"Kami sangat prihatin dengan perkembangan di lapangan. Yang bodong sekarang sudah mendapatkan SK CPNS," kata Ketua Tim Investigasi GHK2IB Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Jumat (16/1).

Meski begitu, Itong tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Alasannya BKN tidak mungking menelisik hingga ke detil-detilnya. BKN akan berani menetapkan NIP jika kepala daerah sudah melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

"Yang paling bertanggung jawab di sini kepala sekolahnya. Kenapa berani mengeluarkan SK honorer yang bodong. Kepala daerah juga tinggal teken karena kelengkapan berkas dari bawahnya ada," tuturnya.

Beberapa daerah yang diindikasikan ada honorer K2 bodong tapi sudah kantongi SK CPNS adalah Pemalang, Banyuwangi, Batang, Kendal, Blora, Cilegon, Bandung Sumedang, Mamasa, Mentawai, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumbawa Besar, Lombok Timur, Lombok Barat, Jember, Lumajang, dan lain-lain.

Sumber : jpnn.com