"Efisiensi anggaran di seluruh instansi wajib dilakukan. Pak Menteri inginnya semua harus diefisiensi, namun pengaturannya secara bertahap. Yang saat ini kita aturkan dari makanan sampai penggunaan fasilitas di luar kantor. Nah berikutnya tentang iklan dan baliho," beber Dwi kepada media ini, Selasa (9/12).

Pembatasan iklan layanan sosial dan baliho ini menurut Dwi, agar instansi memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur. Selain itu baliho-baliho yang terpajang, juga sering membuat pemandangan menjadi semrawut.

"Nanti akan diatur berapa jumlah maksimal anggaran iklan-iklan dan baliho ini. Tidak boleh lebih besar dari anggaran pembangunan," tegasnya.

Sumber : jpnn.com