Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya inovasi di lingkungan birokrasi melalui pelaksanaan Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Kabupaten Wonosobo, yang diikuti oleh 10 finalis dari berbagai perangkat daerah, Kamis (11/12/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan terobosan yang dihadirkan para inovator. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“KIPP menjadi ruang penting untuk menguji apakah kreativitas benar-benar telah menjadi budaya di perangkat daerah, serta sejauh mana keberanian untuk mencoba cara-cara baru tertanam dalam unit pelayanan,” ungkapnya.

Sekda menilai, 10 finalis KIPP tahun ini tidak hanya unggul dari sisi administrasi, namun juga menghadirkan inovasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Wonosobo, Riyatno, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat 33 proposal inovasi yang masuk. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian oleh evaluator internal yang melibatkan Bappeda dan Inspektorat, ditetapkan 10 inovasi terbaik untuk mengikuti tahapan presentasi dan wawancara.

“Dari tahapan ini nantinya akan dipilih tiga inovasi terbaik yang akan mewakili Kabupaten Wonosobo pada kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi dan nasional,” jelasnya.

Riyatno menambahkan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki rekam jejak yang baik dalam ajang inovasi. Pada tahun 2024, salah satu inovasi daerah berhasil menembus Top 99 Inovasi Nasional. Ia optimistis capaian tersebut dapat ditingkatkan, seiring dengan semakin beragam dan kuatnya kualitas inovasi yang diajukan tahun ini.

Melalui KIPP, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap tidak hanya lahir inovasi unggulan, tetapi juga semakin menguatnya budaya inovatif di lingkungan pemerintahan, sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.