Kriteria penilaian sendiri adalah kepemimpinan yang baik, konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki kinerja dan integritas pemerintahan yang baik melalui tata organisasi pemerintahan yang efisien.

Asri menambahkan, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) setiap tahun secara rutin, memberikan penghargaan kepada Pejabat Publik, mulai dari Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sampai Kepala dan Wakil Kepala Negara, yang dinilai berperan dan konsisten mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan. Mereka adalah para tokoh birokrat sejati yang memiliki komitmen sangat kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

MIPI Award sendiri sudah dimulai sejak 2007, yang dilatarbelakangi perlunya penilaian dan apresiasi para tokoh yang sukses, baik dalam praktik pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mereka yang punya integritas, mampu berinovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan secara konsisten menaruh minat besar pada demokrasi. Penilaiannya dilakukan secara transparan terhadap kepala daerah dan dilakukan tanpa diketahui calon penerimanya.

Sejumlah tokoh yang pernah meraih MIPI Award itu yakni Jusuf Kalla untuk kategori praktisi pada 2009 dan Joko Widodo sebagai praktisi pada 2011 sedang tahun 2013 kemarin, mantan Ketua MK, Machfud MD, menjadi salah satu tokoh yang terpilih.

Untuk tahun ini, penghargaan dilakukan melalui penjurian yang ketat dan penelitian sepanjang tahun. Beberapa juri yang dipilih antara lain Prof. Dr. Miftah Thoha dari UGM, Prof. Dr. Ramlan Surbakti dari Unair, Dr. Chusnul Mariyah dari UI, dan Dr. Siti Zuhro dari LIPI. 

Menanggapi capaian ini, Bupati Wonosobo, Kholiq Arif, mengaku bangga dan siap menjadikan anugerah ini sebagai motivasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang tinggal satu tahun kedepan, dengan lebih efektif dan efisien dalam kerangka reformasi birokrasi yang juga menjadi komitmen serius Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam mewujudkan masyarakat Wonosobo yang lebih maju dan sejahtera. Ia berharap sistem yang sudah dibangun dan berjalan dengan baik ini, bisa diteruskan oleh penggantinya tahun depan.

Selain Bupati Wonosobo, hadir mendampingi Bupati dari Wonosobo, DPRD Kabupaten Wonosobo yang diwakili oleh Afif Nur Hidayat dan M. Albar, serta Asisten Pemerintahan Sekda dan Sekretaris DPRD Wonosobo, IIP Syarifudin dan Kabag Humas Setda, Tri Antoro.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pidato ilmiah oleh Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dengan tema " Kabinet dan Informasi Birokrasi Tugas Presiden Baru", yang berisi rekomendasi untuk masukan kepada Kabinet Jokowi – JK, diantaranya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kinerja kementerian, desentralisasi urusan secara dinamis, menata kembali fungsi kementerian dalam negeri khususnya mengoptimalkan Gubernur sebagai wakil pemerintah yang dilengkapi dengan jabatan fungsional guna merampingkan organisasi.

Selain itu, rekomendasi lainnya adalah mengembalikan jalur reformasi birokrasi yang benar, sebab remunerasi justru menjadi distorsi birokrasi. Aparatur Negara hanya mengejar kenaikan gaji tapi sikap kerja belum mengikuti. Program reformasi birokrasi harus kontekstul, terutama perubahan pola pikir dan sikap birokrasi. Reforma birokrasi harus mampu memutus rantai korupsi, sehingga sistem integritas organisasi sangat dibutuhkan. Untuk itu Pemerintah mendatang perlu melakukan remunerasi tetapi formulasinya adalah perbaikan gaji melalui sistem penggajian yang adil.