"KemenPAN-RB sebelumnya pernah menyampaikan proposal Project Concept Paper: Consolidating Indonesian E-Gov Toward a Global and Connected World secara informal ke KOICA. Namun proposal tersebut belum pernah disampaikan melalui surat resmi kepada Pemerintah Korea ataupun KOICA," sebut Rini dalam siaran persnya, Minggu (14/12).

Penerima (beneficiary) dari ODA tersebut direncanakan adalah KemenPAN-RB (main beneficiary), Menkominfo, BPKP, LAN, ANRI, dan BKN.

"Korea menginginkan diadakannya kesempatan pelatihan terkait e-Government dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Indonesia. Pelatihan dapat diselenggarakan di Korea ataupun di Indonesia, ditargetkan dapat terselenggara di tahun 2015 dengan target peserta sebanyak 20 orang," beber Rini.

Selain itu, lanjutnya, Korea juga berkeinginan mengirimkan expert e-Government Korea ke Indonesia untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan e-Government. Para experts tersebut akan memberikan jasa konsultasi dan advokasi pengembangan e-Government di Indonesia, baik dari segi kebijakan maupun infrastruktur.

"Pihak Korea juga akan memberikan kesempatan bagi pegawai/pejabat middle management di pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan internship atau magang di Korea guna mendapatkan best practices dan mempelajari secara lebih mendalam e-Government di Korea," pungkasnya.

Sumber : jpnn.com