“Kami tidak pernah memberikan persetujuan pada pembangunan Apartemen Uttara,” kata Teti Budi dari PWKTAU, saat audiensi dengan Komisi A DPRD Sleman, Rabu (4/3). Padahal, menurut dia, surat persetujuan itu untuk melengkapi dokumen Izin Pemanfaatan Tanah (IPT).

Teti menyebut IPT harus ada untuk bisa mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman ternyata sudah menerbitkan IMB apartemen tersebut. Karena itu, PWKTAU kembali mempertanyakan pemberian izin pembangunan apartemen. Selain itu, Teti juga mempertanyakan perencanaan tata ruang yang dinilai tidak jelas.

Kepala Subbidang Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman, Dona Saputra Ginting, membantah klaim warga. Ia mengatakan, untuk melengkapi IPT itu hanya diperlukan dokumen sosialisasi. Sosialisasi ini, kata dia, untuk meminimalisasi konflik sosial dari pembangunan. “Bukan persetujuan warga satu per satu,” kata dia.

Untuk penerbitan IMB, Dona mengatakan, memang memerlukan persetujuan masyarakat sekitar. Namun, kata dia, cukup mayoritasnya saja. Ia mengklaim sebagian besar warga Depok sudah mau menerima pembangunan Apartemen Uttara. Karena itu, ia mengatakan, penolakan dari sebagian kecil warga tidak menjadi hambatan bagi pembangunan apartemen.

Adapun izin jumlah lantai yang bisa didirikan tergantung pada kajian lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). “Kami sudah melakukan kajian tersebut,” ujar dia. Dona juga mengatakan, pemanfaatan lahan di Karangwuni sudah sesuai dengan peruntukkannya. Menurut dia, kawasan Depok memang diperuntukkan bagi daerah permukiman.

Akhirnya TPS Liar di Sempu Ditutup

SLEMAN -- Tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, akhirnya resmi ditutup pemerintah Kabupaten Sleman. Sejak hari ini, semua orang dilarang membuang sampah di area seluas 2500 meter persegi itu.

"Penutupan ini dilakukan, karena TPS liar ini sudah pencemari lingkungan. Dampaknya masyarakat bisa terserang penyakit," tutur Kepala Badan Lingkungan Hidup, Purwanto di lokasi pembuangan sampah, Kamis (5/3).

Menurutnya, keberadaan sampah di tempat tersebut telah menyalahi peraturan daerah Nomor 14 tahun 2007. Maka itu, pemerintah akan menjatuhi hukuman pada siapapun yang membuang sampah di tempag tersebut. Denda maksimal Rp 50 juta, dan hukuman penjara tiga bulan.

Purwanto menyampaikan penutupan lokasi ini adalah atas dasar musyawarah dengan warga. Oleh itu hampir semua warga mendukung penutupannya.

Camat Ngemplak, Subagyo membenarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Bahkan warga langsung melapor ke kecamatan dan desa bahwa mereka terganggu dengan keberadaan TPS liar itu.

Ia mengatakan sebagian pembuang sampah berasal dari luar kecamatan, bahkan sampah industri pun masuk ke sana. "Saat ini kedalaman sampah yang menumpuk adalah 12 m ke bawah," ucap Subagyo. Karenanya evakuasi sampah akan sulit dilakukan.

Namun Purwanto menyebutkan bahwa sampah tersebut akan diurug. Adapun solusi yang diberikan Pemkab ada dua. Pertama, pemerintah sudah membangun transfer depo sampah. Jadi masyarakat hanya diperbolehkan membuang sampah di situ. Dua, pemerintah akan membantu kelompok pengelola sampah.

"Jika perlu truk untuk mengangkut sampah. Silahkan hubungi kami," ujar Purwanto.

Setelah itu jalur masuk mobil ke area TPS ditutup dengan dipagari oleh bambu. "Kami tidak bisa mengawasi masyarakat setiap saat. Bisa saja ada yang buangal hari. Karena itu kami pagari area ini," kata Subagyo

Kepala Dukuh Sempu, Sarijo, menyampaikan TPS ilegal tersebut sudah berdiri selama bertahun-tahun. Radius pencemaran yang terjadi saat ini sekitar dua ratus meteran. Hal ini jelas mengganggu keseharian masyarakat. Bahkan air di pemukiman sekitar sudah tidak bisa diminun dan digunakan mandi.

"Warnanya sudah kuning," cerita Sarijo tentang kondisi air di daerahnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap unit pembuang sampah selalu memberikan uang sebesar Rp 500 ribu pada pengelola TPS bernama Masirah, per bulannya. Namun saat awak media hendak mengonfirmasi hal tersebut, Wanita tua itu tidak ditemui di rumahnya.

Menurut Kepala Desa Wedomartani, Teguh Budianto, dirinya sudah berdialog dengan Masirah. "Sudah saya bicarakan dengan beliau, ya bilangnya akan ditutup. Tapi nyatanya tidak," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID