Menurut koordinator JAII, Elga Sarapung, Bupati Wonosobo bersama Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, berhak atas anugerah tokoh “Pluralisme” berkat kiprahnya selama ini dalam memberikan jaminan terhadap warga masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan beragama.

Mereka juga dianggap sebagai Kepala Daerah yang mampu menghormati dan menghargai semua elemen masyarakat, berkomitmen dan menghormati pluralisme, serta menghargai perbedaan agama warganya tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut Elga menuturkan, 3 Kepala Daerah ini berhasil meraih penghargaan tingkat nasional setelah menyisihkan 13 Kepala Daerah se-Indonesia yang dinominasikan. Dari 13 Kepala Daerah yang masuk nominasi, setelah melalui proses diskusi dan konsultasi, pihaknya menetapkan 3 Kepala Daerah yang paling menonjol dalam menerapkan 4 kriteria penilaian yang ditetapkan, yakni kebijakan dalam mengelola kehidupan beragama dalam 2 tahun terakhir, memberikan kebebasan dan dukungan kepada warganya untuk beragama, mengelola konflik tanpa diskriminatif serta tidak diskriminatif terhadap warga minoritas termasuk perempuan.

Kepada 3 tokoh terpilih ini, Elga berharap mereka semakin kokoh dalam menyelenggarakan pemerintahan, semakin melindungi warganya dalam menjalankan kehidupan beragama dan bisa jadi contoh bagi yang lainnya, sehingga semakin terjalin hubungan warga sipil di daerah khususnya dalam keyakinan dan keimanan. Dan yang terpenting memberikan dorongan kepada Kepala Daerah dalam menangani hal-hal intoleran di daerahnya.

Terkait Konferensi Nasional JAII di Papua yang dihadiri sejumlah perwakilan tokoh agama seluruh nusantara dan pelbagai organisasi yang bekerja pada isu hubungan antar iman ini, Elga menambahkan, merupakan pertemuan keenam setelah pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan pada tahun 2002, di Candi Dasa, Karangasem, Bali pada tahun 2003, di Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tahun 2006 dan di Yogyakarta pada tahun 2008 dan 2011.

Tema konferensi yang diusung kali ini adalah membangun, merawat dan memperkokoh peradaban luhur bangsa melalui dialog transformatif dengan sub tema tantangan konkrit menuju keadilan, kebenaran, kesetaraan, perdamaian bagi seluruh rakyat-suku bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada berbagai tokoh agama dalam upayanya membangun Indonesia damai dan tanpa kekerasan serta tegaknya konstitusi yang memberikan hak kebebasan beragama kepada seluruh masyarakat tanpa memandang identitas.

Adapun isu pokok yang dibahas dalam konferensi yang berlangsung sejak 19 Mei tersebut adalah hubungan agama-agama dan keyakinan dengan Negara melalui kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, penerapan Pendidikan Karakter, upaya-upaya membangun bangsa agar mampu menghadapi radikalisme beragama dan radikalisme keserakahan kekuasaan sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta respon atas perusakan alam atau lingkungan dan budaya lokal.

Konferensi Nasional VI JAII di Sentani ini sendiri, bisa terselenggara berkat kerja sama antara Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKKPA) di Tanah Papua dengan Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia.

Menanggapi capaian ini, Kholiq menyambut baik atas pemberian penghargaan yang diterimanya, meskipun yang dilakukan selama ini bukan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian, tetapi semata-mata untuk membangun suatu kondisi yang nyaman dan aman bagi warganya dalam menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan keyakinan dan keimanan mereka masing-masing, sehingga harmonisasi sosial akan terbangun dengan baik, serta tidak ada tirani mayoritas terhadap minoritas. Atau sebaliknya tirani minoritas terhadap mayoritas,

Kholiq berharap, kondisi yang sudah baik ini agar dipelihara secara berkelanjutan oleh semua elemen masyarakat Wonosobo guna pemenuhan HAM, sekaligus menuju Wonosobo Kabupaten Ramah HAM.