Berdasarkan rapat kabinet terbatas itu, diputuskan bahwa pengurusan segala hal terkait administrasi desa akan dilaksanakan oleh Kemendagri. Sedangkan, pengurusan untuk program dan pembangunan di desa dilaksanakan Kementerian Desa yang dipimpin Marwan Jafar.

Sementara itu, pengurusan terkait anggaran desa akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Keuangan. Dana desa akan disalurkan ke desa melalui pemerintah kabupaten.

"Untuk pengawasan keuangan sih otomatis BPK, inspektorat. Itu sih sesuatu yang rutin, tidak diperlukan pengawasan yang khusus dari kementerian-kementerian tersebut. Perpresnya nanti dipertajam struktur organisasi, fungsi, tugasnya diperjelas di situ," sambungnya.

Yuddy memastikan perpres itu akan selesai pada akhir Januari nanti.

Mendagri Tunggu Perpres tentang Desa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo yang memutuskan pembagian tugas pokok dan fungsi dalam pengurusan desa antara kementeriannya dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dia mengaku menunggu perpres yang akan diterbitkan presiden terkait hal tersebut.

"Sudah dibahas, tapi bukan kewenangan saya membacakan keputusannya. Yang berwenang Bapak Presiden atau Setneg. Saya menunggu dulu perumusannya," ujar Mendagri di kompleks kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa, (13/1).

Dari hasil rapat itu disebutkan masalah pembangunan, pemberdayaan, pembinaan desa akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Sedangkan masalah administrasi desa akan dilaksanakan oleh Kemendagri.

Ditanyakan tanggapannya mengenai pembagian tugas itu, Tjahjo enggan menjawabnya. Sikap Tjahjo ini sama dengan Menteri Desa, Marwan Ja'far.

"Saya belum tahu. Ini bukan masalah sepakat dan tidak, tapi ini permasalahan yang prinsip terkait kebijakan masalah visi misi presiden," tandas Tjahjo.

Sumber : jpnn.com