Mereka bakal mendapatkan kenaikan tunjangan pegawai. Khusus bagi tenaga wiyata bakti sekolah, besaran tunjangan ini bakal mencapai 100 persen.

Tunjangan --yang bakal diberikan mulai tahun 2016-- ini tercover dari kenaikan honarium pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Semarang.

“Jadi tenaga wiyata bakti, pegawai harian lepas (PHL) dan outsourching bakal ikut merasakan kenaikan tunjangan seperti halnya PNS,” kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, Rabu (14/10).

Sejauh ini, lanjut Bambang, sedikitnya ada 4.801 orang tenaga wiyata bakti sekolah, yang ada di Kabupaten Semarang. Jika tenaga wiyata bakti sekolah yang semula mendapat tunjangan Rp 250 ribu per bulan akan dinaikkan menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Dengan kenaikan tunjangan ini, maka diperlukan anggaran hingga Rp 28.806.000.000 dari besaran tunjangan sebelumnya yang besarannya Rp 14.403.000.000.

Untuk tenaga outsourching yang jumlahnya mencapai 1.100 orang, bakal mendapatkan kenaikan tunjangan dari Rp 990,000 per bulan menjadi Rp 1.620.000 per bulaan. Sehingga dadibutuhkan anggaran Rp 21.384.000.000 per tahun dari semula yang hanya sebesar Rp 13.086.000.000 per tahun.

Sedangkan untuk 94 orang PHL yang semula menerima tunjangan Rp 1.419.000 per bulan bakal nai menjadi Rp 1.619.000 per bulan. “Sehingga butuh anggaran Rp 1.826.232.000 dari semula Rp 1.600.632.000,” jelasnya.

Kinerja Buruk Tunjangan Wiyata Bhakti Dicabut

UNGARAN -- Kabar baik untuk para tenaga wiyata bakti sekolah, pegawai harian lepas (PHL) dan tenaga outsourching di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.

Mereka bakal mendapatkan kenaikan tunjangan pegawai. Khusus bagi tenaga wiyata bakti sekolah, besaran tunjangan ini bakal mencapai 100 persen.

Plt Bupati Semarang, Gunawan Wibisono menjelaskan, pemberian tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bisa dihentikan apabila ada pegawai yang kinerjanya dinilai kurang bagus atau berbuat kesalahan.

'' Pemberian tunjangan memang acuannya adalah kedisplinan dan kinerja. Sehingga pengawasannya dipimpin langsung Asisten III dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),'' kata Bambang.

Sedangkan terkait dengan kenaikan tunjangan ini, ia juga mengakui Rapat Badan Anggaran (Banggar) memang sudah menyetujui beberapa konsep untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Terutama bagi tenaga outsourching dan PHL. “Meski masih draf, tetapi kami sudah mencadangkan anggaran dengan menyesuaikan besaran kebutuhan,” tambahnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID