Sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi digital yang aman, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo menyelenggarakan Digital Leadership Forum (DLF) 2026 bertajuk “Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era AI dan Ancaman Siber” di Ruang Mangunkusuma Setda Wonsobo, Senin (20/4/2026). 

Dalam arahannya, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat,menekankan bahwa adopsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas layanan publik. Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber.

“Teknologi harus menjadi solusi nyata bagi tantangan pembangunan. Kita ingin menghadirkan birokrasi yang cepat, tepat, dan responsif, tetapi tetap menjunjung tinggi integritas dan keamanan informasi,” tegasnya.

Menurut Bupati, penerapan AI berpotensi meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 persen serta mendorong pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dijalankan secara terencana hingga ke level desa.

Namun, di balik peluang tersebut, ancaman siber juga semakin kompleks. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga serangan digital menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi bersama. Untuk itu, keamanan informasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur, bukan hanya tim teknis semata.

“Data yang kita kelola adalah amanah rakyat. Menjaganya adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Bupati Wonosobo mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menjadi garda terdepan dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan peka terhadap risiko digital. 

“Transformasi digital harus menghasilkan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman, terpercaya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”pintanya.

Dengan sinergi lintas sektor dan penguatan koordinasi, Kabupaten Wonosobo optimistis mampu menjadi daerah unggulan dalam mewujudkan transformasi digital yang aman, terintegrasi, dan berkualitas.

“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya kedaulatan digital Wonosobo yang bermartabat,” tutup Afif. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo, Khristiana Dhewi, mengungkapkan kondisi riil transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Saat ini terdapat 341 aplikasi yang digunakan hingga tingkat desa, namun belum seluruhnya dikelola secara optimal, baik dari sisi integrasi maupun keamanan.

Ia menyoroti meningkatnya tren kerentanan siber, terutama sepanjang tahun 2025 yang dipicu oleh serangan SEO injection terkait judi online yang menyasar subdomain pemerintah daerah. Salah satu penyebab utama kerentanan tersebut adalah lemahnya pengelolaan keamanan, termasuk penggunaan kata sandi yang tidak memadai.

“Permasalahan kita bukan hanya banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana memastikan setiap sistem itu relevan, terintegrasi, dan aman,” jelasnya.

Sebagai respons, Pemkab Wonosobo telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain, penerapan standar keamanan aplikasi berbasis SPBE, penertiban pengembangan aplikasi baru, dan konsolidasi server ke pusat data pemerintah daerah. Selain itu, juga penguatan pelindungan data pribadi, penerbitan pedoman etika penggunaan AI., dan peningkatan kapasitas SDM dan dukungan anggaran keamanan siber.

Diskominfo juga mendorong penerapan standar internasional keamanan informasi ISO 27001:2022 sebagai acuan tata kelola digital yang andal.

Sementara itu, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sri Boentaran, menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah saat ini tengah memasuki fase baru, dari sekadar digitalisasi layanan (SPBE 1.0) menuju pemerintahan digital berbasis dampak (SPBE 2.0).

Dalam paradigma baru ini, layanan publik dituntut untuk,Berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric),bersifat proaktif dan personal, terintegrasi melalui infrastruktur digital publik.

AI disebut sebagai katalis utama dalam percepatan transformasi tersebut. Teknologi ini mampu mengubah layanan publik yang sebelumnya reaktif menjadi lebih prediktif dan efisien, misalnya melalui chatbot pelayanan, sistem validasi otomatis, hingga analisis kebijakan berbasis data.

Namun demikian, Sri juga mengingatkan adanya risiko baru dari penggunaan AI, seperti bias algoritma, manipulasi data, hingga serangan teknis seperti prompt injection dan memory poisoning. Bahkan, data nasional menunjukkan sektor pemerintahan menjadi yang paling rentan terhadap paparan data di darknet.

“Transformasi digital tanpa tata kelola yang kuat justru dapat membuka celah kerentanan yang lebih besar,” tegasnya.

Dalam konteks nasional, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali trafik siber sepanjang 2024, dengan sektor pemerintahan sebagai target utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi pendekatan strategis dalam transformasi digital, yaitu Membangun tata kelola AI yang patuh regulasi dan etis. Meningkatkan literasi dan kompetensi SDM/ Mengadopsi teknologi secara bertahap melalui program prioritas (quick wins). Menjamin penggunaan AI yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit.

Investasi utama dalam transformasi digital, menurut BSSN, bukan terletak pada teknologi semata, melainkan pada kualitas SDM, tata kelola, dan sistem pengawasan yang kuat.

“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif seluruh aparatur dalam menjaga keamanan informasi,” pungkasnya.