Para kader PKK mulai dari RW sampai tingkat kabupaten diminta oleh Aina untuk melakukan dengan sungguh-sungguh dan teliti pendataaan anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini sekaligus untuk menjawab kepercayaan yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang menggandeng PKK untuk melakukan updating data by name by address tiap ABK yang ada di lingkungan mereka.

Menurut Aina, perlu kerjasama dan kerja keras semua pihak agar para ABK ini bisa terawat dan mendapat haknya dengan baik sebab ABK sama derajadnya dengan anak normal lainnya. Mereka memerlukan pendidikan yang setara, untuk itu ia meminta seluruh kader PKK memberi perhatian yang besar pada ABK usia 0 sampai 18 tahun yang belum sekolah agar mendapat hak pendidikan yang sama.

Di Wonosobo sendiri, program penjaringan dan pendataan ABK yang belum sekolah merupakan tindak lanjut dari program yang sedang jadi prioritas Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo yakni pelayanan anak usia dini holistik integratif, dimana program ini dilandasi pemikiran bahwa sejak lahir anak sudah harus dapat perlindungan termasuk ABK. Program ini akan terus dikembangkan pihaknya, dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah seperti Badan KB, DIKPORA, BAPPEDA dan Bagian PP & PA Setda Wonosobo.

Aina juga berharap, setelah data terkumpul dilanjutkan dengan peningkatan keahlian dari seluruh kader PKK dalam menangani anak yang dilahirkan kurang beruntung sehingga tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya di Wonosobo, diantaranya dalam mengenali atau mendeteksi dini kelainan yang muncul saat bayi lahir yang diikuti penanganan atau intervensi dini, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Kepala Seksi Pembinaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Marfuah, menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi pengetahuan kader PKK dalam mengenal, memahami, mengidentifikasi karakter dan perkembangan anak berkebutuhan khusus serta menjaring data anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah di wilayahnya masing-masing. 

Selain kader PKK, unsur dari DIKPORA kabupaten/kota se Jawa Tengah juga diundang pihaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Sedangkan alasan dipilihnya kader PKK untuk melakukan kegiatan ini, karena mereka memiliki jejaring luas sampai di tingkat kelompok keluarga ditambah beberapa program PKK ada yang sama dengan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini, sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak lama segera terkumpul data ABK belum sekolah dan dapat segera ditangani, sebab prinsip dari pihaknya adalah “tidak ada anak yang tidak sekolah”.

Data terakhir yang ada di pihaknya adalah pengumpulan data tahun 2008, dimana dari data tersebut diperoleh hasil, ABK di Provinsi Jawa Tengah ada sebanyak 37.600 orang dan yang mendapat layanan pendidikan baru 10.000 orang atau baru sekitar 28%. Sisanya belum semuanya mendapat pendidikan disebabkan beberapa faktor yakni kecenderungan orang tua ABK yang merasa malu sehingga anaknya disembuyikan serta terbatasnya jumlah sekolah luar biasa di provinsi Jawa Tengah sehingga orang tua ABK masing bingung anaknya akan disekolahkan kemana.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan kebijakan baru yakni penambahan jumlah sekolah inklusi di tiap kecamatan. Diharapkan tiap kecamatan punya 1 sekolah inklusi, yakni sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang punya kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Marfuah menambahkan, terkait jumlah lembaga penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Wonosobo, menurut data yang ada di pihaknya, sampai akhir tahun 2013 tercatat jumlah SLB swasta ada 3 yakni, SLB B Dena Upakara, SLB C Budi Asih dan SLB B Karya Bhakti dengan jumlah siswa 284 terdiri dari siswa tuna rungu 253, siswa tuna grahita ringan 27 dan autis 4 siswa.

Sedangkan untuk sekolah inklusi di Wonosobo baru ada di SD 4 Wonosobo, SD Burat Kepil, SD Rogojati Sukoharjo, SD Kuripan Garung, SMPN 3 Wonosobo, SMP 1 Leksono dan SMA 1 Mojotengah.

Sementara wakil ketua II PKK Provinsi Jawa Tengah, Nurhayati, menyampaikan alur penjaringan data anak berkebutuhan khusus dimulai dari rekap data ABK 0-18 tahun yang belum sekolah oleh PKK di tingkat RW, yang dilaporkan ke PKK desa, dilanjutkan ke PKK Kecamatan dan diteruskan rekapnya ke PKK Kabupaten. Rekap dari PKK Kabupaten selanjutnya disampaikan ke PKK Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan Pengawas SLB Provinsi Jawa Tengah, Irma Listianawati, menyampaikan istilah anak berkebutuhan khusus sendiri adalah klasifikasi untuk anak dan remaja secara fisik, psikologis atau sosial mengalami masalah serius dan menetap. Anak berkebutuhan khusus ini dapat diartikan mempunyai kekhususan dari segi kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.

Ada beberapa jenis ketunaan, yakni tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, kesulitan belajar, anak cerdas dan bakat istimewa, autisme, hiperaktif, gangguan aktivitas motorik sehingga anak jadi berlebihan dan indigo yakni manusia yang sejak lahir punya kelebihan khusus yang tidak dipunyai manusia pada umumnya.