untuk mencari pembeli akhirnya banyak pedagang asal Klaten yang ikut berdagang di pasar relokasi,” katanya, Senin (5/10).

Selain itu pedagang yang tidak terdaftar turut memenuhi pasar relokasi di Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Prambanan ini. Menurut Zainudin, APPSI dan Dinas Pasar (Dinsar) Sleman hanya bisa menata pedagang saat mereka kembali menempati bangunan pasar yang baru.

Ia mengemukakan, penataan dengan pemangkasan pedagang dari Klaten sulit dilakukan. Karena Pasar Prambanan yang terletak di perbatasan. “Prambanan kan ada yang di Sleman, dan ada juga yang di Klaten. Meski posisinya di Jogja, tapi pedagang dari Wedi dan Gantiwarno sudah merasa memiliki pasar,” katanya. Berdasarkan pendataan pedagang Pasar Prambanan 2012, pedagang asal Sleman di sana sekitar 52 persen dari ribuan penjual yang ada.

Namun ketika relokasi, yang terjadi justeru sebaliknya. Hal ini sempat menjadi sorotan DPRD Sleman. Badan legislatif meminta agar puluhan lapak yang masih kosong diberikan pada pedagang asal Sleman.

Sementara itu Kepala Dinas Pasar (Dinsar) Sleman, Tri Endah Yitnani menjelaskan, konsep pembangunan Pasar Prambanan adalah untuk revitalisasi. Bukan untuk membuat pasar baru. Sehingga pedagang yang sudah memiliki lapak sebelumnya berhak menempati kembali kios yang dulu menjadi tempatnya berjualan.

Lagi pula menurutnya perekonomian bersifat tidak terbatas dan seringkali tumbuh natural. "Hal ini yang pada akhirnya difasilitasi pemerintah," ujar Endah. Jadi bukan pemerintah yang membuat pasar. Sebab pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Meski begitu Endah mengatakan, pemerintah setempat akan berupaya menambah kuota pedagang asli Sleman di Pasar Prambanan. Ia mengemukakan, saat ini padagang dari luar sleman di Pasar Prambanan sebanyak 65,34 persen.

Seleksi penempatan kembali lapak harus sesuai dengan aturan yang menyatakan, satu pedagang maksimal memiliki dua lapak.

"Tapi sekarang masih ada pedagang yang punya lebih dari dua tempat dasaran," ujarnya. Ke depannya Dinsar akan membenahi hal tersebut.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID