Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di luar negeri harus diperbanyak agar mereka bisa belajar di sekolah yang layak dan tumbuh berkembang dengan baik.

"Penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI harus dipermudah. Tak hanya di Malaysia tapi juga di berbagai negara penempatan TKI lainnya," kata Hanif di kantor Kemenaker di Jakarta, kemarin (11/2).

Menurut Hanif, keberadaan anak-anak TKI rentan putus sekolah dan proses tumbuh kembangnya perlu lebih diperhatikan. Oleh karena itu akses pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan serta kehidupan yang layak sangat dibutuhkan oleh anak-anak TKI.

"Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak TKI sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di Malaysia harus terjamin," imbuh Hanif.

Diperkirakan sedikitnya ada 50 ribu anak TKI yang berada di Sabah dan Sarawak. Sebagian besar merupakan anak-anak TKI yang bekerja di ladang dan perkebunan yang menjadi kantung-kantung TKI di Malaysia.

Selama ini, menurut Hanif jumlah sekolah dan jenjang pendidikan lanjutan yang tersedia bagi
anak TKI masih terbatas. Selain itu, sarana-prasarana dan fasilitas sekolah yang layak pun masih dirasakan kurang memadai.

Kendala lainnya, yang dihadapi, ujar Hanif adalah masih minimnya jumlah tenaga pengajar. Terutama tenaga-tenaga pengajar yang bersedia mengajar di sekolah-sekolah yang berada di kawasan-kawasan terpencil dan jauh.

"Selain memperoleh akses sekolah formal dan nonformal anak-anak TKI pun harus diberdayakan sejak usia dini dengan diberikan pelatihan keterampilan, pelajaran bahasa, dan pengenalan budaya," bebernya.

Karena itu, lanjut Hanif dengan penyediaan akses pendidikan yang layak, minimal mereka di kemudian hari bisa lebih baik dari orang tua mereka. Untuk itu, pihaknya akan memprioritaskan pendidikan bagi anak-anak TKI dengan melibatkan beberapa pihak terkait.

Sumber : jpnn.com