Hal itu disampaikan dia dalam acara Diskusi Wartawan tentang Pengolahan Sampah di Yogyakarta masa depan, di Ruang Paripurna DPRD DIY, Senin (9/3).

Dia mengatakan dari rekapitulasi yang dilakukan oleh Sekber Kartamantul volume sampah dari Oktober 2013-September 2014 sekitar 158.829 ribu ton per tahun, ada sekitar 400 pemulung dan sekitar 500 ekor sapi. Kondisi lingkungan buruk (bau menyengat, air tanah dan udara).

"Tahun 2016 kami mengusulkan perluasan lahan TPA Piyungan. Sebetulnya kami sudah mengajukan usulan untuk perluasan lahan tahun 2015, tetapi permintaan dari masyarakat harga tanah melebihi standar," ujarnya.

Menurut Kus, biaya operasional TPA Piyungan tahun 2015 dilakukan APBD sharing dari kabupaten/ kota. Besarnya ditentukan jumlah sampah yang dibuang setiap tahun.

Pengelolaan sampah di TPA dibagi menjadi tiga zone yakni zone 1, zone 2 dan zone 3. Selama ini TPA Piyungan open dumping/ control landfilldan tahun 2015 didorong dari open dumping ke sanitary landfill dan ditarget 60 persen dengan sanitary landfill.

Lebih lanjut dia mengatakan rencana pengelolaan sampah di TPA Piyungan tahun anggara 2015, sesuai kebijakan UU dan kondisinya yang sudah hampir optimal di samping perlu ada penambahan lahan, juga ada pemrosesan, Amanat Perda tentang Pengelolaan Sampah, harus dilakukan pemilahan sampah.Untuk pemilhan sampah ini lebih digalkkan dari sumbernya, sehingga sampah yang dibuang ke TPA Piyungan harus seminimal mungkin.

"Sampah yang belum dipilah akan didenda tiga kali biaya retribusi sebesar Rp 24.383 per ton. Untuk itu Pemda DIY akan membangun Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu di TPA Piyungan untuk mengolah kompos dan akan menambah tenaga kerja dengan menggunakan fasilitas pemulung.

Di samping itu akan dilakukan pemanfaatan sampah menjadi energi melalui kerja sama dengan bidang ESDM Dinas PUP dan ESDM.

Sementara itu dari Tim Waste Refinary Center Fakuktas Teknik UGM Sarto mengatakan pengelolaan sampah sebaiknya dipilah dari sumbernya.

Pemilahan sampah ini menjadi lima: sampah yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya Beracun), sampah yang mudah busuk, sampah yang bisa direcycle, bisa digunakan lagi dan lain-lain.

"Kalau pemilahan sampah sudah di TPA Piyungan akan sulit dilakukan dan biayanya tinggi," tuturnya.

30 Usaha Pertambangan di DIY Ajukan Izin

YOGYAKARTA – Sebanyak 30 usaha pertambangan di DIY mengajukan proses perizinan atau ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Mereka berasal dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo. Yang mengajukan izin pertambangan terbanyak dari Gunung Kidul sebanyak 16 usaha dan dari Kulon Progo sebanyak 14 usaha, kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY Edy Indrajaya pada //Republika//, di DPRD DIY, Senin (9/3).

Menurut Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY Rani Sjamsinarsi, sejak adanya UU No.23 Tahun 2014 kewenangan perijinan urusan bidang ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) yang diberlakukan Oktober 2014, maka untuk perizinan pertambangan diserahkan provinsi. Ternyata banyak pertambangan yang sudah melakukan eksploitasi yang belum mengajukan izin.

Menurut Edy, Dinas PUP dan ESDM bekerjasama dengan Polda DIY untuk melakukan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum bersifat edukasi dan dilakukan sosialisasi. Kalau mereka masih melakukan kegiatan eksploitasi dan produksi akan mendapat peringatan dari bupati. Apabila sampai peringatan ketiga mereka masih melakukan kegiatan eksploitasi dan produksi baru diberikan sanksi.

Dalam pasal 158 dan pasal 161 UU No. Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, disebutkan yang tidak mempunyai ijin usaha pertambangan akan dikenai pidana 10 tahun atau denda Rp 10 miliar. Demikian pula mereka yang membeli dari pertambangan yang tidak mempunyai usaha juga akan dikenai pidana 10 tahun atau denda Rp 10 miliar.

Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan ini prosesnya panjang, kata Edy. Dia mengungkapkan izin usaha pertambangan itu banyak sekali antara lain: izin usaha pertambangan untuk mineral logam, izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat, izin khusus di bidang pertambangan.

Izin khusus di bidang pertambangan ada empat yakni : izin sementara, izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan dan pengangkutan , izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pemurnian dan pengolahan.

Tarif Mobil di Yogya akan Naik?

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta mewacanakan kenaikan tarif parkir untuk mobil pribadi hingga 200 persen untuk menjawab tantangan terhadap kondisi lalu lintas yang semakin padat dengan lokasi parkir yang terbatas. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan kenaikan tarif ini untuk kendaraan mobil pribadi. Kenaikan tidak dilakukan di seluruh wilayah tetapi di zona -zona tertentu yang dianggap prioritas.

Menurut dia, wacana kenaikan tarif parkir tersebut akan diikuti dengan kajian secara langsung di lapangan guna mengetahui pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap rencana kenaikan tarif parkir mobil pribadi itu. Ia berharap wacana tersebut memperoleh persetujuan, dan pemerintah bisa melaksanakan kebijakan itu tahun ini.

"Apabila kenaikan tarif parkir ini disetujui, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi seluruh pihak seperti juru parkir dan masyarakat selaku konsumen," katanya, Senin (9/3).

Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap juru parkir dan memberikan sanksi tegas apabila juru parkir melakukan pelanggaran termasuk penerapan tarif atau memanfaatkan lahan yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir. Masyarakat juga tidak lagi diperbolehkan parkir secara sembarangan. Namun, dia meningatkan hal ini baru sebatas wacana.

"Jangan karena ada wacana seperti ini lantas membuat juru parkir meningkatkan tarifnya. Semua itu tentu ada aturannya dan seluruh pihak harus mematuhinya," kata Haryadi.

Tarif Parkir Mobil di Yogyakarta Naik 200 Persen

YOGYAKARTA -- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti akan menaikkan tarif parkir unutk kendaraan roda empat hingga 200 persen. Hal itu untuk mengurangi kepadatan parkir dan arus lalulintas di Kota Yogyakarta.

"Ini khusus mobil pribadi," katanya saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Senin, (9/3). Artinya, tarif parkir mobil pribadi naik dari Rp 2 ribu sekali parkir menjadi Rp 4 ribu.

Kenaikan tarif ini akan dilakukan di zona-zona tertentu, khususnya wilayah pariwisata. Kenaikan tarif parkir ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan parkir dan juga arus lalulintas di Yogyakarta. "Yogya ini lahan parkirnya terbatas, sementara jumlah kendaraan bertambah," ujarnya.

Kenaikan tarif parkir ini, kata dia, juga harus dibarengi pembenahan transportasi publik yang familiar dan menjangkau seluruh wilayah di Yogya. Menurutnya, selama ini munculnya parkir liar sebagai akibat dari daya jangkau transportasi publik yang tidak memadai.

Haryadi berpendapat transportasi yang cocok untuk wilayah Yogya adalah bus ukuran kecil dan bisa menjangkau wilayah hingga perkampungan. Namun, hal ini akan dibicarakan dengan Pemda DIY.

"Yang jelas kenaikan tarif parkir ini dibarengi dengan pengawasan intensif. Bahkan penindakan juga dipertegas. Jangan sampai pelanggaran parkir sanksinya ringan," ujarnya. Namun, ia tidak mendetail sanksi yang dimaksud.

Larangan Rapat, Pemkot Yogya Kaji Ulang Pajak Hotel

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meninjau ulang potensi pajak hotel 2015 usai keluarnya peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan pegawai negeri sipil menggelar rapat atau kegiatan di hotel.

"Ada perubahan pendapatan hotel pasca-keluarnya aturan dari kementerian sehingga potensi pajak pun perlu ditinjau ulang," kata Kabag Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama (P3ADK) Pemerintah Kota Yogyakarta Danang Subagjono, Senin (9/3).

Dia mengatakan kajian itu juga dilakukan karena Yogyakarta mengeluarkan moratorium izin pembangunan hotel baru. Menurut dia, kegiatan serupa sudah dilakukan pada 2012 dan diharapkan kegiatan kajian potensi pajak hotel pada tahun ini dapat digunakan untuk menetapkan perkiraan target pajak hotel dalam APBD tahun berikutnya.

P3ADK Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan dana sekitar Rp149 juta untuk peninjauan ulang potensi pajak hotel pada tahun ini.

"Harapannya, pada bulan ini sudah ada pemenang lelangnya sehingga pekerjaan itu bisa segera dimulai," lanjutnya.

Selain melakukan studi potensi pajak hotel, Bagian P3ADK Kota Yogyakarta juga melakukan sejumlah kajian lain seperti kajian optimalisasi pungutan pajak restoran untuk pedagang kaki lima (PKL), kajian tarif retribusi jasa umum dan kajian tarif retribusi jasa usaha.

Pemerintah menganggarkan dana masing-masing Rp50 juta untuk ketiga kajian itu.

"Khusus untuk kajian optimalisasi pungutan pajak restoran pada PKL dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan pungutan pajak restoran di PKL dan solusinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,"
katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, kajian potensi pajak hotel perlu dilakukan secara rutin agar diketahui secara pasti potensi pajak hotel yang bisa masuk dalam pendapatan asli daerah.

"Jumlah hotel di Yogyakarta berubah sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui berapa potensi pajaknya yang bisa dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID