"Bahkan manajemen toko mencatut nama Pemkab. Katanya mereka diberi kesempatan untuk mengurus izin hingga Desember," kata Ketua Paguyuban Pedagang Corongan, Sri Sumarsih, Kamis (15/10). Ia menduga sosialisasi tersebut merupakan upaya meminta persetujuan warga untuk pendirian dan kegiatan operasi toko.
Sementara ini, unit usaha tersebut belum memiliki izin. Sri menilai sosialisasi manajemen toko yang dilakukan pada Rabu (14/10) malam itu sebagai dampak dari ketidaktegasan Pemkab. Padahal pada Juli lalu, Satpol PP sudah melakukan penutupan toko modern tersebut.
Warga Corongan lainnya, Sapto (35) mengatakan, iming-iming manajemen toko modern itu justru menimbulkan konflik sosial. Karena muncul perbedaan pendapat antara warga yang pro dan kontra terhadap toko berjejaring di wilayah setempat.
“Sebanyak 27 warung kelontong di kampung saya kemungkinan besar akan merugi, jika toko modern tersebut benar-benar berdiri,” kata Sapto. Sebab warung-warung tersebut berjarak kurang dari satu Kilometer dari toko modern.
Terkait hal ini, Penjabat Bupati Sleman, Gatot Saptadi menegaskan, tahun ini Pemkab sudah tidak mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) baru. Karena pemerintah sedang fokus pada penertiban toko berjejaring. "Kami kan sedang berusaha melakukan penertiban, jadi tidak ada izin baru yang dikeluarkan," ujarnya saat ditemui di RSUP Dr Sardjito.
Meski begitu Pemkab Sleman masih memberikan kesempatan bagi toko modern yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus izin usaha. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi toko modern baru. Pemkab Sleman sendiri berkomitmen untuk membantu percepatan perizinan toko modern.
Panwaslu Sleman Canangkan Seribu Relawan Pilkada
SLEMAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman mencanangkan seribu relawan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Setidaknya dalam satu kecamatan terdapat 40 relawan Panwas Pilkada.
"Kami targetkan ada seribu relawan. Pendaftarannya tidak terikat waktu," kata Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Karim Mustofa, Rabu (14/10). Program ini dicanangkan sebagai wadah untuk menampung semangat pengawasan partisipatif dari masyarakat.
Tidak ada syarat khusus untuk menjadi relawan. Yang penting mereka mendaftarkan diri ke Panwaslu. Meskipun tidak diberi honor, para relawan yang terdaftar akan mendapat fasilitas berupa pembinaan dan sertifikat. Pendaftaran dan kegiatan para relawan sendiri akan ditutup saat semua tahapan pilkada selesai.
Para relawan nantinya akan bertugas untuk memberikan sosialisasi pengawasan pilkada pada masyarakat. "Mereka akan memberikan informasi awal mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu," kata Karim. Baik pelanggaran kampanye, praktek politik uang, dan sebagainya.
Selain itu mereka juga berhak untuk melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran Pilkada. Terutama dalam masa kampanye sekarang. Anggota Panwaslu Sleman Divisi Penanganan Pelanggaran, Sutoto Jatmiko mengatakan segala laporan dari relawan akan ditindaklanjuti.
"Laporkan indikasi pelanggaran APK (alat peraga kampanye) dari relawan akan jadi bahan awal untuk penertiban. Yang menentukan melanggar atau tidaknya kan kita," ujar pria yang akrab disapa Toto itu. Ia sendiri menilai keberadaan relawan dalam Pilkada sekarang cukup penting. Mengingat jumlah personil pengawas yang terbatas.
Setidaknya keberadaan mereka dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menekan jumlah pelanggaran Pilkada. Sebab hingga sekarang pelanggaran pada tataran kampanye saja sudah banyak terjadi di berbagai wilayah.
Setidaknya pada awal Oktober tercatat sebanyak 341 APK yang bukan difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman berhasil ditertibkan oleh Panwaslu dan Satpol PP setempat. APK tersebut tersebar di 17 kecamatan. Di samping itu, tiga spanduk milik pasangan calon hilang tanpa jejak.
"Yang hilang ini punya calon nomor 1 ada satu. Punya calon nomor 2 ada dua," ujar Toto. Spanduk calon nomor urut 1 yang hilang dipasang di Kalitirto, Berbah. Sedangkan milik calon nomor urut 2 di Tegaltirto Berbah dan Nogotirto Gamping.
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID
0 Komentar