Di hadapan Wakil Bupati, komisioner KPU, unsur Panwas, hingga para Pimpinan SKPD dan para Camat, serta para perwira dari Kodim 0707 dan Polres Wonosobo yang hadir di Ruang Rapat Mangunkusumo, Sekda juga mengungkap beberapa potensi konflik yang diprediksi muncul dalam gelaran Pilpres. Meski hingga masa tenang kondisi Wonosobo secara umum tergolong sejuk, Sekda menilai semua pihak perlu menjaga kewaspadaan agar kondisi tersebut dapat terus dipertahankan, baik selama proses pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pasca penghitungan suara. Kerawanan yang diperkirakan muncul, menurut Sekda akan terlihat ketika penghitungan suara secara cepat (Quick Count) mulai ditayangkan. Dalam situasi tersebut, pihak-pihak terkait, seperti Polres dan Kodim diharapkan mampu melakukan pengawasan secara berkelanjutan, dan menjaga kotak suara agar dapat diamankan sampai ke KPU.

Hal lain yang perlu diperhatikan secara seksama, menurut Eko antara lain meliputi ; kesiapan logistik Pemilu, Validitas DPT, Penertiban alat peraga kampanye, hingga gerakan dari tim sukses masing-masing Capres. Dalam menghadapi potensi-potensi kerawanan tersebut, Sekda menekankan perlunya pihak-pihak terkait untuk memetakan potensi kerawanan secara tepat. Langkah lainnya, koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Linmas, Polres, dan Kodim juga harus dilakukan secara terpadu. Apabila ditemukan adanya hal-hal yang dianggap rawan dan berpotensi mengganggu ketertiban, anggota tim terpadu diharapkan segera melakukan temu cepat, tanggap cepat, dan lapor cepat, demi tercapainya tindakan cepat dan akurat.

Himbauan Sekda tersebut ditanggapi positif oleh pihak KPU maupun Panwas. Dari segi kesiapan logistik, Nurul Mubin dari KPUD Wonosobo menegaskan bahwa proses distribusi sudah dilakukan dan siap dipergunakan pada 9 Juli mendatang. Sementara, Mahfudz Junaedi dari Panwaslu menyebut bahwa netralitas TNI, Polri dan PNS mutlak diperlukan, demi terwujudnya Pilpres yang jujur dan adil. Sebagaimana dikatakan Sekda, Mahfudz juga menyebut bahwa beberapa potensi kerawanan di masa penghitungan suara harus diantisipasi secara tepat. Hal itu, menurut Mahfudz penting, mengingat dalam Rakor Panwaslu Propinsi, Kabupaten Wonosobo dinilai termasuk memiliki potensi kerawanan cukup tinggi.

Senada, Wakil Bupati Dra Hj Maya Rosida MM juga menyebut bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Wonosobo perlu dijaga, baik sebelum, selama Pilpres, hingga pasca Pilpres. Jajaran Camat beserta Muspika, sebagai pejabat di wilayah perlu memantau secara serius kondisi lapangan di masing-masing Kecamatan. Selain itu, Wabup juga menghimbau agar semua pihak bersedia menjaga dan mengendalikan diri, agar tidak sampai muncul anarkisme sesuai gelaran Pilpres. Sebagaimana diinstruksikan Presiden RI, Wabup juga mengatakan bahwa netralitas jajaran TNI-Polri dan PNS wajib menjaga netralitas selama Pilpres berlangsung.