"Mungkin nanti ada pergantian brand. Premium itu kan mereknya Pertamina. Jadi, meskipun sama-sama RON 92, untuk membedakan di lapangan mana yang bersubsidi dan non subsidi," jelasnya.

Namun, dia lebih suka yang diberi subsidi hanya bahan bakar solar. Sebab, itu berkaitan erat dengan transportasi publik. Jadi, mau tidak mau pemerintah harus memberikan perhatian lebih. Sedangkan premium atau pertamax tidak perlu disubsidi.

Sommeng mendukung peralihan itu karena ke depannya negara harus taat pada kepedulian lingkungan. Pertamax lebih ramah lingkungan dibandingkan premium. "Kalau dari sisi lingkungan, bagus dong. Eco friendly RON 92 itu," terangnya.

Nah, pemerintah mengagendakan pertemuan dengan Pertamina untuk membahas itu. Meski rekomendasi itu bagus, ada kondisi bahwa kilang yang ada saat ini tidak mampu memproduksi pertamax dalam negeri. Satu-satunya cara adalah dengan meng-upgrade kilang.

Waktu yang dibutuhkan menurutnya juga relatif singkat. Dia yakin, jika semua kilang diupgrade, butuh waktu sedikitnya 4 tahun. Bisa makin cepat kalau hanya beberapa saja yang diupgrade.

"Kilang Balongan bisa, Cilacap juga setelah dimodifikasi bisa. Yang lama seperti Dumai, Balikpapan juga, tinggal upgrade kilang yang sudah ada," jelasnya.

Pertamina Ancang-ancang Bangun Dua Kilang

JAKARTA - Direktur Program dan Pembinaan Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Tjahjono mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengatur waktu pertemuan dengan Pertamina guna membahas rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) agar pemerintah menghapus BBM RON 88 (premium).

"Kita akan lihat kesiapan Pertamina. Kalau enggak begitu, akan dibuang ke mana RON 88?" tuturnya, kemarin.

Sambil menunggu waktu yang tepat, pola pemberian subsidi juga sedang dibahas. Sesuai semangat Tim RTKM, perlu hitungan yang lebih mudah dalam memberikan subsidi. Apakah nanti ada muncul dua jenis pertamax, dia belum bisa menjawab. "Belum tahu. Itu nanti sedang dibahas," jawabnya.

Lantaran belum tahu pastinya, dia mengaku tidak tahu saat ditanya nama baru untuk pertamax bersubsidi itu. Yang pasti nanti akan ada penyesuaian untuk pertamax dan solar non subsidi. Bisa jadi, kepastian muncul setelah pemerintah mengetok palu tanda setuju dengan rekomendasi tim.

"Pak Menko (Menko Perekonomian Sofyan Djalil, red) kan bilang tunggu sampai tutup tahun, akan ada kebijakan baru," terangnya.

Pertamina sendiri selaku penyalur mengatakan siap menjalankan keputusan pemerintah. Namun, Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito kembali menegaskan perlunya kehati-hatian dalam memberikan keputusan. Sebab, tidak boleh sehari pun distribusi BBM berhenti.

Kekhawatiran akan kilang-kilang yang tidak cocok untuk pertamax, kecuali Kilang Balongan, sebenarnya sudah masuk dalam rencana pengembangan. Menurut Direktur Pengelolan bidang Usaha Pengolahan serta Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ahmad Bambang, pihaknya bakal membangun dua kilang.

Saat ini, ada dua lokasi yang sudah masuk dalam kajian. Yakni, di Bontang dan di Tuban yang memanfaatkan fasilitas kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Untuk kawasan timur Indonesia, Pertamina juga berencana membangun kilang. Entah di Lombok, atau Sulawesi.

"Masih kami kaji, apakah kami perlu membangun besar dengan kapasitas 300 ribu barel per hari sehingga cuma butuh 2-3 kilang baru, atau membangun kecil-kecil tapi tersebar," terangnya.

Khusus untuk kilang TPPI, dia menegaskan pemanfaatan itu penting untuk mendongkrak stok pertamax.

"Kalau bisa dioperasikan, tidak perlu lagi ada pencampuran naptha pada jenis tertentu untuk menghasilkan RON 92," katanya.

Penghapusan Bensin Kokohkan Dominasi Asing

Rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 88 (premium) menuai penolakan. Penghapusan bahan bakar jenis RON 88 dinilai akan membuat asing tidak hanya menguasai sektor hulu tetapi juga sektor hilir bisnis migas nasional.

"Jika premium dihilangkan apakah ada jaminan bahwa bisnis SPBU hanya untuk pengusaha nasional?Apabila hulunya sudah diambil asing, masa hilirnya juga mau dikuasai mereka?" ujar Sekjen Ormas Barisan Ksatria Putra Putri (Bara Api) Nusantara, Eka Gumilar dalam pesan elektroniknya, Selasa (23/12).

Dia mengatakan sudah rahasia umum perusahaan migas banyak dikuasai perusahaan asing. Jika Premium dihilangkan maka pengusaha SPBU nasional akan tersingkir seiring larisnya perusahaan SPBU asing.

Kebijakan menghapus premium, menurut dia, adalah kebijakan yang dibuat secara terburu-buru oleh Pemerintahan Jokowi. Di balik kebijakan ini terkesan kuat target "menolong" asing dengan mengempelang dan membuat pusing rakyat.

"Asing terbaca jelas sedang memainkan boneka-boneka manis penurutnya. Ingat, kita harus tegaskan tidak mudah dipermainkan semaunya asal pemimpin senang dan jabatan aman padahal merendahkan diri dan martabat bangsa," tukas Eka.

Sumber : jpnn.com