"Untuk KIS dapat dilayani kepada pemegang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), Ke depan akan ada kartu KIS dan kartu lainnya seperti Akses, Jamkesmas dan JKN akan melebur jadi satu" katanya, Senin (15/12).

Menurutnya, pemegang KIS memiliki kesamaan dengan pemegang JKN PBI dari BPJS. Data itu juga sama dengan yang selama ini mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Namun kata dia, yang sedikit membedakan dari cakupan program KIS dengan JKN PBI. Dia menyebut, untuk program KIS juga akan mencakup jaminan kesehatan bagi orang-orang terlantar seperti gelandangan pengemis dan anak jalanan. Saat ini seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dapat memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu Kepala UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (JPKD) Umi Nur Chariyati menambahkan jika ada pemegang KIS dari luar DIY yang berpindah ke Yogyakarta membutuhkan pelayanan akan tetap diberikan. “Akan tetap diberikan. Sudah ada koordinasi tentang itu,” katanya.

Sementara itu Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Suryatmi menjelaskan data program KIP di tahun 2014 sama dengan data program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diakses dengan Kartu Perlindungan Sosial(KPS). Jumlah pemegang KPS BSM di SD ada 6.291 siswa, SMPA 3.140 siswa. SMA 839 siswa dan SMA 3.907 siswa.

Besaran bantuan untuk KPS BSM untuk SD Rp 450 ribu/siswa/tahun, SMP Rp 750 ribu/siswa/tahun dan SMA/SMK Rp 1 juta/siswa/tahun. Bantuan itu langsung masuk ke rekening siswa dan orangtua yang mengambil. “Mekanismenya tahun 2014 dengan KPS. Untuk tahun 2015 saat ini masih proses pendataan pengusulan dari siswa pemegang KPS,” katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID