Apa saja yang dikerja Jokowi?

Ternyata, sekitar tiga bulan memimpin pemerintahan, langkah Jokowi tidak berjalan mulus. Apalagi dihubungkan dengan janji manis saat kampanye. Yang banyak justru menimbulkan kontroversi. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Firdaus Syam mengatakan penyebab utama adalah kurang matangnya Jokowi dalam mengatur kepentingan eksternal yang melingkupinya.

"Ini menyangkut leadership Jokowi, yang kurang matang, ambigu, sehingga banyak kebijakannya yang kontradiktif dan kontroversial. Ibarat main catur, Jokowi banyak salah langkah," ujar Firdaus Syam kepada JPNN kemarin (27/1).

Meski demikian, Firdaus yakin Jokowi bisa memperbaiki diri, asalkan dia berani mengubah gaya manajemen dirinya sendiri.

"Dia harus membuka ruang kemerdekaan bagi dirinya sendiri, tidak terpengaruh kepentingan eksternal yang mengganggunya dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Tanpa melakukan hal itu, lanjutnya, Jokowi akan terlalu lama menjalankan gerak pemerintahannya karena terus-terusan dikepung kebijakan-kebijakan kontroversial.

"Dalam tiga bulan pertama, ibarat menjalankan mobil, bolehlah masih dengan gigi satu karena memang belum matang. Tapi setelah itu harus cepat beralih ke gigi dua," saran Firdaus.

Dia melihat ada tanda Jokowi mulai mampu lepas dari pengaruh kepentingan eksternal, ditandai pembentukan Tim 7 yang dipercaya meredakan konflik Polri vs KPK. Namun, jika nantinya rekomendasi yang dikeluarkan tim yang berisi tokoh-tokoh yang dikenal kritis dan independen itu dicueki Jokowi, itu berarti mantan gubernur DKI itu belum juga mampu melepaskan diri dari pengaruh kepentingan eksternal.

"Kalau nanti yang diputuskan Jokowi beda dengan rekomendasi Tim 7 ini, berarti masih ada tekanan eksternal. Kalau itu terjadi, kasihan sekali, sementara masa pemerintahannya masih cukup lama," bebernya.

Jokowi juga disarankan untuk lebih mendengar kritikan-kritikan dari para pengamat, termasuk suara-suara dari kalangan awam, yang relatif bersih dari kepentingan. Suara awam, antara lain menyangkut cara penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh petugas Bareskrim.

"Pejabat negara ditangkap mirip dengan menangkap teroris. Ini sangat menyakiti hati masyarakat. Nah, Jokowi harus bisa mengobati sakit hati masyarakat ini," kata Deputi Bidang Politik LPM Unas itu.

Caranya, Jokowi harus memerintahkan pimpinan Polri untuk menjatuhkan sanksi kepada para personel Bareskrim yang ikut dalam penangkapan Bambang Widjojanto.

100 Hari Presiden Jokowi, Ini 11 Kebijakan yang Kontroversi

JAKARTA - Hari ini, Presiden Joko Widodo sudah menjabat 101 hari setelah mengucapkan sumpah dan janji sebagai kepala negara dan pemerintahan di hadapan sidang paripurna MPR, Senin 20 Oktober 2014.

Belum banyak janji kampanye yang direalisasikan. Yang ada justru kebijakan yang kontroversi. Berikut 11 Daftar Kebijakan Kontroversi Presiden Jokowi;

1. Membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian. Ini tak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping.

2. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY. Politikus Partai Demokrat Wahidin Halim menyebut KIP pada masa SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi polemik. Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014.

3. Menaikkan harga BBM subsidi pada 17 November. Harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah.

4. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Nasdem, HM.Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada 20 November 2014.

5. Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan.

6. Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut dan belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 13 Januari 2015.

7. Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres, 19 Januari 2015. Salah satunya Jan Darmadi.Jan disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola. Melalui akun facebooknya, Tamrin menyebut Jan sebagai bos judi.

8. Pada 16 Januari 2015 Jokowi mengumumkan penurunan harga BBM. Premium Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per liter. Harga barang-barang termasuk tarif angkutan telanjur naik.

9. Menteri Rini Soemarno berencana menjual gedung BUMN.

10. Penenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hanya pencitraan karena berdasar info yang diterimannya, itu kapal hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan.

11. Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi PNS rapat di hotel. Dampaknya hotel sepi, mulai ada PHK karyawan. Yuddy dinilai tak paham APBN yang dikeluarkan lewat pos belanja pemerintah itu juga berfungsi untuk stimulus perekonomian. Juga terkait kebijakannya membatasi PNS yang punya hajatan hanya boleh menyebar undangan untuk 400 tamu saja.

Data: Diolah JPNN.com

Sumber : jpnn.com