WONOSOBO – Penguatan ekonomi keluarga terus didorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui Program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (KAPULAGA).
Program tersebut resmi diluncurkan di Kawasan Wisata Jalan Lingkar Sumbing (JALISU), Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Selasa (8/9/2026). KAPULAGA dirancang tidak berhenti pada pemberian keterampilan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, pengembangan produk, akses permodalan, pemasaran, serta fasilitasi legalitas usaha.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, M.S.I., mengatakan, KAPULAGA menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan mengembangkan potensi usaha yang ada di masing-masing daerah.
“PKK fokus pada pembinaan keluarga. Dari sektor keluarga ini, diharapkan bisa memunculkan income yang mendukung ketahanan ekonomi,” kata Nawal saat peluncuran KAPULAGA.
Menurutnya, keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Tidak sedikit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh dari skala rumah tangga, kemudian berkembang hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan mancanegara.
“Banyak UMKM sukses yang berawal dari skala rumah tangga, bahkan ada yang sudah ekspor ke 11 negara,”ujarnya.
Selain itu, jelas Nawal, pembentukan kelompok KAPULAGA dilakukan dengan melihat potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, keterampilan yang diberikan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan sumber daya lokal dan peluang ekonomi yang tersedia.
Di Desa Butuh Kidul, masyarakat mendapatkan pelatihan pengolahan berbagai komoditas lokal. Produk yang dikenalkan antara lain selai labu siam, moon cake labu, pumpkin bakpia, rice pumpkin, kimchi, serta aneka teh dan kopi bercita rasa. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan boga dan barista untuk menangkap peluang ekonomi yang tumbuh di kawasan wisata JALISU.
“Pelatihan disesuaikan dengan potensi daerah. Peluncuran di Wonosobo ini menjadi proyek percontohan atau pilot project,” kata Nawal.
Ia menegaskan, konsep KAPULAGA terus dikembangkan agar pemberdayaan masyarakat tidak berhenti setelah pelatihan selesai. TP PKK Jawa Tengah mendorong agar peserta memperoleh pendampingan lanjutan sehingga keterampilan yang diperoleh dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Pendampingan tersebut mencakup pengembangan kualitas dan kemasan produk, fasilitasi permodalan, pemasaran, serta pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan pelaku usaha, termasuk dukungan terhadap pemenuhan sertifikasi halal.
“Jadi pelatihan ini jangan berhenti pada bisa membuat produk. Kami ingin sampai pada pendampingan, akses permodalan, dan pemasaran, sehingga keterampilan yang diberikan benar-benar bisa menjadi sumber penghasilan keluarga,” tegasnya.
Nawal menargetkan KAPULAGA dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, program tersebut diharapkan semakin banyak membuka kesempatan bagi keluarga untuk mengembangkan usaha sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi kolaborasi TP PKK Jawa Tengah dan TP PKK Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan KAPULAGA.
Menurutnya, kawasan JALISU memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang besar. Pertumbuhan warung, kafe, angkringan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang jalur tersebut menunjukkan adanya peluang yang perlu ditangkap dan dikembangkan bersama.
“Pelatihan KAPULAGA ini berbasis keluarga. Tadi kami juga menyapa komunitas kopi yang ternyata belum tersentuh, padahal berada di jalur yang bagus,” ujar Taj Yasin.
Ia mendorong pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk bersama-sama mengembangkan kawasan tersebut. Menurutnya, perkembangan pariwisata harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, terutama melalui penguatan UMKM dan ekonomi keluarga.
Selain keterampilan, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong hilirisasi produk KAPULAGA. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan akses pemasaran, fasilitasi perizinan edar, dan sertifikasi halal bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dengan jumlah UMKM Jawa Tengah yang mencapai sekitar 4,4 juta unit, penguatan UMKM berbasis keluarga dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Produk-produk lokal yang lahir dari rumah tangga diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar, tetapi juga memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
Terkait kegiatan tersebut, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyambut baik peluncuran KAPULAGA di Desa Butuh Kidul. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengurangi kemiskinan melalui penguatan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga dan kelompok usaha kecil.
Ia menilai, pengembangan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui bantuan yang bersifat sesaat. Masyarakat perlu diberikan keterampilan, akses, pendampingan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar mampu tumbuh secara mandiri.
Afif berharap KAPULAGA dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat di Wonosobo. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, PKK, pelaku usaha, serta masyarakat dinilai penting agar potensi lokal di setiap wilayah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.
KAPULAGA Diperkuat dengan Gerakan PKK dan Rabu Pon
Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Dyah Afif Nurhidayat, mengatakan KAPULAGA sangat relevan dengan upaya penanganan kemiskinan melalui penguatan dan pendampingan UMKM.
Menurutnya, peluncuran KAPULAGA di kawasan JALISU merupakan bentuk kolaborasi dan gotong royong pemerintah bersama masyarakat dalam mendorong keluarga agar semakin berdaya dan mandiri.
“Wonosobo adalah daerah yang dianugerahi alam yang sangat indah, tanah yang subur, masyarakat yang pekerja keras, serta potensi pertanian dan pariwisata yang luar biasa. Namun di balik berbagai potensi tersebut, kami masih menghadapi tantangan yang tidak ringan,” katanya.
Ia menyebut Wonosobo masih berada pada posisi 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam persoalan kemiskinan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti bergerak, melainkan menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi dan mencari solusi agar keluarga-keluarga di Wonosobo semakin berdaya.
“Kondisi tersebut bukan sesuatu yang ingin terus kami keluhkan. Justru tantangan itu menjadi alasan bagi kami untuk semakin bergerak, berkolaborasi dan semakin bersemangat mencari cara agar keluarga-keluarga di Wonosobo dapat tumbuh lebih berdaya dan mandiri,”ujarnya.
Dyah menegaskan, PKK meyakini keluarga merupakan salah satu pintu masuk paling efektif dalam menangani berbagai persoalan sosial. Karena itu, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tidak ditempatkan hanya sebagai kegiatan administratif maupun seremonial, tetapi terus dilakukan pembinaan dan evaluasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kami ingin 10 Program Pokok PKK benar-benar menjadi gerakan yang hidup di tengah masyarakat,” katanya.
Dalam menjalankan program tersebut, TP PKK Wonosobo juga berupaya menggunakan pendekatan dan jargon yang sederhana agar kader lebih mudah memahami dan menerapkan program dalam kehidupan sehari-hari.
Atas dasar itu, Dyah menyambut baik hadirnya KAPULAGA di Desa Butuh Kidul. Ia menilai pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan langkah penting dalam penanganan kemiskinan.
“Penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keluarga diberikan pengetahuan, keterampilan, kesempatan, dan pendampingan, sehingga perlahan mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri,” ujarnya.
Desa Butuh Kidul sendiri menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Namun, Dyah mengatakan, desa tersebut tidak semata-mata harus dilihat dari persoalan kemiskinan, tetapi juga dari potensi yang dimilikinya.
Salah satunya adalah keberadaan kawasan JALISU yang membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
“JALISU bukan sekadar pembangunan jalan. JALISU adalah gambaran tentang bagaimana pembangunan dapat lahir dari kolaborasi dan gotong royong,” katanya.
Menurutnya, pembangunan JALISU melibatkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga masyarakat. Bahkan, masyarakat di sepanjang kawasan tersebut turut memberikan dukungan dengan menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan.
Dari pembangunan akses tersebut, muncul berbagai peluang baru, mulai dari kemudahan mobilitas dan distribusi hasil pertanian hingga potensi pengembangan wisata, UMKM, kuliner, produk lokal, dan ekonomi keluarga.
Karena itu, Dyah berharap masyarakat Desa Butuh Kidul tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan kawasan JALISU, tetapi mampu menjadi pelaku yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pertumbuhan kawasan tersebut.
“Kami berharap, kehadiran Program KAPULAGA di kawasan ini dapat menemukan momentumnya. Jangan sampai wisata berkembang, tetapi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Justru masyarakat Desa Butuh Kidul harus kita persiapkan agar mampu menangkap peluang dari perkembangan kawasan JALISU,” ujarnya.
Ia juga berharap KAPULAGA dapat dikolaborasikan dengan berbagai program pemberdayaan yang sudah berjalan di Kabupaten Wonosobo, termasuk gerakan Rabu Pon yang dikembangkan PKK.
“Semangat KAPULAGA dan Rabu Pon dapat saling menguatkan. Kegiatan yang sudah baik dari Provinsi tidak perlu berjalan sendiri, demikian pula program Kabupaten tidak perlu berdiri sendiri,” katanya.
Dyah juga berpesan kepada masyarakat dan kader PKK Desa Butuh Kidul agar keberlanjutan program tidak bergantung pada momentum peluncuran maupun kehadiran pendamping.
“Apa yang hari ini sudah dirintis melalui KAPULAGA, monggo dilanjutkan, dirawat, dikembangkan, dan dibuat menjadi kebiasaan bersama,” ujarnya.
Ia mendorong peserta yang telah memperoleh keterampilan untuk segera mempraktikkan dan mengembangkan hasil pelatihan. Jika sudah mampu menghasilkan produk, masyarakat diharapkan mulai memperhatikan kualitas, kemasan, pemasaran, serta keberlanjutan kelompok usaha.
“Kalau ada keluarga yang sudah berhasil, ajak keluarga lain untuk ikut maju bersama. Karena pemberdayaan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat akhirnya mampu melanjutkan gerakannya dengan kekuatan sendiri,” katanya.
Rangkaian Kegiatan Diisi Pelayanan dan Bantuan
Sebelum peluncuran KAPULAGA, rangkaian kegiatan di Desa Butuh Kidul diawali dengan berbagai aktivitas pemberdayaan keluarga. Di antaranya pelayanan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pendekatan interaksi dan dialog bersama anak, pemberian paket goodie bag, serta penyerahan bantuan buku untuk PAUD Kenanga.
Kegiatan juga diisi dengan pelatihan boga yang memanfaatkan komoditas lokal. Peserta diperkenalkan pada berbagai inovasi produk seperti selai labu siam, moon cake labu, pumpkin bakpia, teh dan kopi rasa, rice pumpkin, serta kimchi.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat, antara lain bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp20 juta untuk satu kelompok.
Selain itu, diserahkan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan berupa paket pangan yang terdiri atas beras jagung dua bungkus, singkong dua bungkus, sorgum satu bungkus, beras lima kilogram, dan mi mokaf sebanyak 10 bungkus. Bantuan tersebut diberikan sebanyak 205 paket.
Bantuan uang tunai dari UPZ DP3AKB Provinsi Jawa Tengah juga diserahkan kepada enam perempuan lanjut usia rentan.
Sementara itu, melalui program Rabu Pon Pokja III, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis berupa ember, bibit lele, dan pelet kepada masyarakat.
Dyah juga menyampaikan apresiasi kepada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu jembatan bagi Desa Butuh Kidul untuk mendapatkan perhatian, pendampingan, jejaring, serta berbagai program pemberdayaan.
Pendampingan tersebut mencakup asesmen dan koordinasi lintas sektor, penguatan keluarga dan pencegahan stunting, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan produksi, pengemasan, legalitas, dan pemasaran. Dukungan juga diperkuat melalui pengembangan Forum Anak, Kampung Keluarga Berkualitas, serta kolaborasi CSR bagi masyarakat dan kelompok tani.
“Kami berharap pendampingan yang sangat baik ini dapat terus berlanjut dan semakin memperkuat kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Desa Butuh Kidul,” katanya.
Ia berharap Desa Butuh Kidul terus mendapatkan pembinaan sehingga model pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan dan direplikasi ke desa-desa lainnya di Kabupaten Wonosobo.
“Besar harapan kami, pertemuan hari ini menjadi titik awal bagi kolaborasi yang semakin kuat antara TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan, Pemerintah Desa, kader PKK, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dyah, persoalan kemiskinan tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, PKK, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga untuk bergerak bersama.
“Ketika pemerintah, PKK, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga bergerak bersama, insyaallah perubahan itu akan semakin cepat kita rasakan,” pungkasnya.
Peluncuran KAPULAGA di Desa Butuh Kidul diharapkan menjadi titik awal penguatan ekonomi keluarga berbasis potensi lokal. Dengan dukungan keterampilan, pendampingan, akses permodalan, legalitas, dan pemasaran, masyarakat di kawasan JALISU diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga membangun usaha yang tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga.
