Hal itu dikatakan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Angelina Pattiasina saat berbicara dalam diskusi bertema "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut", digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut Angelina, sesungguhnya keliru kalau hendak mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Sebab, secara geografis Indonesia memang sudah berada di tengah, karena terletak di antara dua benua dan dua samudera.

Di samping itu, Indonesia juga berbatasan Iangsung dengan 10 negara (Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini) merupakan bukti kalau Indonesia berada di tengah dari Negara lain.

"Untuk itu, yang paling penting bukan bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, tetapi bagaimana Indonesia mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan letaknya yang strategis Ini," tegasnya.

Dikatakannya, hal yang sangat mengkhawatirkan selama ini, bukan Indonesia yang mengambil manfaat dari posisi strategis itu, justru Indonesia dimanfaatkan Negara tetangga secara beramai-ramai.

"Jika ini tidak diubah, maka Indonesia bukan menjadi poros yang mensejahterakan, tetapi menjadi korban poros maritim," ujarnya.

Kekhawatiran ini, menurut bekas anggota DPR RI itu, bukan mengada-ada, karena di berbagai daerah tidak tampak adanya kesiapan untuk memasuki pasar bebas. Akibatnya, muncul kekhawatiran sebagian wilayah Indonesia bakal menjadi pasar bagi produk negara lain, seperti yang sudah terlihat dimana-mana saat ini.

"Jadi, secara khusus pemerintahan harus memperhatikan kawasan Timur Indonesia, karena kawasan ini sangat jauh tertinggal dari kawasan Barat, sehingga berpotensi menjadi korban dari pelaksanaan pasar bebas," pungkas Angelina Pattisiana.

Sumber : jpnn.com