Pentingnya Menkeu memperhatikan tiga UU tersebut menurut politikus PKS ini agar APBN-P nantinya tidak menjadi haram. "Terutama yang berhubungan dengan janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye pilpres yang akan memberi 1 miliar rupiah untuk setiap desa, dan janji itu harus mulai per 1 April mendatang. Jangan itu sampai jadi haram," kata Fahri.

Selain itu, Fahri juga mempertanyakan munculnya anggaran baru di RAPBN-P sebesar 70 triliun untuk BUMN. "Ada anggaran baru 70 triliun rupiah di APBN-P. Itu juga harus dijelaskan pemerintah, untuk apa itu? Apa itu nombok BUMN yang punya utang. Itu harus dijelaskan Menkeu," tegasnya.

Sumber : jpnn.com