Dia menambahkan, keputusan pemberlakuan PPn 10 persen telah melalui pertimbangan yang matang. Sinergi dengan para pengelola jalan tol juga telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. "Sudah dibicarakan dengan baik, termasuk dengan pengelola jalan tol," tandasnya.

Para pengguna tol, sepertinya juga harus siap-siap menghadapi naiknya tarif tol yang cukup signifikan. Sebab, selain karena tambahan PPN, ada juga kenaikan tarif reguler yang dijadwalkan setiap dua tahun sekali. Tahun ini, ada 22 ruas tol yang masuk periode kenaikan tarif reguler.

Yakni, ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road, Padalarang-Cileunyi, Semarang section A, B, dan C, Surabaya-Gempol, Palimanan-Plumbon-Kanci, Cikampek-Purwakarta-Padalarang , Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Serpong-Pondok Aren, Tangerang-Merak, Ujung Pandang tahap I dan II, Pondok Aren-Ulujami, Makassar Seksi IV, Jembatan Suramadu, Bogor Ring Road seksi I dan II A, Kanci-Pejagan, Surabaya-Mojokerto seksi I, Semarang-Solo seksi I dan II, Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Tol Laut Bali), Jakarta Outer Ring Road 2 Utara.

"Tarifnya akan naik bersamaan dengan perubahan tarif dari jasa marga (pengelola tol, Red), kan mereka mau naikkan, nah (pemberlakuan PPn 10 persen) bersamaan dengan itu," imbuh Sigit.

Walah, Naik karena Incar Rp 500 Miliar dari Tol

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menguatkan rencana pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi para pengguna jalan tol.

Dia mengakui kalau telah menerima surat pemberitahuan dari Dirjen Pajak terkait hal tersebut.

Namun demikian, menurut dia, kenaikan tarif tol yang sudah dipastikan harus segera ditanggung pengguna dalam waktu dekat, baru karena PPN tersebut. Sedangkan, beban karena tarif tol dari pengelola yang juga direncanakan naik, masih dibahas lagi penerapannya.

Menurut dia, ada opsi kenaikan tidak dilaksanakan seketika. Artinya, kenaikan akan dilakukan bertahap sebanyak dua kali. "Bagaimana nanti, itu akan dibahas dulu," imbuhnya.

Selama ini, aturan mengenai penyesuaian tarif tol diatur di pasal 48 UU No 38 tahun 2004 tentang jalan tol.

Intinya, penyesuaian tarif tol oleh masing-masing operator dilakukan setiap dua tahun sekali sejak penetapan terakhir. Besarannya, selain didasarkan pada inflasi, juga mengacu penetapan oleh menteri pekerjaan umum.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tarif tol, memang masuk dalam 12 strategi Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan pajak 2015 dengan target total Rp 27 triliun. "Untuk pajak tol, potensinya Rp 500 miliar," ujarnya.

Pada 26 Januari 2015 lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memang sudah mengirim surat ke Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono perihal rencana pengenaan pajak tol. Namun, untuk teknis pelaksanaannya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

"Untuk eksekusi, administrasi, dan finalisasinya, itu di Dirjen Pajak sebagai eksekutornya," jelasnya.

Menurut Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Wahju K Tumakaka, penggunaan jalan tol memang bisa dikenai pengenaan PPN. Sebab, menurut Undang-Undang (UU) PPN, jalan tol merupakan salah satu objek jasa yang bisa dikenakan PPN.

"Jadi memang selain barang, sektor jasa juga bisa dikenakan PPN. Jalan tol kan termasuk kategori jasa," katanya.

Sebenarnya, rencana pengenaan PPN untuk tarif tol ini sudah disuarakan sejak 2008 lalu, saat Darmin Nasution menjabat sebagai dirjen pajak. Namun, ketika Darmin akhirnya pindah ke Bank Indonesia (BI) sebagai deputi gubernur senior pada 2009, lalu posisi dirjen pajak dipegang Mochamad Tjiptardjo, rencana pajak tol tak terdengar lagi.

Naik...Naik...Masyarakat Tidak Berkutik

JAKARTA - Menghadapi rencana kenaikan tarif tol, masyarakat sepertinya tidak akan bisa berkutik lagi. Sebab, aturan baku kenaikan ini telah dimiliki oleh pemerintah.

"Itu kan masuk dalam komoditi non subsidi jadi sudah disepakati semua pihak naik berkala seperti juga listrik," ungkap pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kemarin.

Akademisi Universitas Indonesia itu menuturkan, nasib masyarakat atas kenaikan tarif tol ini baru bisa diubah jika ada advodkasi untuk dapat merevisi aturan.

Advodkasi ini dapat dimulai dengan pergerakan para lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan advodkasi ke DPR dan kementerian ESDM. "Jadi mereka tidak bisa hanya bercakap-cakap. Harus bergerak dengan akal," tandasnya.

Dia menambahkan, dari seluruh kebijkaan pemerintahan Jokowi-JK, keputusan yang paling disesalinya ialah kenaikan harga BBM pada akhir tahun lalu. Keputusan itu dinilainya terlalu tergesa-gesa. Sebab, kenaikan Rp 2 ribu kala itu akhirnya berujung buruk pada masyarakat.

"Memang setelahnya telah diturunkan dua kali. Tapi apakah harga komoditi ikutannya turun juga? Kan tidak," tegasnya.

Gak Mikir Apa ya? Naik kok Bareng-bareng

JAKARTA - LSM Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut angkat bicara atas kenaikan tarif tol. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pemerintah seyogyanya tidak hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol saja.

Pasalnya, hingga kini banyak standar pelayanan minimal (SPM) tol masih jauh dari layak. Tolak ukur standar pelayanan ini salah satunya mengacu pada panjangnya antrian saat memasuki jalan bebas hambatan itu. "Tanpa adanya SPM yang tidak pernah diupdate, tidak fair jika tarif tol naik," tegasnya, kemarin.

Tulus sendiri juga menyayangkan keputusan pemerintah yang melakukan kenaikan beberapa tarif dalam waktu bersamaan.

Menurutnya, keputusan itu akan sangat membebani masyarakat sebagai konsumen dari semua aspek kebijakan pemerintah.

Kenaikan tarif tol itu secara faktual memang akan membebani rakyat. Sebab, dalam beberapa waktu, sejumlah komoditi lainnya juga naik. Yang paling terakhir, adalah harga BBM premium yang naik Rp 200 per liter.

Kenaikan tersebut menyesuaikan kenaikan karena harga minyak dunia yang mulai rebound setelah anjlok dalam beberapa bulan. Efeknya, bahkan bukan hanya pada premium.

Beberapa produk bahan bakar lain juga ikut terkerek. Pertamax dan Pertamax plus juga telah ikut mengikuti. Termasuk, elpiji 12 kg juga naik sampai Rp 5 ribu per tabung.

Kemarin, Presiden Jokowi khusus mengadakan rapat terbatas terkait kenaikan harga BBM premium tersebut. Kepada Menteri ESDM Sudirman Said, presiden sempat menanyakan tentang dasar keputusan menaikkan.

Kepada presiden, Sudirman menyatakan kalau kenaikan harga BBM premium masih dalam batasan wajar. Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga harus mulai dibiasakan kalau BBM non subsidi harganya naik-turun sesuai dengan perkembangan pasar. "Dan, tadi beliau (presiden, Red) memahami premium harus naik 200 rupiah," kata Sudirman Said, usai rapat terbatas di komplek Istana Kepresidenan.

Disinggung mengenai kelangkaan elpiji 3 kilogram yang banyak dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah, dia tidak mengelaknya. Namun demikian, dia berjanji, pemerintah akan segera mengatasinya. "Yakinlah, pertamina pasti sedang berusaha keras untuk mengatasi itu terus," tandasnya.

Di luar beberapa kenaikan harga yang harus ditanggung masyarakat, pelanggan PT PLN (Persero) bisa tersenyum. Sebab, tarif listrik tidak ikut naik sepanjang Maret ini. Berdasar hitung-hitungan perusahaan pimpinan Sofyan Basir itu, tarif listrik justru mengalami penurunan. Kisarannya, antara Rp 28 sampai Rp 41 per ilo watt hour (kWh).

Untuk golongan R-2/Tegangan Rendah yang punya batas daya 3.500 VA sampai 5.500 VA. Kalau sebelumnya tarif per kWh Rp 1.468,25, kini menjadi Rp 1.426,58. Begitu juga dengan golongan R-3 dengan batas daya 6.600 VA ke atas. Penurunan sampai Rp 41,67 per kWh dari sebelumnya Rp 1.468,25 menjadi Rp 1.426,58.

Penurunan tidak hanya dirasakan rumah tangga, golongan bisnis dan industri besar juga merasakan hal yang sama. Besarannya, untuk golongan B-2 tarifnya turun Rp 41,67 per kWh, B-3 turun Rp 30,01 per kWh, tarif I-3 turun Rp 30,01 per kWh, dan I-4 sebesar Rp 28,13 per kWh.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto saat dihubungi Jawa Pos mengatakan tarif subsidi tidak berubah. Termasuk golongan rumah tangga dengan daya 1.300 dan 2.200 VA yang masih diberi subsidi sampai akhir Maret. "Pemberlakuan tarif adjustment mulai berlaku bulan depan (April)," ujarnya.

Sedangkan soal turunnya tarif, Bambang menjelaskan kalau pihaknya punya mekanisme yang berbeda dengan penentuan harga BBM. Di PLN, perhitungannya tarif Maret berdasar kondisi di Januari. Jadi, mundur dua bulan ke belakang. Itu tidak sama dengan BBM yang berdasar bulan sebelumnya.

"Kondisi Januari, dihitung Februari, dan berlaku Maret. Mekanismenya begitu," terangnya. Jika mekanismenya seperti itu, bisa jadi tarif listrik April berpotensi naik kembali. Sebab, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM karena fluktuasi minyak dunia selama Februari. Tarif listrik sendiri didasarkan pada rata-rata harga minyak Indonesia, inflasi, dan kurs.

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menambahkan, karena ICP Januari 2015 sebesar USD 45,3 per barel, dari sebelumnya USD 59,56 per barel. Lantas, ada deflasi sebesar 0,24 persen pada Januari. Pihakya mencatat ada keinaikan rata-rata kurs rupiah terjadap dolar. "Biaya produksi listrik menjadi turun karena turunnya harga minyak," terangnya.

Sumber : JPNN.com