Menurut dia, dalam banyak kasus, PBB dinilai kerap membebani masyarakat. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah, namun kebetulan tinggal di wilayah-wilayah strategis.

Salah satunya, Ferry mencontohkan, para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi harus pontang-panting memenuhi kewajiban membayar PBB. Padahal, dari sisi keuangan keluarga, pemasukan juga sudah terbatas. ”Ini contoh saja, kasihan kan mereka. Kalau (PBB) masih diteruskan, sama saja kita ikut mengusir mereka,” imbuhnya.

Dasar lainnya, imbuh Ferry, berkaitan dengan aspek filosofis bahwa Tuhan itu menciptakan tanah hanya sekali. Karena itu, tidak selayaknya pajak atas bumi ditarik tiap tahun. Ferry memandang, pajak terhadap bumi cukup dibayar sekali, yaitu saat masyarakat kali pertama membeli sebidang tanah.

”Itu kan karunia (Tuhan), nggak masuk akal kalau dipajakin tiap tahun,” tandasnya.

Logika yang sama diperuntukkan bagi pajak bangunan. Ketika masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk izin mendirikan bangunan (IMB), tidak perlu lagi ada pajak yang harus ditarik setiap tahunnya. ”Sepanjang tanah dan bangunan itu untuk tempat tinggal, untuk hunian,” tegas Ferry.

PBB Tanah dan Bangunan yang Dikomersialkan Tetap Dipungut

JAKARTA - Wacana penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta nilai jual objek pajak (NJOP) mulai digemakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan. Menurutnya, pembayaran PBB sudah membebani masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah strategis sehingga menyulitkan membayar pajak.

Pembebasan membayar PBB ini hanya diberlakukan kepada mereka yang memiliki rumah tapi tergolong berpenghasilan rendah. Seperti para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi.

”Ini contoh saja, kasihan kan mereka. Kalau (PBB) masih diteruskan, sama saja kita ikut mengusir mereka,” kata Ferry saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/1).

Bagaimana dengan tanah dan bangunan yang tujuannya komersial? Politikus Nasdem itu menjelaskan bahwa wacana pembebasan membayar PBB itu otomatis tidak berlaku. Misalnya tanah dan bangunan untuk dikontrakkan, hotel, dan rumah makan.

Sumber : JPNN.com