Dalam periode kontrak yang sama, minyak mentah Brent (acuan Eropa) turun 1,40 persen pada posisi USD 68,10 per barel. [Baca: Harga BBM Bersubsidi Bakal Turun]

Wacana turunnya harga BBM bersubsidi ini menjadi perhatian Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ia pun berkicau dalam serial tweet lewat @anasurbaningrum beberapa saat lalu.

Analisisnya disampaikan secara tertulis oleh terpidana korupsi Hambalang ini dari balik sel tahanan. Tulisannya kemudian dititipkan ke pengacaranya lalu diunggah ke twitter oleh admin.

Anas mengatakan, sekarang harga minyak internasional terus bergerak turun dan tembus angka US$ 65 per barel, terendah dalam 5 tahun terakhir. Bahkan sempat menyentuh angka US$ 63. Angka yang jauh dari asumsi APBN 2015 sebesar US$ 105. Bukan tidak mungkin harga minyak akan terus turun atau bertahan pada angka yang relatif rendah seperti sekarang.

Anas ingatkan, ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, harga minyak dunia di kisaran US$ 80, di bawah asumsi APBN. Karena itulah kritik begitu keras dari oposisi sewaktu pemerintah menaikkan harga BBM.

Dan menurut Anas sebaik apapun Pemerintah menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan bahasa pengalihan subsidi, tetap saja tak populer. Popularitas Pemerintah kini turun, kepuasan publik merosot, dan ada hasil survei yang menyebut angkanya di bawah 50 persen. Menurutnya itu rumus umum yang wajar.

"Beruntung kebijakan itu lahir di awal pemerintah bekerja, ketika tabungan politik masih tinggi di masa bulan madu. Tidak ada kemarahan yang meletup secara eksplosif, meski ada korban meninggal ketika demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Media pun memberikan ruang yang cukup besar untuk pemerintah menyosialisasikan argumentasi, pertimbangan dan program-programnya," lanjut dia.

Nah, ketika sekarang harga minyak dunia makin turun, menurut dia inilah "peluang emas" yang sangat terbuka bagi pemerintah bermanuver. Sangat logis dan sudah seharusnya Pemerintah mengambil kesempatan ini untuk mengoreksi harga BBM bersubsidi.

"Pertimbangan pokoknya adalah untuk kepentingan rakyat. Koreksi harga yang rasional adalah kegembiraan bagi rakyat. Manfaat politiknya juga akan sangat besar bagi Pemerintah. Sebagian kekecewaan pasti akan berhasil diobati," ujar Anas.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengatakan, kekecewaan rakyat tidak boleh diremehkan dan mengobati kekecewaan itu penting diprioritaskan. Publik bisa menghitung sendiri berapa harga BBM bersubsidi yang wajar ketika harga sudah menyentuh US$ 65.

Dia menegaskan, subsidi adalah salah satu tugas negara yang dijalankan Pemerintah. Yang penting efektif, tepat dan berfaedah besar. Tidak ada yang mubazir ketika pemerintah menyubsidi urusan dan hajat rakyatnya karena itulah fungsi perlindungan. Ruang fiskal bukan tujuan utama. Ruang fiskal perlu dijaga seimbang dan 'ruang hidup' rakyat fakir-miskin agar tidakk pengap.

"Jadi, kalau jelang tahun baru ada koreksi harga BBM yang menggembirakan rakyat, itu pilihan rasional yang bertanggungjawab. Koreksi harga BBM, karena faktanya harga minyak dunia merosot tajam , akan bisa menjadi kado manis tahun baru," urai Anas.

Harga BBM Turun Akhir Desember, Subsidi Premium Saat Ini Hanya Rp 165 Per Liter

JAKARTA – Turunnya harga minyak dunia membuat pemerintah mengalkulasi kembali besaran harga BBM subsidi. Terbuka kemungkinan harga premium dan solar diturunkan.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pemerintah mengkaji beberapa opsi untuk menyikapi turunnya harga minyak. Salah satunya adalah revisi harga BBM subsidi.

”Mudah-mudahan sebelum akhir tahun diumumkan,” ujarnya setelah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dari Korea Selatan di Bandara Halim Perdanakusuma Jumat malam (12/12).

Menurut Sofyan, pemerintah memiliki tiga opsi yang bisa diambil. Sayang, dia belum bersedia memerinci opsi apa saja yang tengah dimatangkan. ”Yang jelas, (kebijakan) nanti bisa dirasakan rakyat,” katanya.

Sofyan mengatakan, pemerintah menginginkan kebijakan yang sifatnya permanen. Sebagaimana diketahui, selama ini pemerintah selalu dipusingkan dengan membengkaknya beban subsidi karena naiknya konsumsi atau lonjakan harga minyak dunia. ”Kita ingin masalah itu tidak terulang-ulang,” ucapnya.

Salah satu opsi yang dinilai bisa menjadi solusi permanen atas permasalahan subsidi BBM adalah skema subsidi yang dipatok di angka tetap atau fixed subsidy. Dengan skema tersebut, harga BBM subsidi akan naik turun mengikuti harga keekonomian BBM.

Misalnya, jika pemerintah mematok subsidi Rp 1.000 per liter dan harga keekonomian premium Rp 10.000 per liter, harga jual premium subsidi menjadi Rp 9.000 per liter. Namun, bila harga keekonomian turun menjadi Rp 9.000 per liter, harga premium turun menjadi Rp 8.000 per liter.

Lantas, berapa harga keekonomian premium? Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, harga keekonomian premium saat harga minyak dunia turun mendekati level USD 60 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran 12.300 per USD adalah Rp 8.665 per liter. ”Jadi, harga premium saat ini (yang Rp 8.500) disubsidi Rp 165 per liter,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, harga keekonomian BBM ditentukan oleh harga minyak dunia. Namun, karena separo lebih BBM subsidi Indonesia berasal dari impor, variabel nilai tukar juga berpengaruh. Semakin lemah rupiah, harga keekonomian akan makin mahal.

Jumat lalu (12/12) nilai tukar rupiah sudah menembus Rp 12.432 per USD. Itu merupakan level terendah sejak November 2008. Nilai tukar tersebut jauh lebih lemah bila dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN Perubahan 2014 yang dipatok Rp 11.600 per USD maupun asumsi APBN 2015 yang sebesar Rp 11.900 per USD.

Kalkulasinya, jika dalam beberapa waktu ke depan rupiah bisa kembali menguat, lalu harga minyak dunia melanjutkan tren penurunan, harga keekonomian premium bisa jadi akan lebih rendah dari Rp 8.500 per liter. Artinya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi, namun justru bisa meraih untung.

Itulah yang tidak diinginkan pemerintah. Sofyan Djalil memastikan, pemerintah tidak akan mengambil untung dari penjualan BBM bersubsidi.

Karena itu, jika memang harga keekonomian premium sudah berada di bawah Rp 8.500 per liter, pemerintah membuka opsi untuk mengevaluasi harga premium bersubsidi. ”Sebab, minyak ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Sumber : jpnn.com